Karya Jurnalistik Dorong Pengetahuan Publik soal Perdagangan Manusia

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memprediksi ada 24,9 juta korban perdagangan orang di dunia. Jurnalis berperan penting untuk mengedukasi publik tentang isu ini.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Tanpa alas kaki, buruh memindahkan pupuk dolomit yang akan dikirim ke Kalimantan dengan kapal layar motor di Pelabuhan Tradisional Gresik, Jawa Timur, Selasa (7/9/2021). Tanpa dukungan fasilitas protokol kesehatan, satu kelompok yang terdiri dari sekitar 20 buruh angkut mendapat bayaran sebanyak Rp14.000 per ton. Sebagian besar buruh berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Dalam sehari satu buruh bisa mendapat uang Rp 50.000 hingga Rp150.000 per hari, tergantung dari ramai sepinya bongkar muat. Pelabuhan Gresik merupakan pelabuhan vital untuk perdagangan sejak abad ke-15.

JAKARTA, KOMPAS — Peran jurnalis dalam pemberitaan isu perdagangan manusia dinilai penting. Pemberitaan tersebut tidak hanya membentuk persepsi publik soal perdagangan manusia, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik tentang isu tersebut.

Hal ini mengemuka pada diskusi virtual berjudul ”Menguak Perdagangan Manusia di Asia Tenggara dengan Jurnalisme”, Kamis (16/12/2021) malam. Diskusi tersebut diselenggarakan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memprediksi ada 24,9 juta korban perdagangan orang di dunia. Sebanyak 16 juta korban di antaranya bekerja di sektor domestik, konstruksi, dan/atau pertanian; 4,8 juta orang korban eksploitasi seksual; serta 4 juta dipekerjakan secara paksa.

Penting juga untuk membuat pusat data dan informasi terpusat tentang perdagangan manusia di antara para jurnalis.

Sebanyak 99 persen korban eksploitasi seksual merupakan perempuan dan anak. Ada pula laki-laki yang menjadi korban eksploitasi seksual. Namun, kebanyakan lelaki menjadi korban kerja paksa di sektor pertambangan, perikanan, pertanian, konstruksi, dan manufaktur. ILO memperkirakan 83 juta orang pernah merasakan bentuk-bentuk perdagangan manusia dalam kurun waktu beberapa hari hingga lima tahun.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait (kanan) berbicara kepada dua tersangka yang dihadirkan dalam pengungkapan kasus kejahatan perdagangan orang dan perlindungan anak dengan korban tiga anak di bawah umur, di Markas Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).

Penasihat Hukum Residen Kedutaan Besar AS di Jakarta, Bruce Miyake, menambahkan, sekitar 1,6 juta orang menjadi korban perdagangan manusia per tahun di Asia. Ini berdasarkan laporan Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID) pada 2019.

Baca juga : Usut Sindikat Perdagangan Orang di Balik Tenggelamnya Perahu PMI

Adapun perdagangan manusia menjadi salah satu kejahatan transnasional dengan pendapatan tertinggi. Menurut laporan ILO bertajuk Profits and Poverty: The Economics of the Forced Labor yang terbit 2014, pendapatan ilegal dari kerja paksa sebesar 150 miliar dollar AS per tahun. Dari angka itu, sekitar 99 miliar dollar AS didapat dari eksploitasi seksual komersial, sementara 51 miliar dollar AS sisanya dari eksploitasi ekonomi, seperti pekerjaan di bidang domestik.

”Perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan yang paling memalukan,” ujar Miyake.

Kompas

Aktivis dari Komunitas Orang Muda Anti-Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak menggelar aksi simpatik untuk mengampanyekan penghentian perdagangan anak di Jakarta, Minggu (10/7). Aksi dalam rangka menyambu,t Hari Anak Nasioanl ini diharapkan menjadi gerakan bersama untuk memerangi perdagangan anak.

Menurut dia, kesadaran publik tentang perdagangan manusia mesti diperkuat. Itu sebabnya, peran jurnalis jadi penting untuk memberitakan perdagangan manusia. Pemahaman publik diharapkan mengarah ke pencarian solusi yang lebih baik dari sebelumnya.

”Media dapat membentuk persepsi (publik) dan memandu diskusi masyarakat tentang isu ini,” ucapnya.

Baca juga : Perdagangan Orang Terus Jadi Ancaman

Kondisi lapangan

Menurut koresponden Nippon Television, Erwin Purba, Pemerintah Indonesia telah berupaya membuat hukum dan aturan utuk mencegah perdagangan orang. Misalnya, larangan memungut biaya bagi calon pekerja yang ingin membuat dokumen. Namun, larangan ini kerap tidak berlaku di lapangan.

Selain itu, ada celah untuk membuat kartu identitas legal, tetapi dengan data palsu. Ada sejumlah calon pekerja migran yang berbohong soal umur, nama, dan kota domisilinya. ”Jika ada sesuatu terjadi kepada mereka (misalnya kecelakaan), kita tidak akan tahu siapa sesungguhnya korban karena datanya palsu,” kata Erwin.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ribuan calon pekerja migran Indonesia dari sejumlah daerah menggelar aksi di Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Senin (18/10/2021). Mereka menuntut kejelasan atas status penempatan sebagai calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan meminta pemerintah membuka kembali program Government to Government (G to G) ke Korea Selatan. Sebagian besar massa aksi adalah CPMI yang hampir dua tahun menunggu dan belum ditempatkan di Korea Selatan dan Taiwan karena alasan pandemi Covid-19.

Menurut koresponden berita CNN Filipina, Triciah Terada, motif dan bentuk perdagangan orang kini kian beragam. Perdagangan orang pun kini sudah memanfaatkan kemajuan teknologi. Baik penegak hukum maupun para pemangku kepentingan lain mesti gerak cepat, bahkan berinovasi agar tidak ketinggalan. Jurnalis pun mesti ambil bagian untuk edukasi publik

”Kita berperan untuk mengisi kesenjangan (informasi). Kerja jurnalistik ini memberitakan ke publik seperti apa itu perdagangan manusia,” kata Terada. ”Penting juga untuk membuat pusat data dan informasi terpusat tentang perdagangan manusia di antara para jurnalis,” ujarnya.

Baca juga : Menolak Kriminalisasi Korban Perdagangan Orang

Sementara itu, menurut jurnalis Malaysiakini, Alyaa Alhadjri, liputan perdagangan manusia dapat dilakukan secara kolaboratif, misalnya dengan jurnalis dari media lain atau bahkan dari negara lain.