Ketimpangan Pembangunan Manusia Masih Terjadi

Pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia belum merata. Hal itu mengakibatkan terjadi kesenjangan mutu manusia. Oleh karena itu, penanganan ketimpangan pembangunan tersebut mesti dipercepat.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Petugas medis Puskesmas Sawa Erma, Tuti Handayani, menimbang seorang ibu dalam pemeriksaan anak dan ibu hamil di Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (15/1/2018). Kegiatan bulanan itu untuk memantau perkembangan kesehatan ibu dan kondisi gizi anak.

JAKARTA, KOMPAS — Meski Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat di semua provinsi pada tahun kedua pandemi Covid-19, ketimpangan kualitas manusia masih terjadi. Provinsi maupun kabupaten/kota dengan indeks lebih rendah itu perlu penanganan segera agar tidak makin tertinggal dari daerah lain dan terwujudnya keadilan dan pemerataan pembangunan.

Kesenjangan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) antarwilayah pasti akan memengaruhi capaian IPM secara keseluruhan. Sepanjang provinsi atau kabupaten/kota dengan nilai IPM rendah tidak didorong untuk mempercepat peningkatan kualitas manusia melalui sejumlah indikator yang diukur dalam IPM, maka capaian daerah lain yang tinggi jadi kurang bermakna.

”Penegakan azas keadilan dalam pembangunan penting karena tidak seorang pun boleh tertinggal dalam pembangunan,” kata Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia Sudibyo Alimoeso, di Jakarta, Selasa (16/11/2021). Mereka yang tertinggal harus dibantu dan didorong agar bisa tumbuh lebih cepat dan sejajar dengan daerah lain.

Penegakan asas keadilan dalam pembangunan penting karena tidak seorang pun boleh tertinggal dalam pembangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (15/11/2021) memublikasikan nilai IPM Indonesia 2021 sebesar 72,29 atau naik 0,49 persen dibandingkan nilai IPM tahun 2020. Sebanyak 10 provinsi memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan 21 provinsi di bawah rata-rata nasional.

BADAN PUSAT STATISTIK

Selama 2010-2021, nilai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) terus meningkat. Sejak 2016, Indonesia masuk negara dengan nilai IPM tinggi. Pertumbuhan nilai IPM ini pasti akan terjadi sepanjang tidak ada gejolak. Nilai IPM dapat ditingkatkan secara drastis jika pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi.

IPM tertinggi dicapai DKI Jakarta sebesar 81,11, DI Yogyakarta (DIY) 80,22, dan Kalimantan Timur (Kaltim) 76,88. Sementara nilai terendah diperoleh Papua 60,62, Papua Barat 65,26, dan Nusa Tenggara Timur 65,28. Selisih IPM DKI Jakarta dan Papua sebesar 20,49 poin. Daerah dengan IPM di atas 80 dikategorikan sangat tinggi, 70-80 disebut tinggi, 60-70 masuk kelompok sedang dan kurang dari 60 dinamai rendah.

Baca juga : Jaga Momentum untuk Dongkrak Kualitas Manusia

Ketimpangan IPM tidak hanya terjadi antarprovinsi, tetapi juga antarkabupaten/kota dalam provinsi. Kesenjangan yang tinggi terjadi di Papua. Dalam IPM Papua 2020, karena IPM 2021 per provinsi belum dipublikasikan semua, IPM Kota Jayapura mencapai 79,94 atau kategori tinggi. Namun, IPM Kabupaten Nduga di tahun yang sama hanya 31,55 atau selisih 48,39 poin.

Kesenjangan IPM antarkabupaten/kota itu terjadi di semua provinsi. Dari data IPM 2020, daerah pedalaman, kepulauan, pesisir, perbatasan atau jauh dari ibu kota provinsi umumnya memiliki IPM terendah di provinsi tersebut. Sementara secara nasional, nilai IPM terkecil didominasi provinsi di kepulauan Maluku, Nusa Tenggara (kecuali Bali), dan Papua.

Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan serta dosen Departemen Geografi dan Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sukamdi, menambahkan, kesenjangan IPM antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota dalam provinsi bukan hal baru. Tren ini sudah terjadi sejak perhitungan IPM hingga tingkat kabupaten atau kota dilakukan di Indonesia.

BADAN PUSAT STATISTIK

Perkembangan indikator umur harapan hidup yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia antara tahun 2010 sampai 2021. Umur harapan hidup Indonesia pada 2010 sebesar 69,81 tahun dan menjadi 71,57 tahun pada 2021. Selama 12 tahun tersebut, umur harapan hidup rata-rata meningkat 1,76 tahun atau 0,23 persen per tahun.

”Kondisi itu menunjukkan pertumbuhan IPM di setiap kabupaten/kota atau provinsi bermasalah,” katanya. Daerah dengan nilai IPM rendah sulit mengejar daerah dengan IPM lebih tinggi. Daerah dengan IPM rendah sejatinya tetap tumbuh, tetapi pertumbuhannya tidak mampu menyaingi daerah yang IPM-nya sudah tinggi yang juga terus meningkat.

Data BPS menunjukkan, sejak 2010 hingga 2021, tiga provinsi dengan IPM tertinggi selalu duduki DKI Jakarta, DIY, dan Kaltim. Sementara tiga provinsi terbawah ditempati bergantian, antara Papua, Papua Barat, NTT, dan Sulawesi Barat dengan posisi Papua selalu di peringkat terendah.

Baca juga : Ancaman Kemunduran Pembangunan Manusia

Upaya mendongkrak IPM perlu dilakukan dengan tepat. Selama ini, banyak pemerintah daerah memandang nilai IPM sebagai satu kesatuan. Padahal, nilai IPM itu dibentuk oleh sejumlah indikator, baik yang termasuk dimensi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Karena itu, intervensi perlu dilakukan secara tepat sesuai indikator yang memberi sumbangan terbesar pada rendahnya nilai IPM.

Dengan tersedianya data IPM hingga tingkat kabupaten/kota melalui BPS, seharusnya pemerintah daerah bisa mengelaborasi serta mencari solusi dan mengintervensi secara tepat untuk mendongkrak IPM mereka.

”Data IPM ini bisa dijadikan alat bagi setiap kabupaten/kota untuk mengenali dan mencari prioritas guna mendongkrak nilai IPM,” kata Sukamdi. Karena itu, kebijakan untuk meningkatkan IPM satu daerah tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

BADAN PUSAT STATISTIK

Kesenjangan indeks pembangunan manusia antarkabupaten/kota dan antarprovinsi pada 2010-2020. Ketimpangan ini diukur berdasarkan daerah dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia tertinggi dengan terendah.

BADAN PUSAT STATISTIK

Kesenjangan capaian Indeks Pembangunan Manusia antarkabupaten/kota dalam provinsi pada 2020. Kesenjangan terkecil ada di Sulawesi Barat, sedangkan kesenjangan tertinggi ada di Papua.

Sudibyo mengingatkan mereka yang tertinggal dalam capaian IPM tidak bisa ditinggalkan. Selain butuh intervensi yang tepat sesuai kondisi setiap daerah, upaya mendongkrak IPM daerah yang tertinggal dipastikan membutuhkan biaya mahal karena karakter wilayahnya rumit. Akibatnya, efisiensi intervensi akan rendah. Karena itu, upaya mengatasi ketimpangan IPM tidak bisa dilihat dari kacamata untung-rugi semata.

Mereka yang tertinggal sejatinya tetap menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang berhak merasakan pembangunan. ”Jika mereka dibiarkan dan fokus mengerjakan yang mudah untuk mendongkrak IPM, mereka yang tertinggal akan terus tertinggal dan ketimpangan semakin besar hingga mempersulit peningkatan IPM secara keseluruhan,” katanya.

Selain itu, pemerintah perlu seia sekata dalam mengatasi persoalan ini. Daerah memang memiliki hak otonomi untuk mengelola daerahnya. Namun, kebijakan yang diambil perlu selaras dengan aturan yang dibuat pemerintah pusat.

Baca juga : Pembangunan Manusia dan Lingkungan Saling Memengaruhi

Pemerintah daerah sering menerjemahkan secara berbeda atau justru menerapkan mentah-mentah kebijakan pemerintah pusat tanpa disesuaikan dengan kondisi daerah. Akibatnya, banyak program pemerintah yang pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak optimal. Karena itu, kepemimpinan di daerah yang baik penting untuk menuntaskan kesenjangan IPM.

BADAN PUSAT STATISTIK

Perkembangan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari dimensi pendidikan dari tahun 2010-2021. Pandemi membuat pertumbuhan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah melambat. Selama 12 tahun terakhir, indikator rata-rata lama sekolah meningkat 1,24 persen per tahun dan indikator harapan lama sekolah naik 1,35 persen per tahun.

Sudibyo juga berharap kebijakan untuk mengatasi ketimpangan IPM ini tidak dicampuradukkan dengan kepentingan politik sesaat, demi mencari popularitas masyarakat. Jika popularitas yang dikejar, daerah dengan IPM yang tertinggal dipastikan akan makin terpinggirkan karena IPM adalah proses pembangunan yang tidak populer.

Sementara Sukamdi menilai pemerintah perlu ”memaksa” agar daerah lebih peduli untuk meningkatkan IPM di wilayah mereka. Upaya ini perlu disertai petunjuk teknis untuk pelaksanaannya, anggaran untuk menjalankannya, serta sanksi dan penghargaan berupa insentif atau disinsentif atas usaha yang telah dicapai pemerintah daerah.

”Inisiatif dan inovasi daerah dalam meningkatkan IPM di wilayah mereka perlu terus didorong hingga percepatan peningkatan IPM bisa dilakukan,” tambahnya.

BADAN PUSAT STATISTIK

Perkembangan pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia antara 2010-2021. Selama pandemi, pertumbuhan pengeluaran per kapita masyarakat melambat. Namun, tahun kedua pandemi ini, pengeluaran per kapita masyarakat mulai meningkat lagi meski belum setinggi setahun sebelum pandemi.