Pemerintah Perhatikan Kebutuhan Anak dan Perempuan Terdampak Pandemi Covid-19

Pemerintah memperhatikan anak dan perempuan terdampak Covid-19. Lebih dari 20.880 anak kehilangan orangtua dan tidak sedikit pula perempuan yang harus menjadi kepala rumah tangga akibat Covid-19.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan program bantuan spesifik bagi anak dan perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Sabtu (11/10/2021). Pandemi Covid-19 berdampak luas, termasuk terhadap anak dan perempuan.

DENPASAR, KOMPAS — Lebih dari 20.880 anak di Indonesia dilaporkan kehilangan orangtua akibat Covid-19. Tidak sedikit pula perempuan yang harus menjadi kepala rumah tangga karena suaminya meninggal akibat Covid-19. Pemerintah memperhatikan dan menangani kebutuhan anak dan perempuan terdampak pandemi Covid-19 dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan, anak Indonesia adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Hal itu disampaikan Bintang ketika meluncurkan program bantuan spesifik bagi anak dan perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Sabtu (11/10/2021).

Berdasarkan laporan yang masuk ke Kementerian PPPA dari aplikasi Rapidpro yang dikembangkan bersama Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unicef), menurut Bintang, terdata 20.887 anak menjadi anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu karena kehilangan salah satu orangtua atau bahkan kedua orangtua akibat Covid-19.

Kementerian PPPA bersama jajaran di daerah kemudian memverifikasi laporan itu sebelum meluncurkan bantuan spesifik bagi anak dan perempuan terdampak Covid-19 di setiap daerah.

Baca Juga: Doa Anak Korban Pandemi untuk Jokowi

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan program bantuan spesifik bagi anak dan perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Bali, Sabtu (11/9/2021), sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19 terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (kiri) ketika mengunjungi rumah seorang penerima bantuan spesifik bagi perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19 di Kota Denpasar.

Bintang menyebutkan, dampak pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial ataupun ekonomi. ”Dan juga mental,” kata Bintang. ”Sudah diluncurkan layanan sehat jiwa sejak akhir 2020,” ujar Bintang menambahkan.

Adapun bantuan spesifik bagi anak dan perempuan terdampak Covid-19, menurut Bintang, juga bentuk penanganan dampak Covid-19 yang diberikan demi menjaga dan melindungi hak dan kebutuhan anak dan perempuan.

Kementerian PPPA bekerja sama dan didukung DPR dan mitra dari lembaga masyarakat, perusahaan, ataupun dinas pengampu urusan perempuan dan anak di daerah untuk memberikan bantuan, penilaian secara komprehensif. Selain itu juga melakukan pendampingan sehingga bantuan diterima oleh pihak yang tepat dan anak-anak terdampak Covid-19 dipastikan pengasuhannya.

Baca Juga: Penanganan Spesifik Anak Korban Pandemi

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan program bantuan spesifik bagi anak dan perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Sabtu (11/10/2021). Pandemi Covid-19 berdampak luas, termasuk terhadap anak dan perempuan.

Mengubah tatanan

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, semua pihak membantu program pemerintah di masa sulit ini. Pandemi Covid-19 berdampak luas dan mengubah tatanan kehidupan.

Persoalan anak yatim tidak bisa diatasi oleh satu atau dua kementerian, tetapi harus diintegrasikan berbagai kementerian. (Diah Pitaloka)

Peluncuran bantuan bagi anak dan perempuan terdampak Covid-19 diharapkan tidak hanya didasari pendekatan angka, tetapi juga mempertimbangkan kondisi anak dan perempuan terdampak serta kondisi wilayah.

”Persoalan anak yatim tidak bisa diatasi oleh satu atau dua kementerian, tetapi harus diintegrasikan berbagai kementerian, dengan melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan, lembaga masyarakat, Forum Zakat sehingga anak-anak itu tetap memiliki harapan,” kata Diah Pitaloka ketika memberikan sambutan dalam penyerahan bantuan spesifik bagi anak dan perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Bali, Sabtu (11/10).

Pendampingan

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (tengah) menyerahkan paket bantuan kepada anak dan perempuan terdampak Covid-19 di Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Sabtu (11/9/2021). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan program bantuan spesifik bagi anak dan perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Bali sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19 terhadap anak dan perempuan di Indonesia.

Berdasarkan laporan di Kementerian PPPA dari aplikasi Rapidpro, terdapat 265 anak terdampak Covid-19 di Provinsi Bali. Setelah diverifikasi, jumlah anak terdampak Covid-19 di Bali sebanyak 234 anak. Mereka mendapatkan bantuan spesifik yang mendukung kebutuhan anak.

Selain itu, diserahkan pula bantuan bagi perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Bali dengan jumlah mencapai 121 orang. Penyerahan bantuan spesifik secara simbolis dilangsungkan di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (11/9).

Baca Juga: Bali Hadapi Pandemi Covid-19 dengan ”Sekala” dan ”Niskala”

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, Pemprov Bali berterima kasih dan mengapresiasi perhatian dan bantuan Kementerian PPPA dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Bali, terutama bagi anak dan perempuan terdampak Covid-19. Indra menambahkan, Pemprov Bali akan mengupayakan anak-anak terdampak Covid-19 mendapat penanganan secara berlanjut.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan program bantuan spesifik bagi anak dan perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Sabtu (11/10/2021). Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra (kiri) memberikan bantuan spesifik secara simbolis kepada anak dan perempuan terdampak Covid-19 di Provinsi Bali.

”Saya meminta kepala dinas sosial agar memfasilitasi sehingga anak-anak tersebut dapat masuk DTKS (daftar terpadu kesejahteraan sosial),” kata Indra sebelum acara penyerahan simbolis bantuan spefisik bagi anak dan perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19, Sabtu (11/9).

Kementerian PPPA bekerja sama dan berkolaborasi dengan sejumlah mitra, termasuk Pemprov Bali dan pemerintah daerah di Bali, dalam penyaluran bantuan spesifik bagi anak dan perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19 di Bali, antara lain, Forum Zakat, Kura-Kura Bali, Gajah Tunggal Group, dan Indo Non Woven.

Eka (30), salah seorang ibu penerima bantuan spesifik yang dikunjungi Menteri PPPA Bintang di Kota Denpasar, Sabtu (11/9), mengatakan, perhatian dari pemerintah itu membantu menyemangati dirinya yang harus bekerja dan menghidupi tiga anaknya setelah suaminya meninggal akibat Covid-19.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan program bantuan spesifik bagi anak dan perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19 di Provinsi Bali, Sabtu (11/9/2021), sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19 terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (kiri) ketika mengunjungi rumah seorang penerima bantuan spesifik bagi perempuan kepala keluarga terdampak Covid-19 di Kota Denpasar.