Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif Diluncurkan
Pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Rencana aksi itu jadi acuan menyelenggarakan layanan bagi anak usia dini agar tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.
Oleh
ESTER LINCE NAPITUPULU
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Investasi pada anak usia dini secara holistik integratif diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia unggul. Karena itu, layanan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan bagi anak berusia 0-6 tahun harus dipenuhi pemerintah daerah secara berkesinambungan.
Sinergi dan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan anak usia dini 0-6 tahun terlayani dengan baik dan berkesinambungan dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 2020-2024.
Rencana aksi yang diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (24/6/2021), tersebut bertujuan untuk menghasilkan anak-anak Indonesia yang sehat, cedas, ceria, dan berakhlak mulia.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Subandi memaparkan, anak usia dini penting dalam siklus kehidupan manusia sehingga harus mendapat perhatian besar. Karena itu, pengembangan anak usia dini holistik integratif (HI) menjadi investasi terbaik dalam menyiapkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
”Perubahan dasar layanan publik untuk anak usia dini holistik integratif ini agar terkoordinasi baik. Ini menjadi momen penting perubahan layanan anak usia dini yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Subandi, peluncuran RAN Pengembangan Anak Usia Dini ini menjadi acuan supaya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terintegrasi. Dengan demikian, mutu anak-anak Indonesia bisa meningkat dan berdaya saing.
Pengembangan anak usia dini ini menjadi komitmen Bappenas bersama Kemenko PMK dan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selain itu, Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta pemerintah daerah juga terlibat dalam program itu.
Perubahan dasar layanan publik untuk anak usia dini holistik integratif ini agar terkoordinasi baik. Ini menjadi momen penting perubahan layanan anak usia dini yang berkelanjutan.
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih mengatakan, PAUD holistik integratif penting untuk memberi bekal pada jenjang pendidikan berikutnya. RAN PAUD ini peta jalan yang menjadi acuan bagi pemda untuk menyusun rencana aksi daerah guna pengembangan anak usia dini. PAUD jadi urusan wajib bagi pemda sehingga harus dipastikan ada alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) untuk memenuhi standar pelayanan minimal PAUD HI.
”Kemendagri mendorong pemda menyukseskan PAUD HI. Untuk desa, sejak 2018 juga sudah diarahkan tentang pengelolaan keuangan desa untuk ikut serta menyukseskan PAUD HI, untuk mendukung posyandu dan PKK,” kata Sri.
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mendorong satuan PAUD menjadi ruang bermain dan belajar yang memerdekakan dan menyejahterakan anak. Kemendikbudristek mendampingi satuan PAUD agar lebih baik dalam proses pembelajaran dengan mengeksplorasi emosi, sosial, literasi, moral, dan motorik anak. Selain itu, perlu ada kemitraan dengan orangtua dan posyandu.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, anak usia dini merupakan periode emas untuk mutu hidup seseorang sehingga harus terpenuhi dalam hal nutrisi; kesehatan dasar; stimulasi motorik, sensorik, dan emosional; serta lingkungan yang sehat baik fisik maupun nonfisik.
”Kami minta dinas kesehatan daerah dan puskesmas bersinergi untuk memenuhi hak anak uaia dini. Ajak orangtua, keluarga, dan pengasuh untuk memastikan anak usia dini terpenuhi gizi seimbang, imunisasi dasar, dan vitamin A,” kata Budi.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, kekayaan paling berharga sumber daya suatu bangsa adalah manusia. Indonesia memiliki 84,4 juta anak. Mereka wajib mendapatkan hak dasar dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi agar dapat menjadi sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
”Komitmen menjalankan pengembangan anak usia dini HI mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak 2030 dan Generasi Emas 2045. Kita dapat membangun kekuatan bersama untuk memberikan perlidungan, pengasuhan, dan kesejahteraan pada anak usia dini,” ujar Darmawati.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, BKKBN mendukung pelayanan holistik dan integasi supaya tercapai PAUD HI, pemenuhan kebutuhan esensi anak usia dini secara utuh, kesehatan gizi, rangsangan, dan pengasuhan. BKKBN mempunya Bina Keluarga Balita yang menjadi wadah baik untuk pembinaan moral emosional maupun pengasuhan guna memastikan tumbuh kembang optimal anak.
”Kita harus memastikan kesehatan dan gizi, pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahtraan anak usia dini jadi komitmen semua pihak,” kata Hasto.