Di tengah peningkatan kasus Covid-19, rencana pembelajaran tatap muka terbatas tetap berjalan. Persiapan matang dan komitmen menjalankan protokol kesehatan yang ketat selama berlangsungnya pembelajaran tatap muka.
Oleh
ESTER LINCE NAPITUPULU/SEKAR GANDHAWANGI
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pembelajaran tatap muka terbatas jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi tahun ajaran baru 2021/2022 tetap dimulai Juli nanti. Namun, pembelajaran tatap muka terbatas akan dihentikan jika pemerintah memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro.
”Arahannya bagi pemda untuk melaksanakan PTM terbatas sebesar mungkin. Sekolah wajib memberikan opsi PTM terbatas, tidak ada alasan. PTM terbatas stop kalau diberlakukan PPKM Mikro,” kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam diskusi daring bertajuk ”Dunia Pendidikan Saat Covid-19” untuk memperingati ulang tahun ke-7 IDN Times, Rabu (16/6/2021).
Nadiem mengatakan, dari survei terhadap 5.000 sekolah, kluster penularan Covid-19 di sekolah relatif kecil, hanya berkisar 1,6 persen. Penularan terbesar justru muncul dari keluarga terutama akibat berpergian, makan bersama di tempat tertentu, atau di mana pun dengan acara berkumpul bersama di ruang tertutup.
Dalam pelaksanaan PTM terbatas, kapasitas sekolah diatur 50 persen, dalam waktu yang lebih pendek, tidak perlu setiap hari, tidak boleh buka kantin dan menggelar kegiatan ekstrakurikuler.
PTM bukan sekolah normal, hanya 50 persen dan ada sif. Asal sekolah melaksanakan protokol kesehatan dan memenuhi daftar periksa, dan sekolah ditutup lagi jika ada PPKM mikro. (Nadiem Makarim)
”PTM bukan sekolah normal, hanya 50 persen dan ada sif. Asal sekolah melaksanakan protokol kesehatan dan memenuhi daftar periksa, dan sekolah ditutup lagi jika ada PPKM mikro,” kata Nadiem.
Nadiem mengingatkan dampak permanen dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi sudah mulai terasa. Ada kesenjangan dalam capaian pembelajaran siswa di daerah dengan akses internet baik dan tidak, juga di kota dan di desa. Selain itu, masalah lain akan meledak seperti putus sekolah, pernikahan dini, dan kekerasan pada anak.
Hingga saat ini baru berkisar 33 persen dari 5,6 juta pendidik dan tenaga kependidikan divaksin. Namun, PTM terbatas tetap bisa dilakukan selama tidak ada kebijakan PPKM mikro dan sekolah memenuhi daftar periksa.
Sejak Januari lalu sudah ada 20 persen sekolah yang menggelar PTM terbatas, dan sekarang meningkat hingga 33,7 persen. Sekolah diberikan fleksibilitas menggunakan dana bantuan operasional sekolah untuk memenuhi protokol kesehatan.
Menurut Nadiem, digitalisasi sekolah menjadi prioritas yang semakin penting. Kemendikbud Ristek berupaya mengalokasikan dana untuk pemenuhan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di sekolah, salah satunya dengan memanfaatkan dana alokasi khusus fisik. Dana ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembelian laptop, proyektor, dan lain-lain. Para guru juga dibantu untuk bisa mengakses pembelajaran terbaru dan pelatihan guru melalui teknologi digital.
”Kami terus menyiapkan platform untuk membantu kepala sekolah, guru, dan semua pihak di sekolah, sampai untuk pemda bisa memantau perkembangan pendidikan di daerahnya dalam satu sistem, secara gratis,” kata Nadiem.
Wakil Ketua Komisi X DPR RFI Hetifah Sjaifudian mendukung upaya Kemendikbud Ristek untuk bisa menyiapkan PTM terbatas. Pemerintah pusat sudah memberikan arahan dan panduan supaya PTM terbatas bisa dilakukan di daerah. ”Karena itu, kami berharap pemerintah daerah bisa mengawasi untuk memastikan PTM terbatas bisa berlangsung dengan baik dan aman bagi semua,” ujar Hetifah.
Penurunan semangat belajar
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan daerah mulai mengkhawatirkan dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan angka putus sekolah anak-anak. Berbagai kendala PJJ, dari jaringan internet yang tidak ada, sarana gadget/laptop untuk belajar tak ada, hingga metode belajar guru yang belum kreatif dan menyenangkan, mulai membuat semangat belajar daring menurun.
Pemda Singkawang, ujar Tjhai, mencoba membuat tempat dengan layanan Wi-Fi untuk membantu anak-anak sekolah bisa PJJ. ”Namun, sudah ada laporan, semangat anak-anak mulai menurun untuk belajar lewat online. Jadi, perlu langkah konkret supaya anak TK, SD dan SMP tidak cepat bosan belajar. Ada ketakutan setelah pandemi putus sekolah,” kata Tjhai.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, tidak semua wilayah di Purwakarta terjangkau layanan internet. Kebijakan Belajar Dari Rumah dilakukan untuk memastikan layanan belajar siswa. Namun, kini dirasakan guru mulai ada penurunan semangat belajar siswa yang menganggap pengawasan orangtua lebih rendah dari guru.
”Kami berinovasi membuat Klinik Belajar dari Rumah (BDR) untuk memfasilitasi permasalahan proses pembelajaran di rumah. Ada tim pengawas, tim untuk membantu mereka yang sulit belajar, tim IT untuk membantu kendala belajar daring, dan tim guru bimbingan konseling. Banyak orangtua mengeluh anak-anak mulai tidak mau belajar, dan mengikuti kelas online,” jelas Anne.
Sejak 31 Mei, uji coba PTM terbatas dilakukan di dua dari 17 kecamatan yang masuk zona hijau. Yang belum zona hijau uji coba untuk satu tingkatan satu sekolah. Namun, sejak kemarin PTM terbatas dihentikan karena kembali zona merah, tinggal satu kecamatan saja zona hijau.
Bupati Dharmasraya (sumatera Barat) Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, vaksinasi untuk guru di daerahnya sudah mencapai 100 persen guru. Daerah berharap pemerintah pusat segera merealisasikan digitalisasi sekolah. Berdasarkan informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika ada sebanyak 12.400 desa yang belum terjangkau intenet.
”Kami berharap supaya dana alokasi khusus untuk tahun 2022 nanti tidak semua untuk fisik, tetapi untuk penguatan digitalisasi sekolah. Anak-anak dan masyarakat di kepulauan jangan sampai tertinggal dengan perkembangan terbaru yang juga penting untuk pendidikan,” kata Sutan.
Dihentikan sementara
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Uray Iskandar mengatakan, sekolah di Sambas melakukan PTM terbatas sejak Januari 2021. PTM terbatas dihentikan sementara pada April 2021 karena PPKM mikro. ”Jika Satgas Covid-19 sudah memberi izin PTM terbatas, surat edaran akan diberikan ke sekolah-sekolah untuk menyiapkan PTM,” kata Uray pada diskusi daring Sekolah Aman dan Tangguh dalam Persiapan Tatap Muka Terbatas, Rabu.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Ronald Yaroserai mengatakan, sebagian sekolah yang ada di zona hijau sudah melakukan PTM terbatas. Peraturan pelaksanaan PTM di awal tahun ajaran baru nanti, menurutnya, akan diperkuat.
Menurut Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Erna Mulati, PTM butuh kesiapan anak didik, orangtua, pemda, satuan pendidikan, hingga institusi lain yang terkait. Persiapan matang dan komitmen menjalankan protokol kesehatan yang ketat selama PTM berlangsung diharapkan meminimalkan potensi Covid-19.
”Bukan berarti PTM tidak bisa dilakukan. Pasti bisa, tapi butuh komitmen. Anak-anak perlu diajari soal protokol kesehatan dari rumah (oleh orangtua),” kata Erna.