Penyebaran Covid-19 Jadi Pertimbangan Sekolah Tatap Muka di Sumut
Kondisi penyebaran Covid-19 menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam membuka sekolah tatap muka di Sumatera Utara.
Oleh
AUFRIDA WISMI WARASTRI
·3 menit baca
HUMAS PEMPROV SUMUT
Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah (tengah, depan) didampingi sejumlah pejabat daerah setempat memberi keterangan selepas memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Sumatera Utara, Jumat, (11/6/2021).
MEDAN, KOMPAS — Pembelajaran tatap muka di Provinsi Sumatera Utara masih terus dikaji. Prosedur pembukaan sekolah harus jelas dengan mempertimbangkan penyebaran Covid-19 di setiap daerah. Penyebaran kasus itu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam membuka sekolah tatap muka.
”Keputusan sekolah tatap muka itu bukan keputusan Sumut, melainkan nasional, dengan catatan prosedur standar operasinya harus jelas. Jika dibuka, ada syarat yang harus diikuti, jika zona merah tidak mungkin dibuka, jika menurut Satgas bisa dibuka kita buka, jika merah lagi mau tidak mau kita tutup,” kata Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub) Musa Rajekshah seusai Rapat Koordinasi Persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (6/11/2021).
Menurut Wagub, prosedur sekolah tatap muka harus sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Nomor 23425/A5/HK.01.04/2021 tanggal 8 April 2021. Selain itu, kondisi penyebaran Covid-19 daerah menjadi perhatian utama Pemprov Sumut dalam memberi izin sekolah tatap muka.
Musa juga menyatakan perlu tim khusus yang bertugas untuk melihat langsung kesiapan sekolah-sekolah menyelenggarakan PTM terbatas. Tim khusus ini terdiri dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
”Apabila dibuka, perlu ada pengawasan yang ketat terkait penyelenggaraan PTM terbatas di sekolah, pengawasan terkait SOP-nya, agar tidak ada kluster-kluster baru yang timbul setelah membuka sekolah tatap muka,” kata Musa seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima Kompas, Jumat malam.
Salah satu persyaratan utama PTM berdasarkan SKB Empat Menteri Nomor 23425/A5/HK.01.04/2021 tanggal 8 April 2021 adalah vaksinasi Covid-19 lengkap pendidik dan tenaga pendidik.
Apabila dibuka, perlu ada pengawasan yang ketat terkait penyelenggaraan PTM terbatas di sekolah. (Musa Rajekshah)
Menurut Wali Kota Medan Bobby Nasution, ada lebih dari 20.000 guru di Kota Medan dan vaksinasi pada guru sudah mencapai 80%, meskipun sebagian kecil belum menyelesaikan vaksinasi tahap kedua. ”Kita akan membuka vaksinasi massal untuk mempercepat ini, termasuk vaksinasi pelajar,” kata Bobby Nasution.
Terkait PTM, Bobby mengatakan orangtua/wali pendidik berhak memilih anak-anaknya akan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh.
Adapun di Deli Serdang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Deli Serdang Citra Effendi Capah menyatakan pihaknya telah menyiapkan sarana-prasarana PTM terbatas. Vaksinasi guru Deliserdang juga sudah mencapai 82% dan berdasarkan survei yang mereka lakukan, hampir seluruh orangtua/wali siswa setuju dilakukan PTM. ”Orang tua siswa, setelah kami survei sekitar 99% setuju sekolah tatap muka,” kata Citra.
Namun, Inke Nadia D Lubis dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sumut menilai pembukaan sekolah tatap muka di Sumut memiliki risiko tinggi pada terjadinya lonjakan kasus Covid-19. ”Risikonya cukup besar, mereka bisa menularkan ke orangtua dan guru yang sudah cukup tua atau yang masih bayi. Ini risikonya besar, belum lagi saat ini kasus Covid-19 di Sumut sedang naik-naiknya,” kata Inke.
