Kemandirian Pesantren untuk Pemberdayaan Masyarakat
Pesantren sudah teruji sebagai pusat pendidikan dan memiliki sumber daya manusia berlimpah untuk mendukung terciptanya SDM unggul.
Oleh
ESTER LINCE NAPITUPULU
·2 menit baca
ARSIP MUSLIM FASHION FESTIVAL 2021
Desainer Ashfa Khoirun Nisa yang memproduksi busananya dari lingkungan pondok pesantren.
JAKARTA, KOMPAS — Kemandirian pesantren Indonesia diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan untuk memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya peta jalan pesantren yang telah disiapkan Kementerian Agama, pada 2021-2024 terwujud kemandirian pesantren secara berkelanjutan.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam acara peluncuran ”Peta Jalan Kemandirian Pesantren” di Jakarta, Selasa (4/5/2021), mengatakan ada tiga alasan kemandirian pesantren harus dilakukan. Pesantren sudah teruji sebagai pusat pendidikan dan memiliki sumber daya manusia (SDM) berlimpah untuk mendukung terciptanya SDM unggul. Pesantren dan masyarakat sekitar mempunyai sumber daya ekonomi untuk bisa mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, pesantren memiliki jejaring terhubung ke seluruh Nusantara.
Yaqut menambahkan, kemandirian pesantren menemukan momentum yang tepat, yakni ekosistem digital, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta halal. ”Jika dilakukan dengan baik, benar, dan konsisten, kebijakan kemandirian pesantren akan sukses dan dirasakan pesantren dan masyarakat sekitar,” kata Yaqut.
Pesantren punya sumber daya ekonomi dan berkelanjutan serta menghasilkan SDM yang menguasai ilmu agama, keterampilan kerja, dan kewirausahaan.
Yaqut menegaskan, Kemenag berkomitmen mewujudkan visi Presiden yang meminta agar kemandirian pesantren menjadi tugas khusus dirinya selaku Menteri Agama. ”Pesantren harus mampu jadi solusi yang tuntas serta tidak membebani dan terbebani ekonomi di sekitarnya. Pesantren mendidik jutaan santri serta melahirkan ulama dan kiai yang memiliki keilmuan agama mumpuni, juga mendampingi masyarakat menyelesaikan masalah,” papar Yaqut.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan, kemandirian pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan ini untuk semakin memperkuat fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Selain peta jalan kemandirian pesantren, dibuat pula peta jalan pendidikan dan dakwah pesantren.
DOKUMENTASI KEMENAG
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meluncurkan peta jalan kemandirian pesantren mulai tahun 2021.
Berdasarkan peta jalan kemandirian pesantren yang sudah diselesaikan Kemenag, pada tahun 2021 dimulai dengan tonggak lahirnya pesantrenpreneur, dashboard data ekonomi pesantren, dan pilot program di 100 pesantren. Pada tahun 2022 tercipta badan usaha milik pesantren dan santripreneur dengan 100 badan usaha, platform ekonomi digital, dan replikasi di 500 pesantren.
Selanjutnya, pada tahun 2023 diwujudkan pesantren community economy hub di 1.500 pesantren. Lalu tahun 2024 sebagai tonggak kemandirian pesantren berkelanjutan di 1.500 pesantren.
Kemandirian pesantren ini untuk mendukung ekonomi berbasis kerakyatan untuk UMKM halal. Pesantren punya sumber daya ekonomi dan berkelanjutan serta menghasilkan SDM yang menguasai ilmu agama, keterampilan kerja, dan kewirausahaan.
Direktur Pondok Pesantren Waryono menyampaikan, pada tahun 2021 akan ditetapkan 100 pesantren percontohan kemandirian. Saat peluncuran sudah ditetapkan sembilan pesantren, termasuk yang ada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara. Terdata sekitar 28.000 pesantren di Indonesia.
