Perkuat Mitigasi Risiko Pembukaan Sekolah

Pembukaan sekolah di tengah kasus Covid-19 yang masih tinggi sangat berisiko bagi keselamatan siswa. Pelaksanaan protokol kesehatan belum cukup, mitigasi risiko harus diperkuat untuk menyiapkan sekolah yang aman.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Guru mengajar di salah satu kelas SD 05 Padang, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Padang, Sumatera Barat, Senin (4/1/2021). Semua kabupaten/kota di Sumbar, kecuali Padang Panjang, mulai membuka sekolah tatap muka pada awal semester genap dengan menerapkan protokol kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pembukaan sekolah di tengah kasus Covid-19 di masyarakat yang masih tinggi, bahkan cenderung meningkat akhir-akhir ini, sangat berisiko terutama bagi keselamatan siswa. Karena itu semua persyaratan untuk penerapan protokol kesehatan harus dipenuhi, mitigasi risiko juga harus diperkuat untuk memastikan sekolah benar-benar aman ketika dibuka kembali.

Munculnya kluster sekolah di sejumlah daerah yang menyelenggarakan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas menunjukkan kesiapan sarana prasarana pendukung protokol kesehatan di sekolah saja tidak cukup. Pelaksanaan protokol kesehatan di luar sekolah dan tinggi rendahnya kasus di masyarakat juga menentukan keamanan ketika sekolah dibuka kembali.

Dengan tingkat penularan Covid-19 yang masih tinggi saat ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia belum merekomendasikan sekolah dibuka kembali, meski PTM terbatas. Pembukaan sekolah masih berisiko tinggi karena tingkat kasus positif Covid-9 mingguan masih berkisar 18 persen, protokol kesehatan juga masih harus dibudayakan di masyarakat.

Pemerintah melalui surat kesepakatan bersama empat menteri telah memberikan panduan penyelenggaraan PTM terbatas di masa pandemi. Namun SKB empat menteri ini belum secara secara detail mensyaratkan adanya kajian kemampuan daerah dalam menanggapi dampak PTM terbatas termasuk mitigasi risikonya.

Baca juga: Kasus Penularan Melonjak, Pengawasan Jangan Lengah

Hasil pemantauan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya terhadap uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas di Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta menunjukkan, kurangnya mitigasi risiko PTM terbatas di masa pandemi. Pembukaan sekolah dilakukan tanpa didahului tes usap terhadap siswa, guru, dan tenaga kependidikan, melainkan hanya mengandalkan pada pengamatan fisik termasuk dengan pengukuran suhu.

Hal tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah menilai keamanan pelaksanaan PTM terbatas masih sangat subyektif. “Sulit memastikan bahwa PTM terbatas tidak menyebabkan terjadinya transmisi (penularan) di sekolah percontohan (yang melakukan uji coba PTM terbatas) karena tidak ada metode validasi,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho ketika dihubungi Kompas pada Minggu (2/5/2021) di Jakarta.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Siswa dicek suhu badannya sebelum masuk ke SMA Negeri 1 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (13/7/2020). Hanya siswa yang memiliki suhu tubuh di bawah 37 derajat celsius yang boleh masuk ke sekolah.

Karena itu sebelum pemerintah daerah membuka sekolah lebih banyak lagi, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya merekomendasikan ada tes usap bagi peserta uji coba PTM terbatas. Tes usap ini untuk mengetahui dampak pasti uji coba PTM terbatas karena tidak semua yang terpapar Covid-19 menunjukkan gejala klinis, terutama anak-anak.

Selain itu juga melakukan kajian terlebih dahulu terkait kemampuan sekolah dalam proses PTM terbatas, termasuk mitigasi jika terjadi lonjakan transmisi Covid-19 di sekolah seperti munculnya kluster baru atau kluster jenis virus baru.(Teguh P Nugroho)

“Selain itu juga melakukan kajian terlebih dahulu terkait kemampuan sekolah dalam proses PTM terbatas, termasuk mitigasi jika terjadi lonjakan transmisi Covid-19 di sekolah seperti munculnya kluster baru atau kluster jenis virus baru. Pemda juga harus memastikan kemampuan pengawas dari dinas pendidikan dan kantor wilayah kementerian agama dalam memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan dengan baik selama PTM,” kata Teguh.

Saat ini, ketika ada kecenderungan kasus di masyarakat meningkat, pemerintah daerah harus menunjukkan bisa mengontrol pandemi sebelum sekolah dibuka kembali. Artinya pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) harus terus dilakukan dan pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial tidak kendur.

Kompas

Indonesia pernah menggeser India menjadi negara dengan penambahan kasus dan kematian harian karena Covid-19 tertinggi di Asia. India yang pernah sukses menekan kasus melalui lockdown, tes dan pelacakan yang masif, kini menghadapi gelombang kasus Covid-19 yang lebih besar. Kendurnya pelaksanaan protokol kesehatan dan munculnya varian baru Covid-19 menjadi penyebab.  Sumber: Our World in Data

Dievaluasi

Teguh menyarankan PTM terbatas sebaiknya dievaluasi dan ditunda hingga kondisi mendukung untuk pembukaan sekolah. “Semenjak pelaksanaan vaksin, jumlah pengguna kendaraan pribadi dan kendaraan umum di Jakarta meningkat dan menyebabkan kemacetan di jam-jam kantor. Ini menunjukkan adanya pelemahan pengawasan terhadap ketentuan 50 persen (jumlah pekerja yang boleh bekerja di kantor) dan pembagian waktu kerja. Belajar dari kasus di India, saatnya semua bersabar dulu,” kata Teguh.

Menurut Umar, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, PTM terbatas pada Juli 2021 tetap mengacu pada kondisi pandemi di masyarakat. “Juli itu bukan penentuan (PTM terbatas), tetapi persiapan untuk uji coba. Kalau suasana aman, tidak ada kasus melonjak, maka siswa kembali PTM,” kata dia.

Baca juga: Dokter Anak Belum Rekomendasikan Sekolah Tatap Muka

Persyaratan PTM terbatas, kata Umar, juga tidak boleh ditawar. Sekolah harus memenuhi semua persyaratan sebelum dibuka kembali. Disiplin pelaksanaan protokol kesehatan harus menjadi budaya baru. Penanganan pandemi Covid-19 di masyarakat juga menjadi penentu kapan sekolah bisa dibuka dengan aman.

Secara terpisah, Kepala Dewan Pimpinan Daerah Keluarga Peduli Pendidikan Jawa Barat Ekasari Widyati mengatakan, orangtua saat ini menghadapi dilema. Di satu sisi tidak ingin pendidikan anaknya terganggu karena itu mendukung PTM terbatas, tetapi di sisi lain kuatir keselamatan anak-anak mereka.

“Di sekolah anak akan lebih aman karena sekolah siap dengan infrastruktur untuk melaksanakan protokol kesehatan. Saya lebih kuatir perjalanan anak dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. Tidak semua orangtua memiliki kendaraan pribadi (untuk antar jemput anak). Apakah bus sekolah betul-betul memenuhi kriteria pelaksanaan protokol kesehatan, kalau naik angkutan umum seperti apa,” kata dia.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Siswa menumpang armada bus sekolah saat pulang sekolah setelah mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Muhammadiyah 04, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (9/4/2021).

Celah penularan Covid-19 pada anak selama perjalanan ke dan pulang dari sekolah tersebut harus ditutup. “Hal ini jarang dibahas, yang diperkuat (selama ini) bagaimana guru mendapatkan vaksinasi, bagaimana protokol kesehatan di sekolah,” kata Ekasari.

Baca juga: Kepatuhan Mengendur, Sosialisasi Prokes di Sidoarjo Digencarkan Lagi

Karena itu, orangtua juga harus memahami risiko tersebut dengan baik, termasuk risiko Covid-19 pada anak. Jika mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas, orangtua juga harus memastikan anak pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah dengan aman. Orangtua juga mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi dan mendorong anaknya untuk tetap semangat belajar meski di rumah.