Orangtua Siswa Bisa Izinkan atau Tidak Izinkan Anak Ikut Sekolah Tatap Muka

Setelah pendidik dan tenaga kependidikan banyak yang divaksin Covid-19, pemerintah ingin sekolah memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas kepada orangtua siswa.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Suasana ruang kelas di SDN Cideng 07, Jakarta Pusat, Rabu (7/4/2021). Sebanyak 85 sekolah berbagai jenjang di DKI Jakarta melakukan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM). Jumlah siswa yang diperbolehkan hadir hanya 50 persen dari kapasitas kelas, sementara sebagian siswa lainnya mengikuti pelajaran secara daring.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas memberikan pilihan kepada orangtua siswa. Dalam kebijakan itu, sekolah yang para pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksin Covid-19 wajib memberikan opsi adanya PTM di sekolah. Namun, orangtua tidak wajib mengirimkan anaknya mengikuti PTM jika merasa tidak nyaman.

”Kami rasa ini yang terbaik karena sekarang banyak orangtua enggak diberikan opsi untuk tatap muka. Kalau pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksin Covid-19, sekolah wajib membuka opsi tatap muka. Harapannya, bulan Juli nanti hampir semua sekolah sudah ada opsi PTM,” ujar Nadiem di acara podcast memperingati Hari Pendidikan Nasional 2021 bersama Presiden Joko Widodo, Minggu (2/5/2021).

PTM di sekolah yang guru dan tenaga kependidikannya sudah divaksin Covid-19 dilakukan dengan kapasitas siswa 50 persen dan rotasi serta tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. ”Ujung-ujungnya orangtua yang tetap memilih untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya ikut PTM,” kata Nadiem.

Menurut Nadiem, Kemendikbud Ristek dan Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah bekerja sama untuk terus meningkatkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang divaksin.

Baca juga : Sekolah Tatap Muka Tingkatkan Risiko Penularan Covid-19 pada Anak

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar pada akhir Juni nanti vaksinasi Covid-19 untuk semua pendidik dan tenaga kependidikan harus selesai. Sebab, ada target pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan dengan sistem hibrid atau campuran antara daring dan luring mulai tahun ajaran baru pada Juli.

”Pemerintah sudah mulai memberikan vaksin bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar para pelajar dan anak-anak bisa terlindung sehingga bisa segera sekolah tatap muka terbatas. Harapan saya, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dapat segera divaksin. Saya sudah bilang untuk diberi prioritas. Jika PTM terbatas bisa dilakukan, kita segera bisa mengejar ketertinggalan akibat pandemi Covdi-19,” kata Presiden.

DOKUMENTASI HUMAS KEMDIKBUD RISTEK

Bincang-bincang soal pendidikan untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional 2021 secara podcast antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dan Presiden Joko Widodo yang ditayangkan Minggu (2/5/2021).

Persiapkan dengan serius

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, di masa pandemi ini masalah pendidikan bertambah serius. Ada dilema antara penutupan sekolah yang berlangsung lebih lama sehingga menyebabkan learning loss dan prinsip mengutamakan keselamatan dan kesehatan para pendidik dan peserta didik. Adanya pemberian vaksin bagi pendidik merupakan langkah penting untuk memastikan pembelajaran tatap muka dapat berlangsung aman.

”PGRI berharap pemerintah dan pemerintah daerah sangat serius menyiapkan secara hati-hati PTM ini demi keselamatan dan keamanan peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat,” ujar Unifah, Senin (3/5/2021).

Baca juga : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Hadirkan Dilema bagi Masyarakat

Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, rencana Kemendikbud Ristek membuka sekolah serentak pada Juli 2021 harus disertai jaminan dipenuhinya syarat keamanan dan keselamatan semua pemangku kepentingan sekolah dari paparan Covid-19.

Syarat tersebut adalah, pertama, tuntasnya vaksinasi kepada semua pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional. Hingga April, baru sekitar 746.000 guru divaksin tahap pertama, padahal targetnya 5 juta orang hingga akhir Juni 2021. ”Jadi, proses vaksinasi tersebut agak lambat,” ujar Satriwan.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Petugas penapisan Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Sulawesi Utara mengukur tekanan darah calon penerima vaksin, Rabu (24/3/2021), dalam vaksinasi massal di Manado.

Kedua, sekolah terlebih dahulu mengisi daftar periksa yang dibuat Kemendikbud Ristek secara daring. Berdasarkan data hingga 2 Mei 2021, masih ada 246.383 sekolah dari total 535.460 sekolah yang belum merespons. ”Yang sudah merespons dan mesti diverifikasi oleh disdik dan dinkes setempat tentu butuh waktu lagi. Artinya, sekolah masih jauh dari kata siap untuk dibuka jika ditinjau dari kesiapan sarana prasarana,” kata Satriwan.

Ketiga, uji coba PTM yang dilakukan pemda hendaknya benar-benar selektif, valid, dan akurasinya tinggi. ”Kami merekomendasikan pemda membuka hotline layanan pengaduan uji coba PTM agar orangtua dan masyarakat dapat mengawasi pelaksanaannya,” katanya.

PGRI berharap pemerintah dan pemerintah daerah sangat serius menyiapkan secara hati-hati PTM ini demi keselamatan dan keamanan peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat.

Menurut Dewan Pakar P2G Anggi Afriansyah, berdasarkan temuan tim P2G, rata-rata pelanggaran protokol kesehatan terjadi baik di sekolah maupun selepas pulang sekolah. Pelanggaran yang umum dijumpai seperti masker dipasang di dagu, tidak jaga jarak, dan tidak ada protokol kesehatan dalam angkutan umum. ”Sanksi sering kali tidak ada. Perlakuan tegas hanya diberikan jika ada siswa/guru positif Covid-19 berupa penutupan sekolah dan kembali (menggelar) pembelajaran jarak jauh,” ujar Anggi.

Menurut Anggi, penting juga untuk memberikan pelatihan keterampilan blended learning dan pembelajaran hibrid yang didasarkan pada pedagogi digital para guru. Selama ini, pelatihan yang dimaksud hanya berorientasi pada keterampilan teknis guru dalam menggunakan platform digital, bukan kepada pemahaman dan keterampilan pedagogi digital.

”Alhasil, pelatihan keterampilan yang sangat teknis ini hanya menguntungkan platform digital yang merupakan entitas bisnis serta hanya mengakomodasi guru yang memiliki jaringan internet. Untuk daerah pelosok minim,” ujar Anggi.