Pemerintah putuskan pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai Juli mendatang. Namun, untuk memastikan pembelajaran tatap muka berjalan baik, pemerintah menargetkan vaksinasi kepada pendidik selesai Juni mendatang.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah memutuskan pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai dilaksanakan pada Juli mendatang. Untuk memastikan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali ini tetap aman, pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap tenaga pendidik tuntas pada Juni 2021.
Target vaksinasi untuk guru disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito dalam keterangan pers virtual yang disampaikan dari Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/3/2021). ”Untuk memastikan pembelajaran tatap muka berjalan dengan baik, pemerintah menargetkan vaksinasi kepada pendidik dapat selesai per Juni 2021,” ujarnya dalam video yang disiarkan secara langsung saluran Youtube Sekretariat Presiden.
Dijelaskan, pemerintah resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama empat menteri yang mengatur tentang pembelajaran setelah vaksinasi Covid-19. Dalam surat keputusan yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu ditetapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai dilakukan pada Juli 2021.
Untuk itu, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialiasi pembelajaran tatap muka yang telah dirancang oleh lintas kementerian. Simulasi juga harus dilakukan sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan.
Selain itu hal yang terpenting adalah pembelajaran tatap muka digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialiasi pembelajaran tatap muka yang telah dirancang oleh lintas kementerian. Simulasi juga harus dilakukan sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Selain itu hal yang terpenting adalah pembelajaran tatap muka digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Dinas pendidikan dan kantor wilayah Kementerian Agama wajib mengawasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka agar tetap sesuai dengan prosedur protokol kesehatan. Jika ditemukan kasus Covid-19, pembelajaran tatap muka harus dihentikan.
Pemerintah pusat berupaya memberikan dukungan dengan mempercepat pemberian vaksin Covid-19 kepada tenaga pendidik. Ditargetkan, vaksinasi terhadap 5,8 juta guru tuntas pada Juni mendatang.
Berikan sarana dan prasarana pendukung
Secara terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka jika kasus Covid-19 di daerahnya masih tinggi. Sebab, saat ini jumlah kasus Covid-19 pada kluster sekolah meningkat akibat mulai dibukanya kampus dan sekolah di beberapa daerah.
Sebelum membuka sekolah, lanjut Bambang, pemerintah daerah harus memastikan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan tersedia di semua sekolah. ”Pemerintah daerah bersama dinas pendidikan semestinya membantu setiap sekolah dan kampus dalam penyediaan sarana-prasarana pendukung protokol kesehatan,” ujarnya.
Pemda juga harus menjamin penerapan protokol kesehatan berjalan secara ketat. Hal yang tak kalah penting, menurut Bambang, adalah pemberian hak kepada orangtua dalam memberikan izin pembelajaran tatap muka. Pemerintah tidak boleh memaksakan pembelajaran tatap muka bagi siswa yang tak memperoleh izin dari orangtuanya.