Presiden Jokowi Berharap Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Mulai Juli
Presiden Joko Widodo berharap setelah guru divaksinasi Covid-19, digelar uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas diharapkan sudah dimulai Juli mendatang.
Oleh
FX LAKSANA AS
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana menggelar uji coba kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di sejumlah daerah pada triwulan II-2021. Selanjutnya kegiatan tatap muka terbatas akan diperluas mulai Juli sembari melakukan evaluasi untuk penerapannya secara penuh dan nasional.
”Dari total 8.000 guru di Makassar, apabila semuanya telah selesai (divaksinasi), kita harapkan nanti akan ada uji coba tatap muka terbatas. Kemudian di bulan Juli juga akan dilakukan lagi untuk masuk ke sekolah, tetapi juga dengan program tatap muka terbatas. Dari situlah nanti kita evaluasi, apakah bisa dilakukan tatap muka penuh, mungkin pada bulan-bulan setelah itu,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers seusai meninjau vaksinasi terhadap 500 guru di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/3/2021).
Presiden berharap proses vaksinasi bisa dipercepat dan diperluas. Untuk itu, ia telah menginstruksikan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi.
Secara nasional, pemerintah menargetkan vaksinasi menyasar 181,55 juta warga atau 67 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Vaksinasi bertahap direncanakan selesai dalam 15 bulan sejak Februari 2021.
Vaksinasi tahap pertama telah selesai dilakukan terhadap 4,7 juta jiwa, mencakup tenaga kesehatan, polisi, dan tentara.
Tahap kedua, targetnya mencapai 40,35 juta jiwa yang mencakup petugas kesehatan yang belum terjaring di tahap pertama, petugas pelayanan publik, dan kelompok lanjut usia. Guru termasuk dalam kelompok sasaran di tahap ini yang ditargetkan tuntas pada Juni 2021. Total realisasi dari sasaran tahap kedua per 17 Maret adalah 1,88 juta jiwa. Tahap berikutnya masyarakat umum.
Tiga variabel
Aktivis pendidikan dari Taman Siswa, Dharmaningtyas, berpendapat, kegiatan belajar tatap muka sebaiknya didesentralisasikan ke daerah dan sekolah. Meski demikian, ada tiga variabel yang semestinya berlaku mutlak dan umum untuk semua daerah di Indonesia.
Pertama, sekolah yang bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka adalah sekolah di daerah zona hijau atau risiko penularan Covid-19 rendah. Kedua, sekolah harus sudah siap dengan protokol kesehatan. Sekolah ini mencakup pihak manajemen sekolah, guru, dan seluruh pegawai sekolah.
”Ketiga, orangtua murid harus sepakat. Jika ada sebagian kecil dari orangtua murid yang tidak sepakat, pendidikan tatap muka bisa terus jalan. Hanya, sekolah wajib memfasilitasi pendidikan murid-murid yang orangtuanya masih tetap menginginkan pembelajaran jarak jauh,” kata Dharmaningtyas.
Helina Eti Wijayanti (43), ibu rumah tangga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan, kegiatan belajar tatap muka sebaiknya diselenggarakan jika daerah sudah masuk ke zona hijau alias risiko penularan Covid-19 rendah. Selain itu, sekolah harus sudah siap dengan protokol kesehatan yang komprehensif.
Protokol yang dimaksud antara lain pengaturan jumlah siswa yang masuk di kelas, jadwal sekolah, alur keluar-masuk anak sekolah, dan sarana cuci tangan. Selanjutnya, mesti ada komunikasi dan sosialisasi atas protokol kesehatan di sekolah antara orangtua murid dan sekolah.
”Untuk memulai tatap muka, tidak harus semua masyarakat (sasaran) di daerah setempat selesai divaksin. Tetapi, kalau masyarakat sudah selesai divaksin, akan jauh lebih baik,” kata ibu dua anak itu.