logo Kompas.id
Pendidikan & KebudayaanMenanti Payung Hukum...

Menanti Payung Hukum Perlindungan Buruh Migran dan Anak-anaknya di Jawa Timur

Jawa Timur perlu segera menetapkan peraturan tentang perlindungan pekerja migran dan keluarganya untuk penanganan masalah sosial, terutama bagi anak-anak yang ditinggalkan orangtua karena merantau ke mancanegara.

Oleh
AMBROSIUS HARTO/AGNES SWETTA PANDIA
· 1 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/wHNVZDJuWmbypjA0kvH6x-nKAFU=/1024x768/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2F20191217bro-migran2_1576585516.jpg
KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Kerajinan buatan eks buruh migran yang dipamerkan dan dijual saat Pertemuan Nasional Perempuan Pekerja Migran Korban TPPO, Kekerasan, dan Eksploitasi, Selasa (17/12/2019), di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur. Lebih dari 245.000 buruh migran penempatan Januari-November 2019 terus memerlukan pengawasan dan perlindungan dari kerawanan dimanfaatkan organisasi kejahatan.

Jawa Timur perlu segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya. Sebab, Jawa Timur merupakan provinsi dengan warga terbanyak yang menjadi buruh di mancanegara. Kepergian ke luar negeri, terutama bagi pekerja yang berkeluarga, meninggalkan permasalahan kompleks dalam pengasuhan anak-anak.

Di sisi lain, rencana regulasi itu juga masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2021. Eksekutif dan legislatif Jatim menargetkan menetapkan 21 raperda menjadi perda sepanjang tahun ini. Salah satu yang ditunggu adalah perda perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Editor:
Aloysius Budi Kurniawan
Bagikan