Sumsel Siapkan Lokasi untuk Kampus IPDN

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Sebanyak 1.608 calon praja memasuki lapangan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk dilantik menjadi muda praja IPDN angkatan XXX Tahun 2019 di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2019).

PALEMBANG, KOMPAS — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengusulkan dibangunnya kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri cabang Sumatera Bagian Selatan di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Kemendagri akan segera mengkaji usulan tersebut serta menghitung kebutuhan yang diperlukan di Sumsel.

Hal ini disampaikan Herman Deru seusai melantik Kepengurusan DPP Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKPTK) Sumatera Selatan Periode Tahun 2021-2026, Minggu (7/3/2021), di Palembang. Usulan ini muncul dari kegelisahan pemerintah terkait kurangnya pegawai yang mengerti tetang kepamongprajaan.

Herman menuturkan, memang sudah ada Kampus IPDN di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Barat. Namun, cabang IPDN di wilayah Sumatera bagian Selatan belum ada. ”Karena itu, saya mengusulkan agar IPDN cabang Sumatera bagian selatan dibangun di Kota Pagar Alam,” ucapnya. Herman pun sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni untuk menyiapkan lahan.

Jangan kerja seadanya. Kalau perlu, kerja overlimit demi pembangunan daerah.

Menurut Herman, saat ini pemerintah daerah sangat membutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang mengerti benar mengenai kepamongprajaan. Berkaca pada pengalaman selama ini, banyak kepala daerah yang tidak berasal dari IPDN sehingga masih butuh banyak bantuan dalam membangun daerahnya. ”Di sinilah peran lulusan IPDN sangat dibutuhkan, yakni mengisi kekosongan tersebut,” ujarnya.

BIRO PERS SETPRES

Sebanyak 1.456 pamong praja baru dilantik Presiden Joko Widodo, Jumat (27/7/2018), di Kampus IPDN, Sumedang.

Kepamongprajaan

Dia mencotohkan para kepala daerah yang baru saja dilantik pada Jumat (26/2/2021) lalu di mana ada di antara mereka yang tidak menggunakan dasi hitam saat pelantikan. Dari hal kecil ini pun terlihat masih banyak kepala daerah yang tidak mengerti mengenai kepamongprajaan.

Baca Juga: Kerja Birokrasi Masih Jauh dari Efektif

Belum lagi banyak daerah pemekaran yang kesulitan dalam membangun struktur pemerintahannya lantaran daerah induknya tidak mau membagi ASN yang mengerti kepamongprajaan ke wilayah baru. ”Ini tentu bisa menghambat pembangunan di wilayah tersebut,” ucap Herman.

Selain itu, lulusan IPDN diharapkan bisa menjadi contoh untuk ASN yang lain, terutama mengenai etos kerja. ”Jangan kerja seadanya. Kalau perlu, kerja overlimit demi pembangunan daerah,” katanya menegaskan.

Selain itu perlu adanya sinergitas antara ASN lulusan IPDN dan non-IPDN. ”Jangan ada eksklusivitas yang bisa menghambat visi pembangunan daerah,” tutur Herman.

Mendengar usulan tersebut, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) Akmal Malik mengapresiasinya. Usulan ini muncul karena Sumsel masih membutuhkan banyak lulusan IPDN untuk mengisi kekosongan ASN. ”Kemendagri akan menfasilitasi dan saya akan segera berkoordiansi dengan rektor IPDN dan meminta arahan dari Mendagri,” ujarnya.

Akmal tidak menampik bahwa pasokan lulusan IPDN untuk ASN masih sangat kurang. Untuk itu, perlu adanya sinergi dari semua pihak agar bisa mengisi kebutuhan tersebut. Pembangunan cabang IPDN adalah salah satu cara. ”Namun, terkait kemungkinan  itu tergantung ikhtiar dan Sumsel punya tujuan ke sana,” ucapnya.

Menurut dia, syarat untuk dibukanya cabang IPDN sangat bergantung dari kebutuhan di daerah tersebut. Dalam waktu dekat, ujar Akmal, pihaknya akan menghitung kebutuhan ASN dan berapa yang sudah dipasok dari perguruan tinggi dan lulusan dari IPDN.

Baca Juga: Tanamkan Budaya Melayani Sejak Praja

Kompas/AGUS SUSANTO

Foto udara hamparan hijau perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII di kaki Gunung Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Selasa (23/7/2019).

Hingga kini, cabang dari IPDN Jatinongor, Jawa Barat, tersebar di beberapa daerah, seperti di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

Ketua DPP IKPTK Sumatera Selatan Achmad Rizwan menuturkan, hingga saat ini, lulusan dari IPDN asal Sumatera Selatan yang masih aktif bekerja sekitar 1.000 orang. Di setiap angkatan, lulusan IPDN dari Sumatera Selatan biasanya hanya sekitar 40 orang.

Ini tentu sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan ASN di setiap tahunnya. Karena itu, pembangunan Kampus IPDN di Sumsel sangat diperlukan. Terkait usulan tersebut, ujar Rizwan, masih dikaji termasuk juga luas lahan yang dibutuhkan.

Baca Juga: Presiden Lantik 2.014 Wisudawan IPDN

Dalam membangun cabang IPDN, tentu harus terpenuhi sejumlah kriteria, mulai dari adanya ruang belajar, ruang olahraga, tempat beribadah, sampai kebutuhan yang lain. Di pilihnya Pagar Alam yang berada di kaki Gunung Dempo karena dianggap paling memungkinkan sebagai tempat belajar yang membutuhkan ketenangan dan ketahanan fisik.