Besaran Kuota Data Internet untuk Pembelajaran Jarak Jauh Berubah

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan kuota data internet sampai tiga bulan mulai Maret 2021. Program ini bertujuan membantu pembelajaran jarak jauh selama masa transisi sebelum pembukaan kembali sekolah pada Juli 2021.

Kompas/Priyombodo

Yayuk, guru di SD Negeri Larangan 1, Kota Tangerang, Banten, mengajar daring di dalam ruang kelas yang kosong, Rabu (24/1/2021). Pembelajaran jarak jauh yang hampir setahun berlangsung karena pandemi Covid-19 membuat guru dan siswa terbiasa dengan berbagai aplikasi komunikasi dan sistem pembelajaran daring. Kompas/Priyombodo (PRI) 24-02-2021

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menyalurkan bantuan kuota data internet kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen untuk bulan Maret, April, dan Mei 2021. Setiap bulannya, penyaluran akan terjadwal setiap tanggal 11-15.

Terdapat perbedaan-perbedaan teknis penyaluran tahun 2021 dibanding 2020. Pembagian penggunaan bantuan berbasis kuota umum dan kuota belajar yang sebelumnya berlaku, kini ditiadakan.

Dari sisi besaran volume, siswa jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) akan menerima 7 gigabyte (GB) per bulan, siswa SD dan sekolah menengah 10 GB per bulan. Guru PAUD, SD, dan sekolah menengah memperoleh 12 GB per bulan. Mahasiswa dan dosen mendapat 15 GB per bulan. Jatah kuota tersebut memiliki masa berlaku 30 hari.

Kemendikbud tidak akan mendistribusikan kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang terbukti hanya memakai kuota bantuan kurang dari 1 GB pada periode sebelumnya.

Saat penyaluran di periode sebelumnya, untuk siswa jenjang PAUD mendapatkan 20 gigabyte (GB) per bulan, terdiri dari 5 GB kuota umum dan 15 GB kuota belajar. Peserta didik sekolah dasar dan menengah menerima 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

Lalu, mahasiswa dan dosen memperoleh 50 GB per bulan berupa 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar. Adapun guru PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah menerima 42 GB per bulan. Kuota tersebut terdiri dari 5 GB kuota umum 37 GB kuota belajar.

Kompas/Priyombodo

Yayuk, guru di SD Negeri Larangan 1, Kota Tangerang, Banten, mengajar daring di dalam ruang kelas yang kosong, Rabu (24/1/2021). Pembelajaran jarak jauh yang hampir setahun berlangsung karena pandemi Covid-19 membuat guru dan siswa terbiasa dengan berbagai aplikasi komunikasi dan sistem pembelajaran daring. Pemerintah akan kembali menyalurkan subsidi kuota data internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang rencananya akan mulai disalurkan pada Maret 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, Senin (1/3/2021), di Jakarta, menjelaskan program bantuan kuota data internet periode Maret-Mei 2021 hanya mengenal kuota umum. Semua laman dan aplikasi, kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dapat diakses menggunakan kuota bantuan. Daftar pengecualian aplikasi dan laman tercantum di kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

"Secara umum, aplikasi yang tidak bisa diakses menggunakan bantuan kuota bersifat hiburan, seperti media sosial dan gim. Aplikasi YouTube dapat diakses sebab, kami mendengarkan masukan guru-guru bahwa YouTube dipakai untuk belajar-mengajar," ujar dia.

Dari sisi penerima, pada periode penyaluran bantuan kali ini, Kemendikbud tidak akan mendistribusikan kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang terbukti hanya memakai kuota bantuan kurang dari 1 GB pada periode sebelumnya. Di luar itu, peserta didik dan pendidik yang memperoleh bantuan pada November-Desember 2020 dan nomornya masih aktif akan langsung mendapatkan bantuan kembali.

Baca juga: Bantuan Kuota Internet Mulai Disalurkan Lagi Maret 2021

Apabila ada yang nomor seluler pendidik ataupun peserta didik yang berubah atau belum menerima bantuan kuota sebelumnya, maka mereka harus melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April 2021. Selanjutnya, pimpinan/operator satuan pendidikan mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk nomor yang berubah atau nomor baru.

Nadiem menegaskan, adanya program bantuan kuota data internet kali ini bertujuan membantu satuan pendidikan selama masa transisi menuju pembelajaran tatap muka di sekolah. Saat ini, pemerintah sudah menyerukan lebih dari lima juta pendidik dan tenaga kependidikan akan menerima vaksinasi Covid-19 hingga Juni 2021. Tahun ajaran 2021/2022 yang dimulai sekitar Juli 2021 akan menerapkan pembelajaran tatap muka, meski akan berjalan terbatas.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para murid kelas 8 SMP Negeri 1 Pandawai Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, menyimak penjelasan guru mereka di rumah warga di Desa Watumbaka, Pandawai, Sumba Timur, Rabu (3/2/2021).

Apabila besaran kuota data internet bantuan dirasa kurang, sekolah bisa memakai dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kemendikbud, sejak awal pandemi Covid-19, telah memberikan fleksibilitas pemakaian BOS sesuai kebutuhan sekolah.

"Saya yakin, kebanyakan sekolah mesti menggunakan dana BOS untuk pemenuhan fasilitas protokol kesehatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka kembali," kata dia.

Nadiem menambahkan, pihaknya mendorong daerah-daerah yang hingga sekarang masih kesulitan akses internet agar segera melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan. Dia berharap pemerintah daerah di wilayah seperti itu membuka kembali sekolah sehingga anak-anak tidak ketinggalan pembelajaran.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Seorang Guru mengajar dengan tetap mengenakan masker dalam pembelajaran tatap muka di dalam kelas di SD Katolik St Maria Banyuwangi, Rabu (24/2/2021). Pembelajaran Tatap Muka hanya diikuti kelas IV hingga VI SD, sedangkan siswa kelas I hingga III tetap mengkukti pembelajaran jarak jauh.

Sasaran

Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI) M Ramli Rahim saat dihubungi terpisah, berpendapat, bagi peserta didik dan pendidik di kalangan ekonomi menengah atas kemungkinan besar tidak memakai bantuan kuota karena memiliki jaringan wi-fi di rumah masing-masing. Sementara kalangan tidak mampu masih bermasalah karena tidak memiliki gawai.

"Bantuan kuota data internet semestinya diberikan lebih tepat sasaran, cukup kepada yang membutuhkan saja. Sekolah diberikan kesempatan mengajukan sesuai kebutuhan, bukan dipaksakan ke semuanya seperti sekarang," ujar dia.

Mengenai arahan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru, dia memandang perlu ada kebijakan khusus. Misalnya, vaksinasi punya jenjang prioritas kepada sekolah yang punya berbagai masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga mereka harus tatap muka lebih awal.

Baca juga: Vaksinasi Guru, Tenaga Kependidikan, dan Dosen Dikebut

Adapun Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim saat dihubungi terpisah, mengatakan, pihaknya mengapreasiasi beberapa perubahan teknis penyaluran bantuan kuota  data internet. Salah satunya yaitu skema kuota belajar dihapus sehingga menjadi hanya kuota umum. Pemerintah juga memberlakukan pendekatan blacklist sehingga hanya aplikasi dan laman yang masuk daftar hitam tidak bisa diakses dengan kuota subsidi.

Hanya saja, dia menyayangkan penyaluran bantuan yang baru dilakukan mulai Maret. Padahal, pembelajaran sudah mulai sejak awal Januari 2021.

Sama seperti Ramli, Satriwan juga menyesalkan sikap pemerintah yang tetap mendistribusikan bantuan kuota data internet ke seluruh peserta didik dan pendidik. Padahal, pemerintah sebenarnya bisa hanya menyalurkan kepada pihak siswa ataupun guru yang benar-benar membutuhkan.

Kompas/Priyombodo

Syukron (kiri), guru agama Islam bagi siswa kelas lima dan enam mempersiapkan bahan penilaian harian yang akan diunggah ke platform pembelajaran jarak jauh google form di SD Negeri Jurang Mangu Barat 01, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (29/1/2021).

Tatap muka

Terkait narasi dorongan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru, dia memandang pemerintah semestinya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang mudah dijalankan. Kebijakan vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan, misalnya. Hingga saat ini, kejelasan teknis lokasi dan jadwal vaksinasi belum ada. Sementara Maret atau April 2021 sudah masuk bulan ramadan.

Program vaksinasi kepada peserta didik di bawah 18 tahun juga belum jelas. Padahal, mereka punya risiko menularkan ataupun tertular Covid-19 ketika pembelajaran tatap muka diberlakukan.

"Masyarakat umum masih banyak yang belum menerima vaksinasi. Saat ini pun, tingkat penularan Covid-19 di beberapa daerah juga masih tinggi. Kalaupun pembelajaran tatap muka gencar diberlakukan, lalu dua kondisi itu masih berlangsung, nasib kesehatan siswa lantas bagaimana?" tanya dia.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka di Kota Jambi Dimulai