Model Pendidikan Jarak Jauh Vokasi Mulai Menggeliat

Untuk memperluas kesempatan dan akses layanan, pendidikan jarak jauh untuk vokasional bisa dilakukan. Meski demikian, proses belajar-mengajar seperti itu tetap membutuhkan "sub" kampus untuk pendampingan praktik.

KOMPAS/KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono tengah memotong pita pemeran perkebunan pada Peringatan Puncak Hari Perkebunan ke-62 di Politeknik Pembangunan Pertanian, di Lawang, Kabupaten Malang, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Pendidikan tinggi vokasi dapat diselenggarakan melalui pembelajaran jarak jauh. Metode ini memperluas dan mempermudah akses warga mengeyam pendidikan terapan sampai di luar negeri.

Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia, Zainal Arief, Rabu (24/2/2021) di Jakarta, mengatakan, pendidikan jarak jauh (PJJ) untuk pendidikan tinggi vokasi sudah mulai berkembang meskipun belum masif. Politeknik Negeri Surabaya misalnya, sejak 2012 menggelar PJJ untuk program studi diploma tiga (D-3) Teknik Informatika dan program studi sarjana (S-1) terapan Teknik Telekomunikasi. Kedua program studi telah mengantongi izin dari pemerintah dan terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Meski PJJ, kedua program studi itu tetap memiliki kegiatan pembelajaran tatap muka setiap satu bulan untuk menguatkan praktik. Pusat belajar jarak jauh tetap ada sebagai tempat belajar praktikum. Tutor juga disediakan guna membantu memfasilitasi pembelajaran teori dan praktik tatap muka.

PJJ kedua program studi telah bekerja sama dengan sekitar enam sekolah menengah kejuruan di Jawa Timur. Sinergi lainnya adalah dengan tujuh The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Center.

PJJ di pendidikan tinggi vokasi sama dengan PJJ jenjang lainnya, yakni fasilitas teknologi informasi komunikasi mesti mumpuni. Sebab, mahasiswa dan dosen tidak harus hadir di ruangan yang sama. Meski demikian, hal yang membedakan adalah adanya pusat belajar jarak jauh, berbentuk lembaga, dan pendampingan lokal di area mahasiswa.(Zainal Arief)

"PJJ di pendidikan tinggi vokasi sama dengan PJJ jenjang lainnya, yakni fasilitas teknologi informasi komunikasi mesti mumpuni. Sebab, mahasiswa dan dosen tidak harus hadir di ruangan yang sama. Meski demikian, hal yang membedakan adalah adanya pusat belajar jarak jauh, berbentuk lembaga, dan pendampingan lokal di area mahasiswa," ujar dia.

Sejauh ini, Politeknik Negeri Surabaya bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jepang di Tokyo. Kerja sama ini diharapkan bisa memperluas kepesertaan PJJ D-3 Teknik Informatika dan S-1 terapan Teknik Telekomunikasi.

Duta Besar Republik Indonesia di Tokyo, Heri Akhmadi, menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memungkinkan kedudukan pendidikan tinggi vokasi sejajar dengan akademik. Sepuluh tahun sebelum UU itu ditetapkan, pendidikan tinggi vokasi belum menjadi rujukan utama masyarakat.

Menurutnya, seiring dengan perkembangan pasar kerja dunia, kebutuhan tenaga kerja terampil semakin meningkat. Pendidikan vokasional semakin dibutuhkan.

Di Indonesia, Heri mengamati beberapa kawasan industri berkolaborasi dengan sekolah menengah kejuruan di sekitar kawasan itu. Para lulusannya segera terserap.

Untuk negara dengan piramida penduduk tua, seperti Jepang, pemerintahnya membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing dengan keterampilan spesifik. Dua tahun lalu, pemerintah Jepang menyebut ada kuota 350.000 bagi pekerja asing dengan keterampilan spesifik. Tawaran itu disampaikan ke delapan negara, termasuk Indonesia.

Dengan adanya PJJ pendidikan tinggi vokasi, lanjut Heri, warga negara Indonesia di Jepang akan dimudahkan. Sampai Juni 2020, total warga negara Indonesia di Jepang tercatat lebih dari 66.000 orang. Sekitar 36.000 orang diantaranya merupakan pekerja migran untuk magang dan pekerja dengan keterampilan spesifik.

Koordinator The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Center, Gatot Hari Priowirjanto, mengatakan, selain Jepang, penjajakan untuk pembukaan pusat belajar PJJ pendidikan tinggi vokasi atau sub kampus perlu diperluas ke negara lain. Misalnya, Korea Selatan, Filiphina, dan Singapura. Negara-negara ini juga menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia.

Baca juga: Pendidikan Vokasi Didorong Pasok SDM Berkualitas untuk Kebutuhan Industri

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Suasana perkuliahan di Politeknik Manufakturing Astra, Jakarta pada hari Kamis (01/11/2018). Kurikulum kampus ini disusun berdasarkan kebutuhan industri.

Kesetaraan kualitas

Sementara itu, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Beny Bandanadjaya mengatakan, jumlah program studi diploma tiga (D-3) di Indonesia mencapai sekitar 2.000 dan sarjana terapan (D-4/S-1 terapan) 700. Sejauh ini, di Indonesia baru mempunyai 12 program studi magister terapan.

"Kompetensi pengajar harus ditingkatkan juga. Kami telah mendiskusikan kemungkinan beasiswa dosen untuk pendidikan tinggi terapan dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan," ujar dia.

Baca juga: Pendidikan Vokasi Dalam Jaringan Makin Diminati

Beny menyampaikan, pihaknya juga berharap ada kerja sama pendidikan tinggi vokasi nasional dengan internasional. Tujuannya adalah membuka program studi dual gelar sarjana. Beberapa politeknik Indonesia perlu mengupayakan, tetapi sebelumnya harus mempunyai rancangan kurikulum yang matang.

"Apabila kualitas pendidikan tinggi vokasi ingin disamakan dengan akademik, maka jenjangnya harus ditambah sampai program studi doktoral," kata Beny.