Masyarakat Adat Osing Butuh Perda Pengakuan dan Perlindungan

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Sejumlah pemuda dengan mengenakan baju adat suku Osing (suku asli Banyuwangi) melakukan penghormatan kepada bendera Merah Putih saat upacara Hari Kemerdekaan Ke-75 Republik Indonesia di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (17/8/2020). Upacara dipadukan dengan busana suku Osing dan digelar di tengah persawahan ini sebagai bentuk ucapan syukur berbudaya dan bertanah air selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia.

BANYUWANGI KOMPAS — Sejumlah komunitas adat Osing yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Daerah Osing mendorong lahirnya peraturan daerah pengakuan perlindungan hak masyarakat adat Osing di Banyuwangi. Hal itu dimaksudkan untuk pengakuan identitas dan perlindungan upaya-upaya pelestarian yang dilakukan masyarakat adat.

Osing merupakan suku asli yang tinggal dan berkembang di Banyuwangi, Jawa Timur. Sedikitnya ada 17 komunitas adat Osing yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Pengurus Daerah (PD) Osing.

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik yang digelar AMAN PD Osing di Banyuwangi, Kamis (11/2/2021). Guru Besar Hukum Adat Universitas Jember Dominicus Rotu mengatakan, masyarakat adat punya hak untuk memiliki identitas budaya. Identitas tersebut wajib diakui dan dilindungi oleh negara, salah satunya melalui lahirnya peraturan daerah masyarakat adat.

Baca juga : Sekolah Adat Osing Pesinauan, Upaya Mewariskan Nilai dan Tradisi

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Diskusi Publik yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pengurus Daerah Osing di Banyuwangi, Kamis (11/2/2021). Sejumlah komunitas adat Osing yang tergabung dalam AMAN PD Osing mendorong lahirnya peraturan daerah pengakuan perlindungan hak masyarakat adat Osing di Banyuwangi.

”Perda ini sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan. Pengakuan ini penting agar masyarakat Osing jadi subyek hukum. Sementara perlindungan salah satuya dilakukan untuk menjaga hak intelektualitas budaya,” katanya.

Dominicus mencontohkan, kasus maestro gandrung Temuk Misti (Mbok Temu) yang menyanyi lalu direkam oleh salah seorang wisatawan asing. Rekaman tersebut lantas diperjualbelikan tanpa persetujuan dan tanpa royalti kepada Temuk.

Perda ini sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan. Pengakuan ini penting agar masyarakat Osing jadi subyek hukum. Sementara perlindungan salah satuya dilakukan untuk menjaga hak intelektualitas budaya.

Contoh lain, pencipta tari Seblang atau penemu resep masakan rujak soto yang menjadi ciri masyarakat Osing juga tidak diketahui. Dalam kondisi ini, pemerintah daerah seharusnya menjadi pemilik dari kekayaan budaya tersebut melalui peraturan daerah.

”Pengakuan ini penting agar tidak ada lagi saling klaim. Dengan mengakui kekayaan budaya tersebut, hak-hak perlindungan terhadap kekayaan budaya tersebut bisa dimiliki,” ujarnya.

Baca juga : Pandemi dan Tradisi Masyarakat Osing

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Samsul (34) berjalan di tengah pematang sawah sambil membawa hantaran berupa nasi berkat dan wewangian dupa saat menggelar tradisi selametan sawah suku Osing (suku asli Banyuwangi) di Desa Kemiren, Banyuwangi, Senin (17/8/2020). Dalam tradisi selametan sawah tersebut, pemilik sawah akan meletakkan hantaran di titik masuknya air di lahan sawah (uwangan).

Dominicus menambahkan, perda masyarakat adat saja tidak cukup tanpa adanya inisiatif dari warga untuk mengakui dan melindungi adat masyarakat Osing. Pun demikian, saat masyarakat punya inisiatif untuk melindungi adat budayanya, tetapi tidak mendapat dukungan payung hukum dari pemerintah.

Hal senada disampaikan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Ikwan Setiawan. Menurut dia, perda masyarakat adat dapat menjadi jaminan bagi upaya pelestarian budaya.

”Perda masyarakat adat ini penting karena dapat menjadi jaminan bagi masyarakat yang ingin melestarikan dan memberdayakan budaya yang membawa dampak positif bagi komunitas mereka. Tanpa adanya legalitas itu, pergerakan mereka terbatas,” tuturnya.

Tanpa adanya legalitas tersebut, lanjut Ikhwan, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tidak dapat optimal. Pasalnya, masyarakat di daerah yang menjadi penggerak UU Pemajuan Kebudayaan tidak memiliki kepastian hukum.

Baca juga : Selametan Sawah, Bermohon agar Panen Berlimpah

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Dua petani kerasukan roh hingga berperilaku menyerupai kerbau yang memakan rerumputan saat berlangsung ritual tradisi keboan aliyan di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Minggu (9/8/2019). Tradisi keboan aliyan merupakan wujud syukur masyarakat agraris atas kesuburan tanah dan permohon agar dijauhkan dari pagebluk dan serangan hama.

Ikhwan menambahkan, perda masyarakat adat juga diharapkan mampu memiliki krakterisitk lokal untuk penguatan di pusat. Selain itu, perundang-undangan tersebut juga diyakini bisa menjadi tameng ekologis untuk menyelamatkan lingkungan yang menjadi tempat hidup masyarakat adat.

Data Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PP MAN), di Indonesia terdapat 2.731 komunitas adat. Namun, baru 199 daerah yang sudah memiliki perda pengakuan perlindungan hak masyarakat adat.

Sekretaris AMAN PD Osing Wiwin Indiarti mengatakan, Banyuwangi sampai saat ini belum memiliki perda masyarakat adat Osing. Pada tahun 2017, pihaknya sempat mengawal proses pembentukan perda tentang masyarakat adat, tetapi hasil perundang-undangan yang disahkan dirasa belum sesuai.

Perda yang dimaksud ialah Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi. Perda tersebut tidak secara eksplisit menyebut masyarakat adat Osing sehingga pengakuan terhadap masyarakat Osing masih belum tertuang.

Baca juga : Saat Osing dan Jerman Bertemu di Pelaminan

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Penari Seblang dalam kondisi tidak sadarkan diri menggerakkan tangan seolah mengusir. Ritual tari Seblang dilakukan sebagai wujud syukur sekaligus bersih desa di komunitas Osing Olehsari.

”Justru saat ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi Banyuwangi untuk memiliki perda pengakuan perlindungan hak masyarakat adat. Alasannya, keberadaan masyarakat adat Osing sebagai pribumi di Banyuwangi sudah diakui sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk menghambat atau malah mencegah diterbitkannya perda PPHMA Osing,” ujarnya.

Ia juga menilai, penetapan Geopark Ijen sebagai UNESCO Global Geopark menjadi kesempatan untuk mendorong lahirnya perda PPHMA Osing. Pasalnya, hal itu menjadi pemenuhan butir e.7.3 Dossier Geopark yang mensyaratkan partisipasi lengkap dan efektif dari penduduk lokal dan masyarakat adat.

Kendati belum pernah ada konflik yang melibatkan masyarakat adat Osing, perda ini dirasa sebagai langkah antisipatif. Potensi konflik bisa terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah, perhutani, taman nasional, atau antarkomunitas adat tetangga.