Kemendikbud Revisi Anggaran Asesmen

Sejumlah pihak berharap, rencana pemerintah menggelar asesmen nasional Maret 2021 benar-benar melalui pengkajian yang matang. baik substansi kebijakan maupun alokasi anggaran.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah siswa kelas 5 SD Negeri Sempur Kidul yang tinggal di RW 7, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, berjemur sinar matahari pagi sambil mengerjakan Ujian Tengah Semester (UTS) secara daring, Senin (21/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS -Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merevisi anggaran kurikulum dan asesmen kompetensi minimum yang awalnya diusulkan sebesar Rp 1,48 Triliun menjadi 155 Miliar. Nilai anggaran ini sudah termasuk kebutuhan kegiatan pendukung asesmen nasional.

Sebelumnya, pada rapat kerja bersama Komisi X DPR pada 3 September 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud) mengajukan anggaran  kurikulum dan asesmen kompetensi minimum  sebesar  Rp 1,48 Triliun untuk  pelatihan dan pendampingan kurikulum bagi  guru dan tenaga pendidikan (Rp 518,8 Miliar), pengembangan kurikulum dan perbukuan (Rp 137,8 Miliar), implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan daerah (Rp 346,9 Miliar), asesmen kompetensi minimum dan akreditasi (Rp 358,2 Miliar), serta pendampingan pemerintah daerah terkait asesmen kompetensi minimum dan tindak lanjut hasilnya (Rp 120,2 Miliar).

Pengajuan anggaran dengan nilai  besar itu  sempat menuai kritik. Namun, belakangan Kemendikbud akhirnya merevisi anggaran untuk asesmen nasional tahun 2021 menjadi  Rp 155 Miliar. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud M Samsuri, Selasa (27/10/2020) di Jakarta.

Sosialisasi asesmen nasional telah berjalan. Sosialisasi disertai pendampingan menyangkut kurikulum baru juga dilakukan. Kurikulum baru ini masih banyak mengadopsi substansi Kurikulum 2013. (M Samsuri)

"Sosialisasi asesmen nasional telah berjalan. Sosialisasi disertai pendampingan menyangkut kurikulum baru juga dilakukan. Kurikulum baru ini masih banyak mengadopsi substansi Kurikulum 2013," ujar dia.

Asesmen nasional berisi tiga komponen, yakni asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum berisi penilaian siswa terkait literasi dan numerasi.

Survei karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak Profil Pelajar Pancasila. Adapun survei lingkungan belajar bertujuan untuk mengevaluasi dan pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.

Mulai Maret 2021, asesmen nasional akan diterapkan secara sampling ke satuan pendidikan yang masuk kategori sekolah penggerak. Asesmen nasional bertujuan mengevaluasi secara komprehensif kinerja sekolah di daerah.

Baca juga: Evaluasi Pendidikan

Menurut Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na\'im, sosialisasi asesmen nasional sedang berlangsung. Kemendikbud juga terus menekankan bahwa asesmen nasional berbeda dari ujian nasional.

"Guru tetap berperan mengevaluasi siswa secara menyeluruh. Dalam asesmen nasional pada Maret 2021, kami menerapkannya dengan metode sampling jumlah siswa," kata Ainun.

Menurut dia, rencana pelaksanaan asesmen nasional pada Maret 2021 tidak perlu membuat cemas. Selama pandemi Covid-19 masih berlangsung, pemerintah telah membolehkan satuan pendidikan memakai kurikulum darurat hasil dari penyederhanaan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari Kurikulum 2013. Bagi satuan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T),  Kemendikbud telah menyediakan berbagai paket pembelajaran.

Secara terpisah, pengembang kurikulum di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Rizki Maisura mengatakan,  pembahasan perubahan kurikulum belum final. Rumusan substansi Profil Pelajar Pancasila juga masih dibahas.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Murid mencoba wastafel bertenaga surya di SMA Negeri 1 Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (14/10/2020). Wastafel yang dilengkapi piranti sensor gerak dan sel surya tersebut merupakan kreasi siswa dan guru sekolah itu dari pengembangan pelajaran fisika dan prakarya. Selain untuk mendorong kreativitas siswa, pembuatan wastafel tersebut juga untuk meningkatkan sarana sanitasi sekolah yang hemat energi selama pandemi.

Tidak terburu-buru

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Satriwan Salim berpendapat, pemerintah tidak perlu terburu-buru menerapkan asesmen nasional serta perubahan kurikulum. Apalagi, saat ini, kajian mengenai dua kebijakan itu masih dibahas. Ditambah lagi, kondisi belajar-mengajar sekarang sedang darurat karena pandemi Covid-19.

"Kalaupun penerapannya berupa sampling ke sekolah penggerak, kami mempertanyakan tindak lanjutnya. Jika tindak lanjut kebijakan hanya menyasar ke sekolah penggerak, nasib satuan pendidikan lainnya bagaimana?," tanya dia.

Baca juga: Asesmen Kompetensi Minimal, Pengganti Ujian Nasional

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  Baby Siti Salamah menyampaikan, pihaknya terbuka ikut dalam pembahasan Profil Pelajar Pancasila. Menurutnya, gagasan Profil Pelajar Pancasila adalah pekerjaan besar yang membutuhkan diskusi bersama.

"Urun rembug perlu dilakukan agar hasilnya bisa terpakai jangka panjang di tengah tuntutan zaman yang dinamis," kata dia.