Sebelum pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai ,dan pada masa pandemi memperluas jangkauan bantuan di luar PKH dan BPNT.
Oleh
Sonya Hellen Sinombor
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Program Jaring Pengaman Sosial yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat miskin dalam bentuk Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai mendapat apresiasi dari dunia luar. Layanan bantuan sosial tersebut bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain. Indonesia bisa mengubah distribusi bantuan beras yang tidak efektif ke sistem yang lebih baik melalui kartu untuk pembelian bahan pokok.
Kendati demikian, Indonesia tetap harus lebih meningkatkan pelayanan dalam perlindungan sosial dengan memperkuat pendataan digital sehingga pelayanan bisa lebih cepat. Indonesia juga harus bergerak ke sistem digitalisasi industri 4.0 karena sampai saat ini belum ada digitalisasi data secara nasional.
Indonesia telah mengalami perjalanan luar biasa dalam bidang bantuan sosial (bansos) pada dekade terakhir dan Indonesia telah berhasil mengubah sistemnya secara mendasar dalam waktu yang relatif singkat.
”Indonesia telah mengalami perjalanan luar biasa dalam bidang bantuan sosial (bansos) pada dekade terakhir dan Indonesia telah berhasil mengubah sistemnya secara mendasar dalam waktu yang relatif singkat,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen pada International Webinar ”Delivering Social Assistance During the Pandemic: Lessons from Indonesia” yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation, World Bank dan MicroSave Consulting (MSC) Indonesia, Senin (19/10/2020).
Selain Satu Kahkonen hadir sebagai pembicara pada Managing Director, MSC Global juga menghadirkan pembicara Pungky Sumadi (Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas), Andi Zainal Abidin Dulung (Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial). Acara ini dipandu Michael Wiegand (Director of Financial Services for the Poor, the Bill and Melinda Gates Foundation).
Satu mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia dalam melakukan distribusi bansos yang menargetkan rumah tangga penerima bantuan. Program ini, menurut dia, berkembang sangat signifikan.
Ia melihat sejumlah program bansos yang dilakukan Indonesia sebagai hal yang patut diikuti seluruh dunia, salah satunya transformasi layanan bansos ke sistem bantuan pangan nontunai (BPNT) dalam bentuk vaucer atau kartu bahan makan pokok.
Pada seminar tersebut, Menteri Sosial yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kemensos Andi Dulung memaparkan berbagai upaya dan capaian yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka mitigasi dampak sosial-ekonomi selama pandemi Covid-19.
Adapun program yang dilaksanakan, antara lain, dengan meningkatkan jumlah bantuan PKH, memperluas jangkauan Program BPNT melalui kartu Sembako dan bantuan Presiden. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi keluarga pada masa pandemi Covid-19.
Selain itu, pemerintah melalui Kemensos juga mendistribusikan bansos tunai bagi masyarakat di luar Jabodetabek, mendistribusikan alat perlindungan diri, memberikan layanan konseling dan psikososial bagi masyarakat luas, serta melakukan pengembangan kapasitas bagi para fasilitator program.
Pungky Sumadi mengungkapkan, layanan bansos di Indonesia tidak bisa semuanya dilakukan secara digital karena ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum terjangkau jaringan internet. Solusinya, bisa dilakukan secara secara daring ataupun luring.