Kluster Pendidikan Dicabut dari RUU Cipta Kerja

Pencabutan kluster pendidikan dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diapresiasi. Namun, potensi komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan mesti tetap diwaspadai.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Para peserta peluncuran KKN-PPM UGM Daring Periode II mengikuti pelepasan virtual mahasiswa KKN-PPM UGM Daring, di Balai Senat UGM, Yogyakarta, Senin (29/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memutuskan mencabut Pasal 68 mengenai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 69 mengenai UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 70 mengenai UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta Pasal 71 mengenai UU No 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Pencabutan tersebut diusulkan oleh pemerintah dan DPR kemudian menyetujuinya. Tindak lanjut pencabutan itu adalah membentuk norma hukum baru.

”Pelaksanaan perizinan sektor pendidikan dapat dilakukan melalui izin usaha yang akan diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah (PP),” ujar anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golongan Karya, Ferdiansyah, saat dihubungi, Kamis (24/9/2020), di Jakarta.

Perizinan usaha tetap menjadi fokus pemerintah. Menurut Ferdiansyah,  penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama asing, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hanya dapat diusulkan oleh pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha milik negara. Perguruan tinggi asing di KEK harus berbadan hukum.

Baca juga: Komodifikasi Pendidikan Tinggi di RUU Cipta Kerja

Perguruan tinggi asing yang masuk ke KEK harus melalui sejumlah persyaratan, misalnya menyiapkan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia. ”Pemerintah dan DPR akan membentuk tim perumus yang akan menyusun ketentuan lebih lanjut, misalnya pengembangan jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah di KEK. Isu itu nanti akan dibahas di tim perumus,” kata Ferdiansyah yang juga tergabung dalam Panja RUU Cipta Kerja.

Kontraproduktif

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berpendapat, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja dinilai banyak kalangan kontraproduktif bagi ekosistem pendidikan di Tanah Air. Menurut dia,  penghapusan persyaratan pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia, penghapusan prinsip nirlaba dalam otonomi pengelolaan perguruan tinggi, dan penghapusan kewajiban bagi perguruan tinggi asing untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi nasional menjadi contoh kecil bagaimana RUU Cipta Kerja akan menjadikan Indonesia sebagai pasar bebas pendidikan.

Saya tidak bisa membayangkan jika kluster pendidikan tetap dipertahankan. Ada kemungkinan sejumlah kampus lokal (akan) gulung tikar karena kalah bersaing. (Syaiful Huda)

”Saya tidak bisa membayangkan jika kluster pendidikan tetap dipertahankan. Ada kemungkinan sejumlah kampus lokal (akan) gulung tikar karena kalah bersaing,” katanya.

Huda menilai berbagai regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sejauh ini masih tetap relevan. Menurut dia, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, ataupun UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang hendak disederhanakan dalam RUU Cipta Kerja masih layak dijadikan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan nasional. ”Berbagai aturan perundangan terkait pendidikan sampai saat ini masih cukup relevan meski kita tidak menutup peluang adanya berbagai revisi beberapa aturan agar sesuai dengan perkembangan situasi nasional ataupun global,” katanya.

Disambut baik

Pengurus Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa, Darmaningtyas, secara terpisah, menyambut baik keputusan pencabutan kluster pendidikan dari RUU Cipta Kerja. Ini membuktikan, pemerintah dan DPR mau mendengarkan aspirasi publik.

Meski demikian, dia tidak akan lengah. Keputusan pencabutan kluster pendidikan dari RUU Cipta Kerja tidak berarti langsung membuat proses komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan berhenti.

Potensi tersebut akan tetap ada. Belajar dari preseden pembatalan UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya tetap muncul badan hukum pendidikan di perguruan tinggi negeri.

”Proses komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi terus saja terjadi. Hanya ’ganti baju’ saja,” katanya.

Pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, mempunyai pandangan senada. Potensi komersialisasi pendidikan harus selalu diwaspadai.

Rencana menyusun norma hukum berupa PP sebagai tindak lanjut pencabutan kluster pendidikan juga perlu menjadi perhatian serius. Dia berpendapat, perumusan PP cenderung lebih susah terpantau karena tidak melibatkan legislator.

Hingga saat ini, UU No 20/2003 telah berusia 17 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Cecep mengakui, pendidikan di Indonesia mengalami dinamika, seperti disrupsi teknologi digital. Oleh karena itu, keberadaan UU No 20/2003 perlu ditinjau ulang untuk melihat relevansinya dengan perkembangan kondisi pendidikan terkini.

Baca juga: Koalisi Organisasi Pendidikan Lontarkan Kritik Keras untuk RUU Cipta Kerja

Selain itu, setelah UU No 20/2003 dikeluarkan dari  RUU Cipta Kerja, Indonesia juga memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang menyoal tentang pendidikan. Menurut dia, secara logika hukum, pengaturan di UU baru dapat  menegasikan UU lama.