Kementerian Pertahanan mengeluarkan program pendidikan militer Komponen Cadangan yang di antaranya menyasar mahasiswa. Di sisi lain, sejak lama kampus memiliki Resimen Mahasiswa yang juga dilatih militer.
Oleh
Mediana
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Unit kegiatan mahasiswa Resimen Mahasiswa telah berkembang di perguruan tinggi. Keberadaannya bisa jadi bagian dari upaya meningkatkan cinta Tanah Air dan bela negara dalam diri mahasiswa.
Hal itu mengemuka dalam diskusi daring Pro-Kontra Komcad dan Membangun Budaya Bela Negara di Perguruan Tinggi, Sabtu (12/9/2020), di Jakarta. Diskusi ini dilatarbelakangi kemunculan program Komponen Cadangan atau Komcad yang diinisiasi Kementerian Pertahanan. Kemenhan telah membuka pendaftaran perekrutan Komcad kepada individu berusia 18-35 tahun, termasuk mahasiswa, sejak 1-29 Agustus 2020.
Perekrutan tersebut dilakukan untuk memperkuat pertahanan nasional, terutama saat darurat. Komcad berbentuk pendidikan militer dan disiapkan untuk pengerahan melalui mobilisasi.
Direktur Pengembangan Strategi dan Kerja Sama Swiss German University Gembong Baskoro mengatakan, meski berbentuk unit kegiatan mahasiswa (UKM), Resimen Mahasiswa atau Menwa dilatih oleh TNI. Setiap mahasiswa yang tergabung dalam Menwa dibekali janji yang bernama Panca Dharma Satya.
”Pola pembinaan Menwa lengkap, seperti ada komandan resimen dan rektor terjun langsung. Para alumninya pun membentuk dan tergabung dalam Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia,” ujarnya.
Gembong menceritakan bahwa Menwa juga berkembang di sejumlah negara. Misalnya, di Amerika Serikat, Menwa bernama Reserve Officers Training Corps atau ROTC. Di Inggris terdapat The University Officers’ Training Corps atau UOTC.
Keberadaan Menwa di negara tersebut adalah meningkatkan ketahanan mental, daya juang, kepemimpinan, dan disiplin. Sama seperti di Indonesia, para mahasiswa yang pernah mengikuti membentuk alumni, di antaranya menjadi tokoh militer dan tokoh penting di pemerintahan.
”Ketika mengikuti UKM Menwa, mahasiswa dilatih karakter yang berguna dalam kehidupannya dan bukan semata-mata ilmu pengetahuan,” katanya.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Satriwan Salim berpendapat, UKM Menwa terbuka. Keanggotaannya bersifat sukarela. UKM ini telah berkembang lama.
Sementara program Komcad yang diinisiasi Kemenhan tergolong baru, memiliki anggaran khusus, dan kurikulum. Oleh karena itu, dia menilai, program ini tidak efisien.
Di kalangan mahasiswa generasi Y dan Z, kata Satriwan, bela negara itu penting. Mengutip salah satu riset yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, 87 persen generasi Y dan Z mau terlibat dalam kegiatan bela negara.
Bagi mereka yang keberatan, alasannya adalah bela negara berarti wajib militer. Padahal, perang sesungguhnya yang dihadapi masyarakat Indonesia bukan perang fisik, melainkan kejahatan siber dan potensi negatif lainnya dari perkembangan teknologi digital.
Dia juga mengutip salah satu hasil riset yang dikeluarkan Centre for Strategic and International Studies bahwa 90 persen generasi milenial tidak setuju ideologi Pancasila diganti. Survei Tirto.id menunjukkan 94 persen generasi Z tidak setuju ideologi Pancasila diubah.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, dirinya bisa memahami keresahan pemerintah terhadap situasi kebangsaan yang mulai luntur. Situasi ini dipicu oleh lahirnya paham-paham yang berseberangan dengan Pancasila. Ada pihak-pihak yang memaknai agama secara kaku.
Sementara dalam diri santri-santri yang tergabung di Nahdlatul Ulama, termasuk dirinya, selalu tersimpan doktrin mencintai Tanah Air sebagian dari iman. Melalui doktrin ini, rasa mencintai persatuan dan kesatuan negara harus selalu lebih besar.
Dia mengakui sudah ada pernyataan dari Kemenhan yang mewajibkan seluruh mahasiswa mengikuti program Komcad selama satu semester sebagai bagian dari bela negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa menegaskan, pihaknya belum diajak berdiskusi mengenai hal itu.
”Kami (Komisi X DPR RI) berharap, isu bela negara perlu dibahas dulu secara matang. Publik harus tahu,” kata Syaiful.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR secara virtual, 27 Agustus 2020, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa tidak ada upaya memberlakukan wajib militer di universitas melalui program Komcad Kemenhan. Program Komcad Kemenhan bersifat pilihan bagi mahasiswa.