PAUD Masih Dipandang Sebelah Mata

Sebagian besar satuan pendidikan anak usia dini adalah informal. Ini menjadi tantangan untuk mewujudkan pengelolaan layanan secara holistik integratif yang melibatkan kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan anak.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Anak-anak peserta pendidikan anak usia dini (PAUD) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tut Wuri Handayani berkegiatan di tepi pantai Desa Gangga II yang terletak di Pulau Gangga, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu (30/8/2020). Selain menyediakan PAUD, PKBM itu menjadi tempat utama bagi warga yang putus sekolah untuk mendapatkan ijazah pendidikan setara SD, SMP, dan SMA.

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD secara holistik dan integratif tidak mudah dilakukan. Hingga sekarang, masih berkembang anggapan bahwa PAUD bukan sebagai proses pendidikan yang penting seperti jenjang pendidikan lainnya.

Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhammad Hasbi, Rabu (9/9/2020), di Jakarta, memandang realitas itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah layanan PAUD di Indonesia. Selama bertahun-tahun, kehadiran satuan PAUD dilatarbelakangi oleh gerakan sosial masyarakat, mulai dari tingkat desa sampai provinsi. Organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu pun bisa turut mendirikan satuan PAUD. Tujuan utamanya adalah memberikan akses pembelajaran bagi anak usia 0-6 tahun.

Gerakan sosial seperti itu masif sampai tahun 2000-an. Satu dekade terakhir, satuan PAUD berhadapan dengan kebijakan ataupun regulasi yang membuat posisinya sama dengan satuan pendidikan formal di jenjang lainnya. Namun, hal ini tidak lantas menghilangkan perspektif pengelolaan satuan PAUD sebagai gerakan sosial.

Mengutip data manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id per 7 Agustus 2020, jumlah satuan PAUD secara nasional tercatat sekitar 204.150 unit. Jumlah ini mencakup bentuk taman kanak-kanak (93.879 unit), kelompok bermain (84.974 unit), taman penitipan anak (2.973 unit), dan satuan PAUD sejenis (22.414 unit). Di luar data ini, masih banyak satuan PAUD berbentuk informal.

Sejak 2013, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif mengamanatkan penanganan anak usia dini secara utuh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan anak. Hal ini berimplikasi kepada manajemen satuan PAUD, misalnya penyelenggaraan pembelajaran yang  harus mengacu pada standar dan kurikulum nasional  pemerintah. Satuan PAUD juga harus memiliki layanan gizi yang bisa terintegrasi dengan fasilitas kesehatan setempat.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Orangtua mengajarkan anaknya untuk mencuci tangan setelah beraktivitas di PAUD Permata Hati, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/7/2020). Pola hidup dan budaya sehat mulai diajarkan terus-menerus di tengah pandemi ini.

Perlu kolaborasi

Direktorat PAUD rata-rata menerima  anggaran  sekitar 0,62 persen dari total anggaran pendidikan Kemendikbud selama kurun waktu 2016-2020. Kenaikan alokasi anggaran per tahun masih di bawah 1 persen.

”Kami rasa implementasi layanan pengelolaan PAUD holistik integratif memerlukan kolaborasi dengan orangtua, akademisi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan. Kolaborasi menekankan pandangan yang sama bahwa pendekatan holistik integratif bertujuan positif bagi anak dan kualitas lembaga,” ujarnya.

Hampir sebagian besar satuan PAUD di tempat kami dikelola oleh swasta dan nonformal.

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Jawa Tengah Dedi Ardianto menyebutkan, HIMPAUDI  Jateng memiliki  40.378  anggota yang berasal dari 573 kecamatan di 35 kabupaten/kota di Jateng. Para anggota adalah guru-guru dari satuan PAUD nonformal. ”Hampir sebagian besar satuan PAUD di tempat kami dikelola swasta dan nonformal,” katanya.

Dedi berpendapat, realitas tersebut ada kaitannya dengan regulasi yang dibuat pemerintah. Salah satu regulasi yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini mendikotomikan satuan pendidikan formal dan nonformal.

Dalam jaringan HIMPAUDI Jateng, kebanyakan anggota menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak semata-mata mengandalkan lembar kerja. Mereka menggandeng mitra agar pengelolaan yang holistik integratif tercapai serta membuat  pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas.

Baca juga : PAUD Holistik Integratif di Kabupaten Kupang Bakal Direplikasi

Spesialis pendidikan  Unicef Indonesia, Nugroho Indera Warman, menambahkan, pengelolaan layanan PAUD holistik integratif bisa mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). ”Beberapa daerah telah membentuk gugus tugas untuk merealisasikan pengelolaan layanan PAUD holistik integratif. Ada kabupaten/kota yang  telah   membuat peraturan tentang PAUD, tetapi  ada pula  yang belum,” katanya.