Transparansi Seleksi Program Organisasi Penggerak Masih Dipertanyakan

Banyak pihak mendukung program pelatihan guru dari pemerintah.Namun, programnya harus jelas dan dilakukan oleh organisasi yang kredibel dan berpengalaman.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Para guru SMP N 2 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah menunjukkan tablet yang akan dipinjamkan kepada siswa yang membutuhkan, Senin (13/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS-Persyaratan lembaga penyelenggara pelatihan guru tersebut secara umum tidak tecermin dalam sejumlah organisasi yang lolos dalam program organisasi penggerak yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program-program yang diusung sejumlah organisasi pun tidak jelas.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim saat menghadiri diskusi daring "Mengukur Integritas Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud", Rabu (29/7/2020), di Jakarta, mengatakan, proses seleksi POP tidak transparan. Sebagai gambaran, ada organisasi masyarakat (ormas) memiliki target jumlah sekolah banyak tetapi mendapat nilai bantuan kecil.  Sementara itu, ada   ormas   dengan  target sedikit tapi  menerima nilai bantuan lebih besar.

Secara substansi kami mendukung guru harus dilatih karena pelatihan guru adalah kunci (kemajuan pendidikan). Akan tetapi, metodenya yang kami kritisi

”Secara substansi kami mendukung guru harus dilatih karena pelatihan guru adalah kunci (kemajuan pendidikan). Akan tetapi, metodenya yang kami kritisi,” kata Satriwan pula dalam diskusi daring bertema ”Menyoal Merdeka Belajar dan Organisasi Penggerak Kemendikbud”, Sabtu (25/7).

Wakil Sekretaris Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama  Ken Zuhri mengatakan, Kemendikbud seharusnya mengefektifkan organisasi mitra pemerintah untuk pelatihan guru seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG). ”Lebih efektif mana memberi bantuan ke organisasi (yang lolos POP) atau ke MGMP dan KKG yang jelas merupakan organisasi mitra pemerintah,” ujarnya.

Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU KH Zainul Arifin Junaidi pun mempertanyakan kriteria organisasi yang lolos seleksi POP. ”Saya melihat di daftar penerima (organisasi yang lolos seleksi) ada macam-macam, ada keluarga alumni sebuah sekolah, ada lembaga yang selama ini dikenal sebagai lembaga zakat, ada paguyuban, ada perkumpulan. Memang ada lembaga-lembaga persatuan guru yang lolos, tetapi lebih banyak yang tidak jelas,” kata  dia.

Baca juga: Muhammadiyah dan NU Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Inilah yang menyebabkan beberapa ormas dan organisasi besar seperti Muhammadiyah, NU, dan Perkumpulan Guru Republik Indonesia (PGRI) memutuskan mundur dari POP beberapa hari lalu.

Kompas

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Bogor Sri Sugiarti (kiri) bersalaman secara jarak jauh dengan Afa Keysha, siswa baru yang mewakili hadir ketika digelar tatap muka dengan para siswa baru di sekolahan tersebut secara daring pada pembukaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Tahun Ajaran Baru 2020/2021, Senin (13/7/2020).

Mendikbud Minta maaf

Dalam pernyataannya, Selasa malam, Nadiem mengatakan, ormas yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah, seperti Muhammadiyah, NU, dan PGRI dapat kembali bergabung dalam POP. "Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga ormas tersebut bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Nadiem.

Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga ormas tersebut bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program

Pasca mundurnya Muhammadiyah dalam POP, Mendikbud  kemudian bersilaturahmi ke keluarga besar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di  Jakarta, Rabu. Setelah menerima kunjungan Mendikbud, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu\'ti  mengatakan, Muhammadiyah mengapresiasi kunjungan dan permintaan maaf Mendikbud. Akan tetapi, pihaknya belum menentukan sikap terkait kelanjutan mereka dalam POP.

Demikian pula, mewakili NU, Zainul menghargai sikap Mendikbud. Namun, hal tersebut  tidak serta merta membuat NU kembali ikut POP. Menurut  Zainul, Mendikbud perlu memperbaiki sikap dan tidak mengulangi. Mendikbud juga perlu membuktikan agar ada tindakan nyata bukan sekadar ucapan.

Sementara itu, Direktur Komunikasi Tanoto Foundation Haviez Gautama menyatakan, Tanoto Foundation sejak awal telah mengalokasikan dana Rp 50 miliar untuk mengikuti POP. Tanoto Foundation  memilih skema dana mandiri. Hal serupa disampaikan Head of Marketing & Communications Yayasan Putera Sampoerna Ria Sutrisno yang menyampaikan bahwa Yayasan Putera Sampoerna menggunakan skema dana mandiri.

Sebelumnya, dalam pernyataan resmi Selasa (28/7) malam, Kemendikbud mengumumkan kepastian bahwa Putera Sampoerna Foundation akan memakai dana mandiri untuk membiayai proposal mereka saat melaksanakan POP. Dengan demikian, yayasan itu tidak akan memakai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Baca juga: Implementasi Program Organisasi Penggerak Merdeka Belajar Butuh Pengawasan

Kepastian itu disampaikan oleh Nadiem dalam pernyataan resmi, Selasa (28/7) malam, di Jakarta."Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation dapat menggunakan skema pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut. Kami berharap hal ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan," kata dia.