Implementasi Program Organisasi Penggerak Merdeka Belajar Butuh Pengawasan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Program Organisasi Penggerak untuk meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dengan menggandeng organisasi masyarakat. Pelaksanaan program butuh pengawasan.
Oleh
Mediana
·4 menit baca
Kompas/AGUS SUSANTO
Murid mengacungkan jari menjawab pertanyaan gurunya dalam pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SDN Sukarukun 01, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (16/7/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 183 proposal dari 156 organisasi masyarakat dinyatakan lolos evaluasi Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pekerjaan rumah selanjutnya bagi pemerintah adalah memastikan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pemakaian anggaran dari para organisasi tersebut.
Program Organisasi Penggerak adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar dan bertujuan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan organisasi masyarakat peduli pendidikan. Program ini menggunakan dana bantuan pemerintah. Organisasi yang terpilih menyelenggarakan program pelatihan pilot selama dua tahun ajaran, yakni Agustus 2020 sampai Mei 2022.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Iwan Syahril, dalam acara virtual ”Bincang Sore dengan Media”, Senin (20/7/2020), di Jakarta, memastikan semua proses penerimaan sampai penilaian proposal sudah dikomunikasikan secara transparan dan berkelanjutan sejak awal peluncuran program, yakni Maret 2020. Evaluasi juga dilakukan berdasarkan kriteria yang telah dikomunikasikan berkali-kali kepada organisasi masyarakat.
Proses evaluasi dilaksanakan secara profesional dan transparan. Kami tidak melakukan intervensi saat proses evaluasi proposal.
”Proses evaluasi dilaksanakan secara profesional dan transparan. Kami tidak melakukan intervensi saat proses evaluasi proposal,” katanya.
Pada mulanya, Kemendikbud menerima 324 proposal dari 260 organisasi masyarakat dan dinyatakan lolos evaluasi administrasi untuk dilanjutkan ke proses evaluasi teknis substantif. Evaluasi teknis substantif adalah cara menilai aspek rekam jejak organisasi dan penanggungjawab, substansi proposal, bukti kesuksesan program, serta melihat kesesuaian pembiayaan. Dari 324 proposal yang dilakukan evaluasi teknis substantif, terdapat 231 proposal dari 188 organisasi masyarakat dinyatakan lolos.
Tim penilai melakukan verifikasi dengan cara melakukan kunjungan kepada organisasi masyarakat yang lolos evaluasi teknis substantif. Dari hasil verifikasi diperoleh 183 proposal dari 156 organisasi masyarakat yang dinyatakan memenuhi kriteria.
”Sasaran yang ingin dicapai proposal tersebut telah mencakup guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Kami berharap program ini tidak berhenti hanya satu angkatan,” katanya.
Peneliti senior The SMERU Research Institute, sekaligus tim evaluasi program Merdeka Belajar Episode Organisasi Penggerak, Akhmadi, mengatakan, tim evaluasi beranggotakan sekitar 49 evaluator. Mereka berlatar belakang konsultan independen, tenaga pendidik, peneliti, dan akademisi.
Menurut dia, saat mengevaluasi proposal yang masuk, evaluator hanya tahu kode identitas tanpa penjelasan profil organisasi masyarakat. Dengan cara itu, dia memastikan transparansi dan akuntabilitas proposal terjamin.
”Substansi proposal jadi penilaian utama. Proposal yang tidak lolos penilaian karena landasan tujuan lemah, metodologinya tidak spesifik, dan tidak menyertakan pengukuran kegiatan,” kata Akhmadi.
Menurut dia, The SMERU Research Institute mempunyai mitra sampai ke tingkat kabupaten/kota. Jaringan mitra itu yang dimanfaatkan untuk memverifikasi penjelasan proposal sekaligus mengetahui rekam jejak yang diajukan organisasi masyarakat.
Ada tiga tipe bantuan yang ditawarkan Kemendikbud kepada organisasi kemasyarakatan, yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Masing-masing tipe memiliki alokasi dana bantuan dan target sasaran berbeda.
Tipe Gajah berarti akan mendapatkan dukungan dana maksimal Rp 20 miliar per tahun per program dengan sasaran lebih dari 100 PAUD/SD/SMP. Tipe Macan berarti dukungan dana maksimal sebesar Rp 5 miliar per tahun per program dengan sasaran 21 sampai 100 PAUD/SD/SMP. Adapun tipe Kijang artinya dukungan dana maksimal mencapai Rp Rp1 miliar/tahun/program dengan sasaran 5 sampai 20 PAUD/SD/SMP.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Praptono dalam konferensi pers Selasa (10/3/2020), di Jakarta, menyampaikan, nilai total dana yang dianggarkan secara pasti untuk program Organisasi Penggerak belum diputuskan. Hanya saja, keputusan yang telah dibuat menyangkut bantuan pemerintah tahun 2020 mencapai Rp 595 miliar.
DOKUMENTASI KEMENDIKBUD
Minister of Education and Culture Nadiem Anwar Makarim at the virtual launch of Merdeka Belajar Episode 5: Mover Teachers, Friday (3/7/2020), in Jakarta.
Pengawasan
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo saat dihubungi terpisah menyambut positif tujuan program Merdeka Belajar Episode Organisasi Penggerak yang ingin meningkatkan kapasitas guru. Meski demikian, pengawasan pelaksanaan dan efektivitas program harus jadi penekanan utama.
”Pengawasan harus fokus terhadap uang yang akan dibelanjakan oleh organisasi masyarakat. Pemerintah harus memastikan sudahkah organisasi masyarakat memahami secara detail kaidah membelanjakan uang negara,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Khairuddin menyampaikan, sebelum lahir program Merdeka Belajar Episode Organisasi Penggerak, IGI sudah memberikan pelatihan kepada guru. Pelatihan itu digerakkan dari daerah ke daerah.
IGI termasuk salah satu organisasi masyarakat yang lolos seleksi program. Meski demikian, dia menyampaikan, di antara anggota berharap pemerintah memiliki instrumen pengawasan yang terarah agar organisasi tetap menjalankan kegiatannya secara transparan dan bertanggung jawab. ”Pengawasan bersifat pemberdayaan bukan mengancam organisasi masyarakat,” kata Khairuddin.
