Menagih Tanggung Jawab Platform Media Sosial

Koalisi Masyarakat Sipil di Amerika Serikat meluncurkan kampanye #StopHateForProfit. Mereka mengajak pengiklan tidak mendukung perusahaan platform media sosial yang menempatkan keuntungan di atas keamanan masyarakat.

Sebagian besar masyarakat di dunia mengandalkan media sosial untuk mendapatkan informasi. Namun, informasi yang beredar terlalu bebas sehingga tak jarang berdampak buruk pada masyarakat.

Meski menjanjikan moderasi konten, dalam praktiknya platform media sosial tidak mampu mengendalikan mesin-mesinnya untuk tidak secara otomatis menyebarkan pesan-pesan yang menyesatkan, mengandung ujaran kebencian, semangat permusuhan, rasialisme, dan semacamnya.

Beberapa minggu terakhir, misalnya, Facebook mendapat sorotan dalam menangani unggahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat unjuk rasa meletus di sejumlah kota di AS terkait ketidakadilan rasial, Trump dalam unggahannya di Facebook menggambarkan pengunjuk rasa sebagai ”penjahat”.

Ketika Twitter memutuskan menyembunyikan unggahan serupa di platformnya, Facebook membiarkannya. Meski demikian, Facebook menghapus iklan politik dari kampanye Trump karena iklan tersebut menyertakan simbol yang terkait dengan supremasi kulit putih dan kelompok Nazi. Belum lagi unggahan netizen yang bernuansa rasialisme.

Koalisi Hak Sipil di Amerika Serikat mengajak perusahaan-perusahaan yang selama ini beriklan di Facebook untuk tidak mendukung perusahaan yang menempatkan keuntungan di atas keamanan.

Dengan sekitar 99 persen pendapatan Facebook rata-rata 70 miliar dollar AS per tahun disokong dari iklan, Koalisi Hak Sipil di Amerika Serikat mengajak perusahaan-perusahaan yang selama ini beriklan di Facebook untuk tidak mendukung perusahaan yang menempatkan keuntungan di atas keamanan.

Melalui kampanye #StopHateForProfit, mereka meminta perusahaan-perusahaan berhenti beriklan di Facebook dan Instagram pada Juli 2020 untuk menuntut Facebook mengatasi efek penyebaran informasi di platform media sosialnya.

Hingga 29 Juni 2020, data di laman Stophateforprofit.org menunjukkan, sudah lebih dari 120 perusahaan berpartisipasi dalam kampanye ini. North Face, produsen perlengkapan kegiatan luar ruang, misalnya, memutuskan menghentikan sementara iklan di Facebook dan Instagram hingga kebijakan yang lebih ketat diberlakukan untuk menghentikan konten informasi yang rasis, penuh kekerasan atau kebencian, dan informasi yang salah beredar di platform media sosial Facebook.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aparatur sipil negara di lingkup Kementerian Dalam Negeri mengikuti apel bersama untuk menyukseskan Pemilu 2019 dengan damai serta menolak kampanye ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Aturan ketat

Steve Lesnard, Chief Marketing Officer North Face, berharap langkah ini menantang dan menginspirasi Facebook untuk benar-benar menerapkan aturan yang ketat untuk ujaran kebencian, retorika rasis, dan penyebaran informasi yang salah di platform media sosialnya.

”Taruhannya terlalu tinggi, dengan apa yang akan terjadi di masyarakat dan kita harus bertindak,” kata Lesnard seperti dikutip Forbes pada 24 Juni 2020.

Aplikasi kesehatan mental Talkspace juga menarik iklan, yang telah disepakati sebesar 100.000 dollar AS, di Facebook. ”Kami hanya satu perusahaan, jika lebih banyak dari kita berbicara, semoga Facebook akan melakukan hal yang benar dan mengubah kebijakan mereka. Mengingat semua yang terjadi, kami percaya mereka memiliki kewajiban moral untuk segera melakukannya,” kata Co-founder dan CEO Talkspace, Oren Frank, seperti dikutip Forbes, 19 Juni lalu.

Sara Spivey, Chief Marketing Officer perusahaan teknologi pemasaran Braze, menyatakan merealokasikan budget iklan untuk Facebook ke tempat lain. Dia meminta ”sesama pemasar” untuk mengikuti langkah ini. ”Saya tidak akan mendanai organisasi yang gagal bertindak melawan perpecahan dan kebencian, bersembunyi di balik ’kebebasan berbicara’,” kata Spivey dalam cuitannya di Twitter.

Bahkan, agen media digital seperti 360i, yang memiliki klien seperti McCormick & Co, Discover Financial Services, dan Unilever, menyarankan kliennya untuk bergabung dalam kampanye ini. Elijah Harris, salah seorang wakil presiden senior di IPG Mediabrands (grup agensi dunia), mengatakan, pemasar dan konsumen sama-sama menginginkan perubahan. Mereka berharap perusahaan platform media sosial tidak membiarkan konten-konten yang berpotensi berbahaya beredar di media sosialnya.

Menanggapi kampanye tersebut, Wakil Presiden Kelompok Bisnis Global Facebook Carolyn Everson mengatakan sangat menghormati keputusan perusahaan-perusahaan tersebut. Facebook tetap fokus pada pekerjaan penting untuk menghapus ujaran kebencian dan memberikan informasi pemilihan presiden secara kritis. Pemilihan presiden Amerika Serikat akan berlangsung pada November 2020.

Belum diketahui apakah kampanye #StopHateForProfit ini akan berdampak signifikan pada pendapatan iklan Facebook yang pada kuartal pertama 2020 mencapai 17,44 miliar dollar AS. Namun, yang pasti, gerakan ini untuk menagih tanggung jawab perusahaan platform media sosial agar memoderasi konten di media sosialnya dengan ketat.

Baca juga : Kuasa Konsumen Menghadapi Facebook

Bukan hanya meresahkan, pesan-pesan yang menyesatkan, mengandung ujaran kebencian, semangat permusuhan, rasialisme, dan semacamnya berkontribusi menabur perpecahan, perselisihan, dan kegaduhan di masyarakat.