Kurikulum Perlu Penyederhanaan

Praktik pembelajaran jarak jauh yang berlanjut pada tahun ajaran baru membuka wacana penyederhanaan kurikulum. Bahkan, muncul pula desakan perubahan kurikulum.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Pusat menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan kompeks SD Negeri 04 Jakarta, Sumur Batu, Jakarta, Senin (22/6/2020). PMI Kota Jakarta Pusat mengadakan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah di wilayah Jakarta Pusat dalam rangka menuju penerapan tatanan normal baru.

JAKARTA, KOMPAS — Dukungan terhadap wacana pemerintah untuk menyederhanakan kurikulum beserta kompetensi dasar siswa terus bergulir. Penyederhanaan kurikulum diharapkan bisa mempermudah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim menyampaikan hal tersebut saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (23/6/2020). Menurut Ramli, penyederhanaan kurikulum pembelajaran jarak jauh akan berimplikasi pada penggabungan mata pelajaran yang relatif sama sehingga jumlah pelajaran yang diikuti siswa tidak terlalu banyak. Meski demikian, sekolah tetap diperbolehkan menambah mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga pendidik.

Dia mencontohkan, untuk tingkat SD, IGI mengusulkan penyesuaian atau penyederhanaan kurikulum mata pelajarannya menjadi beberapa butir, yaitu   pendidikan karakter berbasis agama dan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Sains Dasar hasil gabungan IPA-IPS untuk kelas atas.

Untuk jenjang SMP, usulan mata pelajaran setelah ada penyesuaian atau penyederhanaan kurikulum, meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, Sains, Karakter dan Kultur Indonesia, serta Pendidikan Agama.

Kurikulum yang harus berubah maksimal adalah di SMP dan SMA.

”Kami merasa kurikulum yang harus berubah maksimal adalah di SMP dan SMA karena kebutuhan guru di SMP dan SMA terlalu besar akibat jumlah mata pelajaran yang terlalu banyak,” kata Ramli.

Kompas/Priyombodo

Petugas melayani orangtua siswa dan calon siswa di posko penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 15, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2020). Pemerintah melalui surat keputusan bersama empat menteri menetapkan sekolah bisa dibuka di zona hijau Covid-19 dengan syarat memenuhi protokol kesehatan, ada izin pemerintah daerah dan izin orangtua siswa.

Siapkan bahan kurikulum

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan, bahan-bahan kurikulum adaptif dengan pembelajaran jarak jauh akan tersedia pada Juli 2020. Kemendikbud juga melakukan penyesuaian kompetensi dasar siswa agar tidak terlalu memberatkan guru.

Dia mencontohkan, kompetensi dasar bagi siswa kelas III SD terdiri atas 26, lalu disesuaikan dan diintegrasikan menjadi 16. Sebanyak 16 kompetensi dasar dianggap paling esensial.

Kemendikbud juga menyiapkan modul-modul pembelajaran yang bisa dipakai siswa. Modul didesain ringkas dan bernas sehingga siswa bisa menggunakannya ketika belajar mandiri.

”Kami juga menyiapkan materi-materi pembelajaran berwujud video yang bisa diakses oleh guru. Kami akan mengomunikasikan upaya ini kepada orangtua dan guru,” ujar Hamid saat menghadiri webinar ”Menyongsong Pendidikan Fase New Normal Covid-19, Akankah Mengubah Kurikulum Pendidikan?”, Senin di Jakarta.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, sejak pembatasan sosial dan pembelajaran jarak jauh diberlakukan, Komisi X berharap Kemendikbud segera menyesuaikan kurikulum. Ada dua usulan yang disampaikan, yaitu kurikulum ad hoc dan pembaruan Kurikulum 2013 secara menyeluruh.

”Kami berharap, untuk tahun ajaran 2020/2021, Kemendikbud telah menyiapkan kurikulum ad hoc. Tidak mungkin diserahkan begitu saja kepada sekolah- sekolah. Pemerintah memang harus berperan,” katanya.

Pengurus Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa, Darmaningtyas, berpendapat, Kurikulum 2013 sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah berjalan 10 tahun, pemerintah baru mengevaluasinya kembali. Apabila Kurikulum 2013 belum dilaksanakan secara penuh, lalu tiba-tiba ada perubahan, hal tersebut akan merepotkan pengawas, guru, orangtua, dan murid.

Baca juga : Kemendikbud Siapkan Kurikulum Khusus Masa Pandemi

Dia mengakui, Kurikulum 2013 memiliki kelemahan, antara lain strukturnya yang didominasi pelajaran-pelajaran normatif. ”Apabila perubahan dilakukan sekarang, saya rasa kurang bijak. Kondisi peserta didik dan sekolah sangat beragam, dipengaruhi oleh kondisi geografis, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan jaringan internet,” paparnya.