Pekerja Seni Butuh Dukungan Berkelanjutan

Di tengah pandemi, pekerja seni kreatif memerlukan dukungan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah bisa menggandeng pihak swasta

KOMPAS/REGINA RUKMORINI (EGI) 27-04-2020

Merosotnya permintaan lukisan di tengah wabah pandemi, seniman Ismedi (44) tetap intens melukis di studio di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Memiliki banyak waktu senggang, Ismedi berinovasi melukis menggunakan empon-empon.

JAKARTA, KOMPAS -Pemerintah disarankan memberikan  dukungan berkelanjutan terhadap kelangsungan hidup  seniman, pekerja seni, dan ekonomi kreatif.

Ketua Pijar 98, Sulaiman Haikal saat dihubungi,  Jumat (15/5/2020) di Jakarta mengatakan,  pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 berdampak serius kepada para  seniman, pekerja seni, dan ekonomi kreatif. Pada umumnya, mereka  tidak bisa berdiri sendiri pada saat mengerjakan kegiatan.

Dia mencontohkan, satu acara kesenian biasanya melibatkan puluhan sampai ratusan pekerja teknis. Ketika acara kesenian dibatalkan atau ditunda karena pandemi, maka otomatis pemasukan mereka terdampak.

Menurut Haikal, hal yang patut diawasi adalah kebijakan pemerintah untuk mendukung seniman, pekerja seni, dan ekonomi kreatif agar tetap berkarya. Ia  mencontohkan dua program virtual yang mesti dikritisi, yaitu Pentas di Rumah milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Konser Solidaritas Bersama Jaga Indonesia.

Jangan sampai seniman, pekerja seni, dan ekonomi kreatif terutama dari kelas bawah malah tidak diperhatikan (Sulaiman Haikal)

"Kami menyoroti keadilan anggaran di dua program itu. Jangan sampai seniman, pekerja seni, dan ekonomi kreatif terutama dari kelas bawah malah tidak diperhatikan," ujarnya.

Pelaksana Tugas Direktur Industri Musik, Seni Pertunjukkan, dan Penerbitan Kemenparekraf Amin Abdullah  menjelaskan, melalui  program Pentas di Rumah,  seniman atau pekerja seni bisa  mengunggah karya berdurasi tiga sampai lima menit ke akun Instagram Kemenparekraf.

Dari sekitar 1.000 pendaftar selama dua minggu, nantinya akan dipilih 200 karya terbaik baik dari individu maupun kelompok.

Untuk individu terpilih, mereka diberikan apresiasi senilai Rp 500.000. Sementara kelompok mendapat Rp 1 juta. Sebanyak 200 karya terpilih itu nantinya disusun menjadi  pertunjukkan virtual berwujud opera.

"Ini bukan permasalahan besar kecilnya nilai uang apresiasi ataupun anggaran yang kami sediakan. Program ini harus dimaknai sebagai upaya kami memberikan stimulus kepada mereka," ucapnya.

Dia membenarkan Kemenparekraf memiliki program Konser Solidaritas Bersama Jaga Indonesia yang akan ditayangkan di sejumlah stasiun televisi Sabtu (16/5/2020). Hanya saja, Amin memastikan program itu bukan di bawah dia."Saya tidak bisa berkomentar apa-apa mengenai konser itu," kata dia.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Video pementasan daring yang dikirim Papermoon Puppet Theatre, sebuah teater boneka asal Yogyakarta ditonton menggunakan telepon pintar di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Acara ditunda atau batal

Berdasarkan data Koalisi Seni Indonesia per 21 April 2020 pukul 16.00, terdapat 234 acara seni yang ditunda  atau dibatalkan akibat pandemi. Acara seni tersebut meliputi,  produksi film, konser musik, pameran, serta permuseuman.

Koordinator Peneliti Kebijakan Seni dan Budaya Koalisi Seni Indonesia, Ratri Ninditya, mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengakomodasi seniman berkarya di ruang virtual. Namun, menurutnya hal itu belum menjadi solusi sempurna.

"Seniman tidak bisa berdiri sendiri. Ada pekerja teknis yang menyokong mereka. Kelangsungan hidup mereka pun perlu diperhatikan," ujar dia.

Apabila dukungan berkarya di rumah diberikan dalam bentuk seleksi, Ratri menekankan pentingnya transparansi, kriteria sampai pemilihan. Hal yang harus selalu diingat pemerintah adalah seniman dan pekerja seni harus dihargai atas karyanya.

Baca juga: Dukungan untuk Seniman dan Akses Seni Budaya

Dia berharap, segala kebijakan pemerintah untuk mendukung kelangsungan hidup seniman jangan sampai tambal sulam.  Ratri juga menyarankan agar pemerintah ikut menggandeng perusahaan swasta untuk mengakomodasi agar mereka tetap  berkarya. Apabila solusinya  adalah "panggung"  virtual, maka pemerintah harus memastikan pemerataan infrastruktur internet."Apabila tidak mau selalu tergantung internet, pemerintah bisa mulai membuat protokol khusus produksi karya di ruang fisik. Ini dapat diterapkan bagi produksi film," ucapnya.