Biar Transparan, Data Penerima Bansos Harus Ditempel di Kantor Kelurahan dan Desa
Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 terkendala soal verifikasi data. Agar lebih transparan, Mensos Juliari P Batubara meminta nama para penerima bansos ditempelkan di kantor kelurahan atau desa.
Oleh
Sonya Hellen Sinombor
·4 menit baca
DOKUMENTASI HUMAS KEMENSOS
Menteri Sosial Juliari P Batubara saat menyerahkan bantuan sosial sembako kepada warga di DKI Jakarta yang terdampak Covid-19.
Banyaknya keluhan terkait distribusi bantuan sosial sembako dan dana tunai untuk masyarakat terdampak Covid-19 membuat Kementerian Sosial terus berupaya mencari cara agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Data adalah kunci dari penyelesaian masalah tersebut.
Untuk memastikan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 benar-benar menerima bantuan sosial sembako dan dana tunai yang disalurkan pemerintah, selain akan membuka data penerima bantuan sosial, Menteri Sosial Jualiari P Batubara juga meminta kepada pemerintah daerah yang mendapat alokasi bantuan sosial membuka secara transparan daftar penerima bansos.
Caranya, para kepala daerah hendaknya mengumumkan nama-nama penerima serta menempelkan daftar penerima bansos sembako dan dana tunai di kantor-kantor kelurahan dan desa. Dengan demikian, masyarakat bisa mengakses dan mengetahui siapa saja penerima bansos.
”Kami akan menulis surat kepada kepala-kepala daerah yang mendapatkan alokasi bansos, baik paket sembako maupun tunai, agar mereka menempelkan nama-nama penerima bansos di kantor kelurahan dan kantor desa,” ujar Mensos Juliari P Batubara, di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Mensos bahkan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan nama-nama baru untuk distribusi bansos tahap III mendatang. Juliari berharap penerima bansos betul-betul nama-nama yang baru atau orang-orang yang belum menerima sama sekali bansos dari pemerintah.
Pada Rabu lalu, Mensos juga mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR secara virtual serta melaporkan perkembangan distribusi bansos sembako dan dana tunai bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
Bagi Kemensos, upaya membuka daftar nama penerima bansos sembako dan dana tunai merupakan jalan dan langkah menciptakan transparansi dari penyaluaran bansos tersebut. Dengan cara seperti itu, otomatis masyarakat sendiri bisa saling mengawasi siapa penerima bansos. Harapanya, ketika melihat ada penerima yang tidak sesuai, masyarakat langsung protes dan memberikan informasi kepada pemerintah setempat, baik pimpinan rukun tetangga (RT) maupun rukun warga (RW).
”Jadi, kalau ada masalah bisa diselesaikan di situ. Masyarakat bisa mengadu kepada perangkat kelurahan atau desa,” kata Mensos. Cara seperti itu diharapkan lebih efektif ketimbang bolak-bolak menanggapi keluhan dan berbagai komplain dari masyarakat.
Selain memperbaiki data, hingga Kamis (7/5/2020), Mensos Juliari dan jajaran Kemensos turun ke lapangan memberikan langsung kepada masyarakat penerima bantuan.
Kunjungan Mensos, selain memastikan bansos tepat sasaran, juga untuk bisa melihat langsung kondisi penerima bantuan. Sebaliknya, penerima bansos juga merasa ada perhatian langsung dari pemerintah.
Kamis lalu, Mensos Juliari mendatangi sejumlah warga, antara lain Yuliar (67), warga RT 012 RW 001 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan menyerahkan langsung bantuan sembako atas nama Presiden Joko Widodo. Perempuan lanjut usia kelahiran Padang, Sumatera Barat, yang sudah tinggal sekitar 50 tahun di Jakarta, yang kini dalam kondisi terbaring di tempat tidur, itu sangat terharu ketika menerima langsung bansos sembako dari Juliari.
DOKUMENTASI HUMAS KEMENSOS
Mensos Juliari P Batubara, hingga Senin (4/5/2020), blususkan ke beberapa lokasi di DKI Jakarta untuk menyerahkan bansos sembako bagi warga yang terkena dampak Covid-19.
Soal penyaluran bansos sembako dan dana tunai, tampaknya Kemensos terus berusaha cepat. Distribusi bansos tahap I bagi masyarakat wilayah DKI Jakarta, misalnya, Kamis sudah selesai.
”Sekarang sudah dimulai tahap II untuk wilayah DKI Jakarta dan untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Banten sudah mulai tahap I,” ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, Kamis malam.
Penyaluran bansos juga akan diselingi dengan distribusi bantuan beras sebanyak 25 kilogram per keluarga dari Perum Bulog. Pada tahap II penyaluran bansos, masyarakat di DKI Jakarta akan menerima beras, sedangkan wilayah Bodetabek akan menerima sembako.
Selain menyaluarkan paket bansos dari pemerintah, Mensos juga mendorong pihak swasta dan korporasi untuk bergandengan tangan membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.
Imbauan itu mendapat respons positif. Rabu lalu, Mensos menerima lebih dari 54.000 produk makanan dan minuman dari Presiden Direktur Nestlé Indonesia Ganesan Ampalavanar. Bantuan dari Nestlé Indonesia akan didistribusikan kepada masyarakat kelompok rentan dan terdampak Covid-19.
Selain itu, secara terpisah, Mensos juga menerima donasi dari PT Hasjrat Abadi Group berupa ventilator, alat pelindung diri (APD), masker, dan paket sembako dengan nilai total Rp 2,9 miliar. Donasi tersebut diserahkan kepada RS Persahatan, RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, dan RSUD Cengkareng.
Juliari mengapresiasi dukungan dari dunia usaha sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan solidaritas dari dunia usaha dalam memerangi Covid-19. ”Kerja sama dan sinergi semua pihak diharapkan bisa segera mengatasi pandemi,” katanya.
Semoga bansos semakin tepat sasaran, penerimanya benar-benar yang membutuhkan. Sementara itu, uluran tangan dari pihak swasta ataupun perusahaan diharapkan ikut meringankan beban pemerintah di masa pandemi ini.
