Anak Muda Hadirkan Media Pertukaran Informasi SDGs

Platform pertukaran informasi praktik baik demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diluncurkan. Wadah itu untuk mempertemukan aktor-aktor nonpemerintah yang berinisiatif mencapai agenda global itu.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Ekonom senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) sekaligus Presiden United in Diversity Foundation Mari Elka Pangestu (dua dari kiri), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro (tiga dari kiri), Chair of Executive Board of Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Sihol Aritonang (tengah), sekaligus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tiga dari kanan) dalam SDGs Annual Conference 2019 yang diselenggarakan Bappenas di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), sejumlah anak muda meluncurkan TRACK SDGs sebagai platform pertukaran informasi terkait praktik-praktik baik di semua bidang untuk mencapai tujuan dari agenda global tersebut. Harapannya, wadah digital tersebut juga menjadi media yang mempertemukan aktor-aktor nonpemerintah yang memiliki inisiatif  terkait pencapaian TPB.

TRACK yang merupakan kepanjangan dari transparent, reliable, accurate, credible, dan knowledge diinisiasi oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yang didukung profesional muda bersama dengan The Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam) Indonesia.

”TRACK SDGs akan berfungsi sebagai pusat informasi aktor-aktor pembangunan TPB. Informasi yang tersedia diharapkan memberikan gambaran peran dan kontribusi masing-masing aktor di setiap target TPB sehingga mendorong kolaborasi dalam mencapai satu tujuan sama,” kata Direktur Program CISDI Egi Abdul Wahid, Rabu (12/2/2020), di Jakarta.

Menurut Egi, wadah digital terkait TPB itu bisa diakses langsung oleh publik melalui laman https://www.tracksdgs.id. Laman tersebut berisi informasi tentang aktor-aktor pembangunan, serta berbagai inisiatif dan cerita di akar rumput yang terkait praktik-praktik baik yang dilakukan masyarakat, organisasi nonpemerintah, termasuk pelaku usaha untuk mencapai TPB.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Laman TRACK SDGs

Selain memetakan aktor-aktor pembangunan dalam isu TPB, TRACK SDGs menjadi ruang untuk menampung aspirasi, pertanyaan, dan keluhan publik sehingga mendorong terbentuknya mekanisme pemantauan implementasi TPB. ”TRACK SDGs dikelola oleh anak-anak muda,” kata Egi.

Baca juga: Teknologi Dorong Pertumbuhan Industri Manufaktur dan Pencapaian SDGs

Peluncuran TRACK SDGs juga dirangkaikan dengan Kelas SDGs yang diikuti perwakilan organisasi masyarakat sipil. Peserta mendapat materi-materi terkait TPB dari pemerintah, yakni Rachman Kurniawan (Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan, Sekretariat TPB Kementerian PPN/Bappenas), dan sejumlah pembicara lain.

Partisipasi aktor pembangunan

Maria Lauranti, Country Director Oxfam di Indonesia, menyatakan, kanal yang dibangun CISDI dengan dukungan Oxfam itu bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan sosial di Indonesia. Sebab, partisipasi aktor pembangunan dalam platform, seperti TRACK SGDs, amat penting untuk memastikan keterbukaan, ketersediaan, dan mutu data TPB di Indonesia.

”Dengan demikian, kontribusi dari berbagai aktor termasuk aktor non-pemerintah dapat menginspirasi pihak lain dan dipantau serta dievaluasi bersama,” katanya.

Untuk mencapai tujuan dalam TPB, pemerintah tidak bisa sendirian, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak. ”Pemerintah menyebut Indonesia setidaknya membutuhkan dana 2,5 triliun dollar AS per tahun untuk mencapai 17 TPB. Maka, kemitraan multi pihak mutlak dilakukan karena sumber daya yang ada tidak cukup. Kolaborasi organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan dunia bisnis harus diwujudkan,” ujar Maria.

Indonesia gagal merespons situasi yang berkembang saat ini. Dampak program TPB (belum dirasakan masyarakat).

Hamong Santono, pemerhati TPB, menilai kolaborasi masyarakat sipil, swasta, dan pemerintah dalam mencapai TPB tahun 2030 amat penting. Selama lima tahun sejak TPB diluncurkan, programnya hanya jalan di tempat dan tidak terlihat inovasi yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan dalam TPB.

”Sejauh ini Indonesia gagal merespons situasi yang berkembang saat ini. Dampak program TPB (belum dirasakan masyarakat), misalnya, soal kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau situasi penyandang disabilitas di Tanah Air yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Padahal, dalam TPB tidak boleh seorang pun tertinggal dalam pembangunan,” kata Hamong.