Pemerintah Harus Tegas terhadap Intoleransi

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Puluhan warga melakukan upacara labuhan untuk mendoakan perdamaian bagi bangsa Indonesia, di Pantai Parangkusumo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (25/10/2018) sore. Upacara itu merupakan bentuk keprihatinan warga atas tindak intoleransi yang masih terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

JAKARTA, KOMPAS — Belajar dari kasus pemotongan salib dan pemindahan ibadat arwah salah seorang umat katolik di Paroki Pringgolayan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (18/12/2018) lalu, pemerintah dan aparat keamanan mesti  tegas dan konsisten dalam melindungi dan membela hak-hak asasi manusia serta hak-hak dasar warga negara Republik Indonesia. Jika hal-hal serupa dibiarkan, maka kasus serupa bisa menular  di tempat lain.

Penegasan ini disampaikan Guru Besar  Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, Jumat (21/12/2018) di Jakarta. "Pemerintah dan aparat keamanan jangan lakukan pembiaran, tokoh agama juga jangan  berpangku tangan," ucapnya.

Menurut Azyumardi, pemeriHIntah dan aparat keamanan harus   melihat kasus ini secara proporsional dan obyektif. Jangan sampai, mereka  kemudian merasa seolah-olah  ditekan oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Sering pemerintah dan aparat kemanan menyerah pada tekanan kelompok-kelompok tertentu. Tidak ada pilihan lain, pemerintah harus tegas dan  konsisten dalam menegakkan  hukum serta  konstitusi tanpa pandang bulu," ujarnya.

Berdasarkan pengumpulan data  tim Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KKPKC)  Kevikepan DIY, insiden pemotongan salib memang terjadi, status makam saat pemakaman adalah makam umum, dan peristiwa intoleransi yang dialami almarhum bukan peristiwa tunggal. "Tim mencatat dua peristiwa kekerasan lain yang terjadi sebelum peristiwa ini," kata Ketua KKPKC Kevikepan DIY Ag. Sumaryoto. Menyikapi hal ini, tim meminta aparat Kepolisian untuk melindungi keluarga korban dari segala bentuk tekanan dan ancaman fisik maupun psikis sehingga tetap dapat hidup berdampingan dengan baik bersama  warga yang lain.