JAKARTA, KOMPAS — Semua negara, semua kelompok ideologi, politik, dan ekonomi sepakat tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Karena itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) perlu dijalankan semua pihak, baik pemerintah, kelompok masyarakat madani, maupun dunia usaha.
”SDGs harus dijalankan dan disukseskan karena menyangkut tujuan bersama,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Konferensi Tahunan SDGs 2018 di Jakarta, Senin (17/12/2018).
SDGs 2015-2030 merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2000-2015. Program pembangunan global itu bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yang ekstrem, meningkatkan pemerataan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kesetaraan jender, pembangunan lingkungan hidup, hingga tata kelola pemerintahan yang baik.
Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang disasar SDGs itu, kata Kalla, dilakukan di semua pemerintahan. Namun, untuk mencapainya butuh biaya yang tidak sedikit. Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja dan membiayai semua program pembangunan dan upaya mencapai target SDGs itu sendirian.
”SDGs bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga tugas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga dunia usaha,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan SDGs karena tujuan pembangunan nasional selaras dan saling menguatkan dengan tujuan pembangunan global.
Untuk itu, pemerintah telah menyelaraskan target SDGs dengan Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
”Prinsip SDGs adalah pembangunan yang inklusif dan tidak ada satu orang pun yang tertinggal,” katanya.
Selain itu, untuk mencapai target SDGs pada 2030, pemerintah juga memasukkan target-target tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Upaya ini diharapkan bisa menjadi kontribusi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia.
”Pembiayaan untuk mencapai target SDGs yang ambisius tidak bisa bertumpu pada pemerintah sehingga perlu upaya untuk memfasilitasi pembiayaan baik yang konvensional maupun yang nonkonvensional,” katanya.