JAKARTA, KOMPAS — Empat tahun terakhir, indeks kepuasan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi terus menunjukkan peningkatan. Namun, pelayanan di Armina (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dinilai belum mencapai kriteria sangat memuaskan dibandingkan dengan daerah lain. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Agama untuk terus meningkatkan pelayanannya ke depan.
Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) pada tahun 1439 Hijriah atau 2018 naik 0,38 poin menjadi 85,23 dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu 84,85. Angka tersebut menunjukkan layanan jemaah haji yang dilakukan pemerintah tergolong dalam kriteria sangat memuaskan. Pada empat tahun terakhir IKJHI menunjukkan peningkatan yaitu, 82,67 pada tahun 2015 dan sebesar 83,83 di tahun 2016.
MELATI UNTUK KOMPAS
Konferensi pers Badan Pusat Statistik tentang Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, di Jakarta, Kamis (22/11/2018).
“Pencapaian bagus yang diperoleh Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji menjadi tantangan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas ke depannya,” ujar Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Suhariyanto mengatakan, penilaian tersebut meliputi sejumlah aspek pelayanan. Pelayanan yang telah memenuhi kriteria sangat memuaskan atau di atas 85 adalah transportasi bus antarkota (88,25), petugas (87,69), transportasi bus sholawat (87,65), ibadah (87,12), katering non-Armina (86,91), akomodasi hotel (86,02), dan lain-lain (85,61).
Kompas
Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto
Pelayanan di Armina menunjukkan peningkatan dua hingga tiga poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu katering di Armina (84,38), transportasi bus Armina (81,09), dan pelayanan tenda di Armina (77,59). Angka tersebut bila dibandingkan dengan pelayanan selain di Armina, tergolong dalam kriteria memuaskan. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan agar masuk dalam kriteria sangat memuaskan.
Pengaturan perpindahan jemaah di Muzdalifah sangat penting, kata Suhariyanto, para jemaah menyarankan agar aturan dibuat lebih ketat supaya antrean jemaah menjadi lebih tertib sehingga semua bisa terakomodasi. Selain itu, toilet bertingkat di Mina juga perlu di perbanyak jumlahnya.
Kompas
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan penuh di wilayah Armina sehingga hal itu menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas layanan. Terbatasnya jumlah tenda dan toilet di Armina juga merupakan persoalan klasik dari tahun ke tahun yang selalu muncul. Hal itu dikarenakan kewenangan penuh ada di pemerintahan setempat.
“Hal itu menjadi sebuah perhatian khusus bagi pemerintah agar melakukan terobosan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi sehingga indeks kepuasan jemaah haji di Armina bisa meningkat,” ucap Suhariyanto.
Lukman menambahkan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi pelayanan, khususnya di Armina. “Kami akan terus berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah Saudi Arabia agar bisa memperbaiki sarana dan prasarana itu dari tahun ke tahun,” ujar Lukman. (MELATI MEWANGI)
