Atasi Persoalan Remaja-Pemuda secara Lintas Sektor

KOMPAS/RIZA FATHONI

Anggota grup orkestra Taman Suropati Chamber membawakan beberapa nomor komposisi lagu nasional pada Konser bertajuk "Muda Bersatu dan Peduli" di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Minggu (28/10/2018). Konser tersebut selain untuk memperingati 90 tahun Sumpah Pemuda juga untuk menggalang dan donasi Peduli bencana gempa, tsunami dan likuefaksi Sulawesi Tengah.

JAKARTA, KOMPAS  —  Koordinasi kementerian/lembaga dalam mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan remaja dan pemuda sangat penting, menyusul tingginya jumlah remaja dan pemuda di wilayah pedesaan di kawasan timur Indonesia yang masih mengalami kemiskinan, kerawanan pangan, serta berbagai persoalan. Sinergi akan mendorong percepatan program untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030.

“Pemerintah akan memaksimalkan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pembangunan Kepemudaan, karena lingkup Perpres tersebut sangat erat kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Minggu (11/11/2018) di Jakarta.

Pekan lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Smeru Research Institute Jakarta (lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik), menggelar diseminasi Baseline Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pemuda dan Remaja di Indonesia. Baseline tersebut menampilkan angka  kondisi remaja dan pemuda yang masih jauh tertinggal dalam berbagai bidang pembangunan, terutama indikator terkait kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, dan pekerjaan yang layak.

Imam mengakui, dalam beberapa TPB masih didapati indikator yang menunjukkan ketimpangan. Misalnya, jumlah remaja dan pemuda miskin di pedesaan yang dua kali lipat lebih besar daripada di perkotaan. Begitu juga tingkat kerawanan pangan sedang dan tinggi berada di kawasan timur Indonesia.

"Kemenpora memiliki berbagai program yang mendukung pemberdayaan dan pengembangan pemuda, yang difokuskan pada isu kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan. melalui berbagai kegiatan, seperti pemuda mandiri membangun desa, pemberdayaan sentra pelatihan dan pembangunan pondok pemuda, dan lain-lain," kata Imam seraya menegaskan banyak komponen di TPB beririsan dengan  Undang-Undang Nomor 40/2009 tentang Kepemudaan.

Kewirausahaan

Untuk mengatasi persoalan pemuda dan remaja, selama ini Kemenpora memiliki berbagai program yang mendukung pemberdayaan dan pengembangan pemuda, yang difokuskan pada isu kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan. Berbagai kegiatan, mulai dari magang mahasiswa dan pertukaran pemuda ke luar negeri, pemuda mandiri membangun desa, pemuda tanggap bencana dan rawan sosial, pemuda anti narkoba, serta pemberdayaan sentra-sentra pelatihan dan pembangunan pondok pemuda, termasuk Jambore Pemuda Indonesia dan Kirab Pemuda.

Beberapa tantangan, menurut Imam, perlu menjadi perhatian. Karena itu, Kemenpora terus mendorong pemuda untuk berperan sebagai kontrol sosial, melalui penumbuhan nilai nasionalisme, dan kewargaan, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, serta menyiapkan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

“Kami juga mendorong pemuda yang mampu sebagai agen perubahan, melalui pendidikan politik dan demokratisasi, pengembangan kepedulian terhadap masyarakat, pengembangan kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda,” kata Imam.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kemenpora, Asrorun Niam Sholeh menambahkan, angka dalam Baseline TPB akan menjadi acuan dalam memformulasikan kebijakan dan program pelayanan kepemudaan dengan mensinkronkan kepada target-target peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia 2017  yang diluncurkan Juli 29018 lalu.

“Angka Baseline TPB untuk Remaja dan Pemuda yang relatif rendah tentu akan menjadi perhatian Kemenpora,” kata Niam.

IPP Indonesia 2017 memuat capaian 15 indikator pembangunan kepemudaan pada 2015 dan 2016, yang dituangkan dalam lima domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi.  Secara umum, IPP Indonesia mengalami peningkatan dari 2015 ke 2016, yakni dari 47,33 menjadi 50,17.

Pada IPP 2017 yang diluncurkan pada bulan Juli 2018 lalu, daerah yang tertinggi peringkatnya dalam IPP 2017 adalah DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Maluku. Adapun IPP paling terendah adalah Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Niam untuk mewujudkan kemandirian  sekaligus menjawab bonus demografi, Kemenpora  memprioritaskan pengembangan kewirausahaan pemuda, dengan pelatihan penumbuhan minat kewirausahaan pemuda melalui kuliah kewirausahaan pemuda.  "Ini untuk menumbuhkan potensi kewirausahaan dan mendorong pemuda yang punya potensi dan jiwa kewirausahaan untuk memulai wirausaha," katanya.

Kemenpora menyediakan dukungan fasilitasi untuk pengembangan wirausahawan muda pemula dengan bantuan permodalan, serta menjalin kolaborasi dengan lembaga-lembaga pembiayaan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Muhammad Rifai Darus menyampaikan pembangunan generasi muda dan masa depan adalah satu kesatuan yang utuh.

"Untuk  mencapai TPB  semua target  pada TPB harus fokus terhadap pembangunan remaja dan pemuda. Pemerintah harus membuka diri, bergerak bersama semua pihak,  agar tidak terkesan negara jalan sendiri untuk melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan menuju TPB," ujarnya.