Pendidikan dan Kemauan Bersaing Jadi Kendala di Papua

KOMPAS/M ZAID WAHYUDI

Wakil Bupati Sorong, Papua Barat, Suka Harjono memukul tifa tanda dibukanya Sosialisasi Pembangunan Keluarga Bersama Mitra di Aimas, Kabupaten Sorong, Rabu (31/10/2018). Sosialisasi yang dihadiri sejumlah pejabat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional itu diikuti masyarakat, guru, kader posyandu, hingga kader Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK).

AIMAS, KOMPAS —  Pendidikan dan kemauan untuk bersaing masih jadi kendala utama pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat. Di tengah terbatasnya lembaga pendidikan formal yang ada, keluarga bisa berperan besar untuk memajukan kualitas manusia. Namun pemberdayaan keluarga pun tidak mudah dilakukan akibat terbatasnya tingkat pendidikan.

Masyarakat Papua terbiasa hidup di alam bebas yang luas dalam sistem masyarakat yang komunal. Kini, mereka berinteraksi dengan berbagai budaya lain. Mau tidak mau, mereka harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Namun penilaian diri sebagai pemilik warisan kekayaan alam yang melimpah justru membuat mereka makin sulit bersaing.

"Meski memiliki pendiidkan tinggi, namun jika tidak memiliki kemauan untuk bersaing dengan yang lain, sulit bagi mereka untuk berkembang," kata anggota Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Abraham Goram Gaman dalam Sosialisasi Pembangunan Keluarga Bersama Mitra di Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (31/10/2018).

Selama sosialisasi, isu kesetaraan kesempatan bekerja antara warga asli dan pendatang mengemuka. Isu ini telah jadi persoalan sensitif sejak lama di Papua.Warga mempertanyakan kompetensi pendidikan seperti apa yang dibutuhkan hingga untuk pekerjaan sebagai petugas kebersihan saja masih harus dilakukan warga pendatang.

Abraham menjelaskan, masyarakat Papua sedang dalam transisi dari masyarakat subsistem menjadi masyarakat tersistem yang bekerja berdasarkan aturan waktu atau jadwal. Perubahan ini membutuhkan proses dan waktu. Karena itu, mereka butuh dukungan besar agar siap dan mampu bersaing dengan warga pendatang.

"Lembaga pendidikan non formal seperti dinas non teknis, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan tokoh lain bisa mendorong masyarakat agar punya kemauan untuk bersaing," katanya.

Namun di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di Papua, pembangunan manusia itu masih belum jadi prioritas. Jika tidak segera dilakukan, masyarakat Papua akan makin tersisih dari pembangunan.

Badan Pusat Statistik 2017 menyebut Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia terendah, yaitu masing-masing 59,09 dan 62,99. Nilai itu jauh lebh kecil dibanding nilia rata-rata IPM Indonesia pada tahun yang sama sebesar 70,81.

"80 persen penentu keberhasilan pembangunan adalah faktor sumber daya manusia," tambah Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Agus Sukiswo.

Ekonomi

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sorong, Papua Barat, Junita Linda Kamuru mengatakan ekonomi jadi persoalan terbesar masyarakat selain pendidikan. Mereka umumnya bekerja dengan penghasilan yang tidak menentu, seperti petani kebun, nelayan atau buruh kasar. Keterbatasan ekonomi itu membuat akses mereka terhadap pendidikan juga rendah.

Persoalan itu umumnya dialami warga yang tinggal di daerah terpencil dan jauh dari ibukota kabupaten. Daerah terpencil itu butuh 6-8 jam untuk menjangkaunya dengan mengendarai mobil dan disambung dengan jalan kaki atau menaiki perahu. Meski ada pendidikan gratis dan bus sekolah gratis, fasilitas itu lebih dinikmati warga yang ada di sekiitar ibukota kabupaten.

"Wilayah yang terpencil membuat sebagian tenaga pendidik enggan datang (menjangkau wilayah tugas) karena tidak tersedianya fasilitas pendukung, seperti rumah dinas, air bersih dan listrik," katanya.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN M Yani mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam mendidik anak agar memiliki sikap toleran dan menghindari kekerasan. Anak yang memiliki kasih sayang besar dari kedua orangtuanya relatif lebih terhindar dari perilaku-perilaku yang tak sesuai norma.

Selain itu, fungsi keluarga perlu diperkuat kembali. Peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya akan berhasil jika dimulai dari keluarga. Dengan sumber daya manusia berkualitas itulah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih mudah tercapai dan berkelanjutan.