Mensos : Evaluasi Gudang untuk Stok Bantuan Bencana

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin Konferensi Pers Capaian 4 tahun Pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla, oleh Kementerian Sosial, Rabu (24/10/2018) di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta. Hadir mendampingi sekjen, irjen, dan para dirjen.

JAKARTA, KOMPAS –  Kendati sebagian besar program-program di Kementerian Sosial terlaksana dan tercapai, Menteri Sosial  Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan melihat kondisi di wilayah Indonesia yang rawan bencana, maka masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan ke depan. Salah satunya, melakukan kajian, evaluasi terhadap penempatan-penempatan gudang-gudang dan stok untuk bantuan bencana.

“Kita harus relokasi tempat-tempat dari gudang-gudang utama. Kita harus terbuka, kalau nanti bencana itu datang kita harus siap,” ujar Agus pada Konferensi Pers Capaian 4 tahun Pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla, oleh Kementerian Sosial, Rabu (24/10/2018) di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta.

Agus menegaskan, penempatan gudang-gudang untuk keperluan bantuan bencana harus di tempat atau daerah yang aman dan strategis, mudah dijangkau dan dekat dengan sarana transportasi darat, laut, maupun udara.

“Pekerjaan rumah bersama lainnya agar program bantuan sosial, targetnya tercapai, diperlukan penyempurnaan data. Kami sangat terbuka dengan berbagai masukan, agar program berjalan dengan baik efektif dan efisien,” papar Agus.

Pada kesempatan tersebut, Agus yang didampingi Sekretaris  Jenderal Kemensos Hartono Laras dan Irjen Kemensos Dadang Iskandar memberikan kesempatan kepada semua direktur jenderal di Kemensos untuk menyampaikan paparan tentang pencapaian program-program di Kemensos selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Mulai dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Ditjen Pemberdayaan Sosial, Ditjen Penangangan Fakir Miskin, Badan Pendidikan dan Penelitian Penyuluhan Sosial, hingga Inspektorat Jenderal.

Misalnya, Harry Hikmat, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial memaparkan tentang peningkatan kesejahteraan dan kebijakan afirmatif program perlindungan dan jaminan sosial. Ia menjelaskan soal Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan melalui pengelolaan data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu dalam rangka memastikan ketepatan sasaran.

Penyaluran bantuan sosial tunai yang meningkat hingga 87,6 persen dengan penerima PKH sebanyak 6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2017 yang meningkat menjadi 10 juta KPM pada 2018 memberikan pengaruh besar bagi penurunan kemiskinan di  Tanah Air.

“Badan Pusat Statistik merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630 ribu penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk. Turun 1,82 juta penduduk dibandingkan Maret 2017 sebesar 27,77 juta penduduk,” katanya.

Prosentase penurunan kemiskinan turun menjadi 9,82 persen pada Maret 2018 dari 10,12 persen pada September 2017 atau dari 10,64 persen pada Maret 2017. Hadir juga memberikan penjelasan,  Edi Suharto (Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial), Andi Za Dulung (Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin), dan Pepen Nazaruddin (Dirjen Pemberdayaan Sosial).