Kepemimpinan Perempuan di Akar Rumput Kunci Pembangunan

Kompas

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menghadiri peluncuran “Gerakan Kepemimpinan Perempuan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang Responsif Jender, Inklusif, dan Transformatif”, Rabu (25/7/2018), di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur di Lombok.

MATARAM, KOMPAS – Kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput merupakan kunci dalam pembangunan. Ini karena perempuan bisa tampil memberikan sumbangan pada upaya-upaya penanggulangan kemiskinan perempuan dengan membuka akses perempuan miskin dan kelompok marginal terhadap berbagai  pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi.

Partisipasi perempuan juga bisa berperan dalam penghentian praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan, seperti pencegahan perkawinan pada usia anak, dan juga penghargaan terhadap pluralitas masyarakat.  Kepemimpinan perempuan akan terwujud, kesetaraan jender dan prinsip inklusif terintegrasi dalam 17 Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Karena itu, untuk memastikan kesetaraan jender dan prinsip inklusif terintegrasi dalam 17 Target SDGs,  Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (Kapal Perempuan), Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) bersama perempuan-perempuan akar rumput, membangun komitmen bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serta pemangku kebijakan lainnya.

Komitmen tersebut ditandai dengan  meluncurkan “Gerakan Kepemimpinan Perempuan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang Responsif Jender, Inklusif, dan Transformatif”, Rabu (25/7/2018), di Lombok, NTB.

Peluncuran gerakan tersebut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosiady Sayuti, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Gubernur NTB Imhal yang juga merangkat Pelaksana Tugas Kepala Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pemprov NTB.

“Kehadiran Menteri PPPA memiliki arti penting karena Menteri Yohana adalah saksi sejarah dalam sidang PBB pengesahan SDGs di New York tahun 2015. Besar artinya untuk kita dalam mengawal SDGs khususnya SDGs yang responsif jender karena Kementerian PPPA merupakan leading sector untuk pengarusutamaan jender di 17 tujuan atau 4 pilar SDGs di Indonesia,” kata Misiyah, Direktur Kapal Perempuan.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Menteri PPPA Yohana Yembise menghadiri peluncuran “Gerakan Kepemimpinan Perempuan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang Responsif Jender, Inklusif, dan Transformatif”, Rabu (25/7/2018), di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB di Lombok.

Rangkaian Hari Anak Nasional

Peluncuran gerakan tersebut sekaligus dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Anak dan Kampanye Stop Perkawinan Anak di NTB. Kegiatan ini dihadiri sekitar 1.100.000 peserta dari unsur pemerintah, anak-anak, remaja, organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil, forum kerukunan umat beragama, organisasi masyarakat adat, jurnalis, akademisi, kelompok disabilitas, jaringan masyarakat sipil untuk pencapaian SDGs tingkat nasional, mitra pembangunan, DFAT, Sekretariat MAMPU, filantropi, mitra MAMPU (Koalisi Perempuan Indonesia, Pekka, Migrant CARE, BhakTi, Aisyiyah, dan Yayasan Kesehatan Perempuan), dan organisasi perempuan akar rumput yang sebagian besar dihadiri oleh Sekolah Perempuan Lombok Utara dan Lombok Timur.

Misiyah mengatakan,  Gerakan Kepemimpinan Perempuan yang diluncurkan tersebut merupakan akumulasi dari hasil pembelajaran selama 4,5 tahun kerja sama Institut Kapal Perempuan, LPSDM, Pekka dalam program Mampu (Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) di Lombok Utara dan Lombok Timur.

“Hari ini berbagai pemangku kepentingan berkomitmen dan mendeklarasikan sebuah gerakan yang memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya kepemimpinan perempuan. Hal ini untuk memastikan SDGs yang responsif jender, inklusif, dan transformatif,” kata Misiyah.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Menteri PPPA Yohana Yembise menghadiri peluncuran “Gerakan Kepemimpinan Perempuan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang Responsif Jender, Inklusif, dan Transformatif”, Rabu (25/7/2018), di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB di Lombok.

Institut Kapal Perempuan dan LPSDM dalam program Mampu sudah hadir di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur sekitar lima tahun melalui wadah belajar Sekolah Perempuan yang melakukan proses pemberdayaan perempuan di desa-desa wilayah terpencil dan menginisiasi Musrenbang Perempuan.

Dialog dengan perempuan dan anak

Setelah peluncuran Gerakan Kepemimpinan Perempuan tersebut, Yohana Yembise membacakan Suara Anak 2018 yang telah dibacakan pada Peringatan Hari Anak 2018 di Surabaya pada 23 Juli 2018. Selain meneriakkan soal batas minimal usia perkawinan 18 tahun, akses pengurusan akte kelahiran, Yohana juga meneriakkan stop perundungan pada anak di sekolah, lestarikan budaya wajib sekolah 12 tahun, serta pendidikan anak berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Menteri PPPA Yohana Yembise menghadiri peluncuran “Gerakan Kepemimpinan Perempuan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang Responsif Jender, Inklusif, dan Transformatif”, Rabu (25/7/2018) di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB di Lombok.

Yohana kemudian tampil berdialog dengan para perempuan, anak-anak, dan undangan yang hadir. Pada kesempatan tersebut, Yohana menegaskan peran perempuan Indonesia sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan jender. Apalagi pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kondisi kesetaraan jender 50-50 pada tahun 2030.

Indonesia memiliki komitmen dalam perlindungan perempuan dan anak. Hingga kini ada sejumlah regulasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk melindungi perempuan dan anak, dari kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai kekerasan. “Anak dan perempuan termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” katanya.