Modul Pelatihan dengan Sistem Daring Tak Bisa Digunakan di Pedalaman

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Mendikbud Muhadjir Effendy dalam kunjungan kerja ke Kabupaten mimika, Papua, juga berdialog dengan para guru. Kualitas guru masih jadi tantangan di kawasan indonesia timur.

JAYAPURA, KOMPAS – Modul pelatihan Uji Kompetensi Guru yang didistribusikan menggunakan sistem daring harus dibenahi. Sebab, modul tersebut tidak dapat digunakan para guru yang bertugas di daerah pedalaman Papua yang minim akses jaringan telekomunikasi.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Adrian Howay di Jayapura, Minggu (15/7/2018). Adrian mengatakan, modul pelatihan yang dikirimkan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) melalui sistem daring tak dapat digunakan secara merata di Papua. Sebab, kendala minimnya ketersediaan jaringan internet di daerah pedalaman seperti kawasan pegunungan tengah Papua.

"Guru di daerah pedalaman tak bisa menjangkau pusat kota untuk mengunduh materi pelatihan dari P4TK tersebut karena minimnya sarana transportasi, " kata Adrian.

Ia menuturkan, para guru di daerah pedalaman mengikuti Uji Kompetensi Guru agar dapat masuk dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG) tanpa persiapan sama sekali. Padahal, guru baru mendapat sertifikasi jika mengikuti PPG.

Kondisi ini menyebabkan guru yang lulus uji kompetensi guru di Papua sangat minim. Dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang terakhir pada tahun 2017 diikuti sebanyak 2.564 guru dari 28 kabupaten dan 1 kota di Papua. Namun, guru yang berhasil lulus tes UKG hanya 163 orang.

Sebanyak 2.401 guru yang tidak lulus UKG karena nilai ambang batas yang ditentukan tim penilai, yakni poin 56 untuk guru umum dan 60 bagi guru kejuruan.

"Rata-rata guru yang lulus UKG berasal dari daerah perkotaan. Seharusnya ada pelatihan secara tatap muka sehingga para guru lebih optimal mempersiapkan diri sebelum menghasilkan tes UKG, " tutur Adrian.

Ia berpendapat, pemda berperan untuk menyediakan pelatihan bagi para guru di daerah pedalaman sebelum menghadapi UKG.

"Pemda juga harus bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran pelatihan. Masalah pelatihan guru bukan hanya urusan P4TK, " tambahnya.

Kepala P4TK dan Pendidikan Luar Biasa Papua dan Papua Sam Yhong mengakui, kualitas guru di Papua masih belum optimal sehingga belum semuanya dapat melalui tes UKG.

"Saya akan mengajak jajaran P4TK di 12 provinsi untuk membantu memberikan pelatihan bagi guru bidang studi di Papua. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga guru yang berkualitas," ujarnya.