Sejumlah siswa putus sekolah menceritakan motivasi dan pengalamannya untuk kembali bersekolah, di Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (8/5/2018).
BREBES, KOMPAS — Penggunaan dana desa diharapkan tak hanya fokus pada keperluan infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia, antara lain berupa. Penguatan kapasitas warga diharapkan menekan angka putus sekolah, pengangguran, dan kemiskinan.
Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Samsul Widodo mengatakan, pembangunan infrastruktur memang tampak. Namun, pengembangan SDM langsung menyentuh individu-individu di desa.
"Seperti Gerakan Kembali Bersekolah yang dalam pelaksanaannya ada pemanfaatan dana desa melalui musyawarah, misalnya. Ini gerakan yang strategis," ujar Samsul di sela-sela Apresiasi terhadap Gerakan Kembali ke Sekolah, di Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (8/5/2018).
Kompas
Sejumlah siswa putus sekolah menceritakan pengalamannya mau kembali bersekolah, di Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (8/5/2018).
Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) diinisiasi Bupati Brebes Idza Priyanti, yang pelaksaannya melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta dan elemen masyarakat. Juga dukungan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak), yang merupakan kemitraaan Pemerintah Australia dan Indonesia dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.
Pada 2017, GKB telah membuat 1.212 anak kembali ke sekolah. Rinciannya, 643 anak pergi ke sekolah informal dan 569 ke pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Proyek percontohan dilakukan di tiga desa di Paguyangan, Brebes, yakni Wanatirta, Kedungoleng, dan Cipetung.
Samsul menuturkan, gerakan tersebut bisa didorong menjadi gerakan nasional. Lebih lanjut, pemanfaatan dana desa untuk pengembangan SDM juga dapat dioptimalkan. "Termasuk untuk melatih para pemuda di desa untuk menjadi tukang las, bengkel, perajin kayu dan lainnya. Ini akan mengatasi pengangguran," kata Samsul.
Menurut Samsul, sejauh ini, belum ada program dari Kemendes PDTT yang spesifik pada pendidikan. Karena itu, pihaknya berharap GKB dapat dipresentasikan di kantor Kemendes PDTT, sebelum nantinya didorong menjadi program nasional dan diterapkan di daerah-daerah lain.
Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Brebes, Khaerul Abidin, menuturkan, pihaknya masih melakukan pendataan terkait jumlah anak tieak sekolah. Namun, jika diambil dari sampel-sampel, diperkirakan jumlahnya hingga puluhan ribu anak di Brebes.
"Karena itu, perlu upaya-upaya ekstra. Bersama-sama semua pihak, kami akan terus mendorong Gerakan Kembali Bersekolah. Jadi bukan sekadar intervensi, tetapi intervensi dan dorong secara bersama-sama," kata Khaerul.
Khaerul menambahkan, ada empat alasan utama anak tidak bersekolah, yakni biaya, bekerja, rendahnya motivasi anak, dan tak ada dukungan motivasi dari orangtua. Karena itu, dukungan dari lingkungan penting untuk menumbuhkan kemauan bersekolah anak.
Minister Counsellor Kedutaan Besar Australia, Fleur Davies, mengemukakan, GKB terlaksana karena adanya komitmen kuat dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyrakatnya sendiri. "Praktik-praktik baik seperti ini diharapkan terus berlanjut di Brebes untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat," kata Fleur. (DIT) Aditya Putra Perdana
