Setiap tahun sekitar tiga juta pemeluk Islam dari berbagai belahan dunia menunaikan ibadah haji di Arab Saudi.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk mengelola dana haji secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana haji hendaknya mengikuti prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian.
Peringatan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas pengelolaan dana haji di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4/2018).
Dalam rapat terbatas yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong itu, Presiden meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan pengelolaan dana haji yang diamanatkan oleh masyarakat.
”Mengenai pengelolaannya yang saya minta transparan dan akuntabel, karena ini sangat penting mengikuti prinsip-prinsip syariah,” kata Presiden Joko Widodo di hadapan para pengurus BPKH.
Seusai rapat, Menag menjelaskan, rapat terbatas itu membahas strategi untuk mengembangkan dana haji yang jumlahnya relatif besar. ”Jadi, bagaimana kita bisa lebih mengefektifkan, meningkatkan dana haji yang jumlahnya cukup banyak ini untuk lebih dikembangkan,” ujar Lukman.
Beban biaya perjalanan
Pengembangan dana haji terutama dilakukan untuk membantu meringankan beban biaya perjalanan ibadah haji. Selain itu, dana hasil pengembangan menurut rencana juga dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam serta bangsa dan negara.
Lukman mengatakan, pada intinya Presiden menekankan investasi yang dipilih untuk mengembangkan dana haji harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Investasi yang dipilih juga harus memenuhi prinsip kehati-hatian. ”Investasinya harus yang betul-betul paling kecil risikonya, tetapi mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya,” kata Lukman.
Pelaksana Tugas Kepala BPKH Anggito Abimanyu menambahkan, saat ini BPKH telah melakukan berbagai persiapan dan kajian mengenai pengelolaan dana haji. Selain itu, BPKH juga menyiapkan regulasi, teknologi informasi, sosialisasi, dan sumber daya manusia untuk mengelola dana haji.
Anggito memastikan, BPKH akan menginvestasikan dana jemaah yang terkumpul dengan aman. Menurut rencana, dana haji mulai diinvestasikan pada April ini.
