Persiapan UNBK Diwarnai Masalah Sinkronisasi

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Murid mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 2 Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (2/4/2018). Pemanfaatan teknologi informasi pada UNBK terus dikembangkan antara lain untuk mengurangi risiko lembar soal datang terlambat atau tertukar, meminimalkan penggunaan kertas, serta menekan potensi praktik kecurangan saat proses pengerjaan soal.

JAKARTA, KOMPAS -- Sekitar 1,98 juta siswa SMA dan  MA menjalani ujian nasional tahun ajaran 2018/2019 mulai Senin (9/4/2018) hingga Kamis (12/4/2018). Lebih dari 90 persen siswa mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Secara umum, persiapan UNBK berjalan baik meski diwarnai kesulitan sinkronisasi karena kesiapan teknisi yang kurang memadai, khususnya di MA.

Selain masalah sinkronisasi, kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo, di Jakarta, Minggu (8/4/2018),   sejumlah sekolah  masih kekurangan  komputer sehingga  harus meminjam  ke pihak-pihak lain, dan biaya tambahan. Apalagi sebagian besar melakukan UNBK dalam tiga sesi.

Presidium FSGI Fahmi Hatib mengatakan dari pantauan FSGI terkait persiapan sarana UNBK SMA persentasenya sekitar 71 persen menunjukkan kesiapan sarana komputer yang berasal dari sekolah tersebut. Adapun 29 persen minim komputer sehingga sebagai harus meminjam dari siswa, guru, dan sekolah lain.

Di SMAN 9 Kota Bengkulu, komputer yang disediakan sekolah hanya 10 unit. Sedangkan sebanyak 40 unit komputer dipinjam dari siswa.

Di Nusa Tenggara Barat, misalnya, SMAN 1 Gunung Sari, Lombok Barat hanya mampu menyediakan 47 komputer, 50  komputer lainnya meminjam dari SMK dan SMP.

“Khusus di MA swasta, sebagian besar mereka mendapat pinjaman laptop client dari siswa, dan penyiapan instal VHD dan sinkronisasinya masih banyak harus dibantu tim Helpdesk kabupaten/kota atau propinsi melalui Remote Dekstop tim viewer (TV), dan banyak yang harus mengalami unlock server karena kesalahan instal. Hingga H-1 juga masih terdapat beberapa MA yang belum melakukan sinkronisasi,” ujar Mansur, pengurus SGI Mataram, jaringan FSGI di NTB.

Biaya lebih besar

Terkait pembiayaan, jika dibandingkan dengan UN berbasis kertas, biaya untuk UNBK lebih besar. “Biaya-biaya tersebut tidak hanya harus mengeluarkan honor dan konsumsi panitia dan  pengawas, untuk UNBK perlu tambahan biaya honor proktor, teknisi, biaya sinkronisasi, pengadaan modem, biaya pengamanan 24 jam agar komputer atau laptop tidak dicuri, biaya penambahan daya bagi sekolah yang belum memenuhi minimal daya listrik,” kata Mustajib, Ketua Serikat Guru Indonesia Mataram.

Belum lagi saran lain seperti penyediaan genset dan solar untuk berjaga-jaga ketika  listrik mati. Belum lagi biaya simulasi dan try-out sebelum UNBK dilaksanakan.

Heru mengatakan, FSGI meminta pemerintah harus serius dalam penyediaan sarana komputer di sekolah dengan memberikan penekanan khusus pembelian komputer dari dana BOS.

"Hasrat untuk menyiapkan generasi bangsa memasuki era Revolusi Industri 4.0, harus dibarengi dengan ketersediaan sarana-prasarana berbasis TIK/Komputer, termasuk akses internet yang baik. Jika prasyarat di atas tak dipenuhi, setidaknya yang diukur dalam pelaksanaan UNBK ini, maka generasi yang siap memasuki industri 4.0 hanya sebatas angan-angan belaka," kata Heru.

Peserta

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Totok Suprayitno, mengatakan, di jenjang SMA, sekitar 86 persen dari total 13.254 SMA mampu menyelenggarakan  UNBK.  Adapun siswa SMA yang mengikuti UNBK sekitar 1,3 juta siswa atau 91 persen dari total 1,53 juta siswa SMA.

Totok mengatakan, ada 16 provinsi yang sudah melaksanakan UNBK 100 persen. Salah satu provinsi yang 100 persen melaksanakan UNBK SMA adalah Nusa Tenggara Barat. Kepala Sekolah SMAN 3 Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Wasis Mujiono menuturkan bahwa siswanya mengikuti UNBK dengan menumpang di SMAN 1 Lembar.

"SMAN 3 Lembar baru berdiri di tahun 2013. Tahun ini angkatan pertama yang mengikuti UNBK," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (8/4/2018). Ia mengatakan, sekolahnya memiliki laboratorium lengkap, tetapi belum terakreditasi sehingga tidak bisa melaksanakan UNBK sendiri. Harapannya, tahun 2019, SMAN 3 Lembar sudah tidak perlu lagi menumpang.

SMAN 3 Lembar terletak di atas bukit yang berjarak 10 kilometer dari SMAN 1. Para siswa menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju tempat UNBK. Wasis mengatakan, guru-guru memboncengkan para siswa yang belum memiliki surat izin mengemudi.

"Untungnya, siswa kami mendapat sift ketiga, yaitu jam 13.00. Jadi mereka tidak perlu tergesa-gesa," ujarnya.