Dua perwakilan siswa mengenakan alat pelindung diri pada acara pembukaan kegiatan Uji Kompetensi Keahlian dan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK Bidang Konstruksi di SMK Negeri 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (13/3).
BANJARMASIN, KOMPAS – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meluncurkan kegiatan Uji Kompetensi Keahlian dan Sertifikasi Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Konstruksi. Kegiatan itu bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja terampil dan tenaga kerja ahli di bidang konstruksi.
Mulai tahun ini, kegiatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK Bidang Konstruksi mulai diterapkan di 13 SMK di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project (proyek percontohan) program tersebut. Uji Kompetensi Keahlian diterapkan pada bidang Teknik Gambar Bangunan dan Teknik Konstruksi Batu dan Beton.
Sekolah-sekolah yang menjadi percontohan adalah SMKN 2 Langsa, SMKN 2 Palembang, SMKN 1 Jakarta, SMKN 4 Jakarta, SMKN 26 Jakarta, SMKN 56 Jakarta, SMKN 3 Kuningan, SMKN 2 Purwodadi, SMKN 2 Yogyakarta, SMKN 1 Bendo Magetan, SMKN 5 Banjarmasin, SMKN 2 Makassar, SMKN 3 Jayapura. Mereka melaksanakan kegiatan UKK pada 13-15 Maret.
”Bidang konstruksi adalah salah satu prioritas pembangunan nasional yang memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud M Bakrun dalam acara pembukaan kegiatan UKK dan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK Bidang Konstruksi di SMKN 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (13/3).
Maka, Kemendikbud bersama Kementerian PUPR melakukan UKK dan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK di 13 SMK uji coba pelaksanaan link and match (hubungan dan kecocokan) bidang konstruksi. ”Kami menginginkan lulusan SMK bisa mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja bidang konstruksi,” ujarnya.
Menurut Bakrun, kebijakan pemerintah memprioritaskan bidang konstruksi dalam mendorong aktivitas perekonomian di Indonesia harus dijawab dengan strategi pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan dunia kerja. Kemendikbud dan Kementerian PUPR pun telah menyepakati kegiatan UKK dan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK melalui nota kesepahaman bidang konstruksi yang diteken pada 16 Maret 2016.
”Dengan kesepakatan itu, kami berupaya melakukan pembinaan terhadap SMK agar mampu menghasilkan calon tenaga kerja bidang konstruksi sesuai dengan kebutuhan konstruksi Indonesia. Proses yang dilakukan di SMK diharapkan memiliki link and match dengan kebutuhan industri konstruksi,” tutur Bakrun.
Bakrun mengatakan, kegiatan UKK dan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK Bidang Konstruksi dilaksanakan melalui kerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di setiap provinsi. LPJK itu juga yang melaksanakan sertifikasi bagi 1.301 siswa di 13 SMK sasaran. Sertifikasi diberikan sesuai dengan jabatan kerja berdasarkan kompetensi keahliannya.
”Melalui kerja sama ini diharapkan setiap lulusan SMK di bidang konstruksi akan mendapatkan sertifikat keahlian yang diakui dunia industri. Hasil positif dari kerja sama ini akan digunakan untuk merevitalisasi SMK-SMK di Indonesia. Setiap output (hasil) dari kegiatan di 13 SMK itu akan diduplikasi dan diterapkan pada SMK-SMK lain di Indonesia,” paparnya.
Tak sebanding
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyampaikan, pembangunan infrastruktur di Indonesia sejak 2015 meningkat pesat karena alokasi dana pemerintah untuk pembangunan infrastruktur sangat besar. ”Pembangunan di bidang konstruksi sangat cepat dan tak sebanding dengan jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersedia,” ujarnya.
Syarif mengemukakan, tenaga kerja konstruksi di Indonesia pada 2017 berjumlah 8,1 juta orang. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja terampil kurang lebih berjumlah 1,8 juta orang dan tenaga kerja ahli kurang lebih 300.000 orang. Sementara, jumlah tenaga kerja yang tidak terampil mencapai 5,9 juta.
Dari segi sertifikasi, tenaga terampil yang sudah bersertifikasi hanya kurang lebih 487.000 orang dan tenaga ahli yang sudah bersertifikasi hanya kurang lebih 222.000 orang. Artinya, dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi, tenaga kerja yang sudah bersertifikat tidak sampai 10 persen.
”Ini tentu menjadi tantangan, bagaimana meningkatkan jumlah tenaga terampil maupun tenaga ahli di bidang konstruksi. Kami pun menginginkan tenaga terampil dan tenaga ahli itu lahir dari proses pendidikan formal di SMK,” kata Syarif.
Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat SMKN 5 Banjarmasin Kasianto mengatakan, peminat jurusan konstruksi akhir-akhir ini mulai meningkat setelah namanya berubah menjadi teknik dan bisnis properti.
”Kegiatan UKK di sekolah kami diikuti 105 siswa untuk teknik gambar bangunan dan 59 siswa untuk teknik konstruksi batu dan beton. Setelah lulus nanti, mereka diharapkan dapat langsung bekerja karena memiliki sertifikat yang diakui secara nasional,” katanya. (JUM)
