Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir.
JAKARTA, KOMPAS — Selain fokus meningkatkan daya saing pendidikan tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga fokus memperluas akses ke perguruan tinggi. Peningkatan akses ini dilakukan dengan menyediakan beasiswa bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan daerah terdepan, tertinggal, dan terluar serta mendorong perguruan tinggi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan kuliah secara daring.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia terus meningkat. Pada 2017, APK pendidikan tinggi mencapai 31,75 persen. Meski angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang di bawah 30 persen, tetapi masih jauh di bawah Malaysia dan Singapura. Ditargetkan, APK pendidikan tinggi tahun ini mencapai 32,05 persen dan pada 2019 mencapai 32,55 persen.
Menurut Nasir, akses kuliah bagi keluarga tidak mampu disediakan lewat beasiswa Bidikmisi yang memberikan biaya kuliah dan biaya hidup kepada lulusan SMA/SMK/MA dari masuk kuliah hingga lulus sarjana. Beasiswa Bidikmisi ini dinilai berhasil karena mahasiswa penerima terbukti menunjukkan prestasi belajar yang baik.
”Program beasiswa Bidikmisi selain meningkatkan akses juga meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Prestasi akademik mahasiswa yang dilihat dari indeks prestasi kumulatif atau IPK di atas 3,00 diraih sekitar 82,83 persen mahasiswa,” kata Nasir.
Program beasiswa Bidikmisi selain meningkatkan akses juga meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
Mahasiswa lulusan Bidikmisi juga terserap di lapangan kerja. Mereka yang berkarier sebagai guru sekitar 39 persen, pegawai negeri/swasta/BUMN 26 persen, wirausaha 29 persen, dan studi lanjut 6 persen.
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek dan Dikti Intan Ahmad mengatakan, pada tahun ini, beasiswa Bidikmisi menyasar sekitar 90.000 mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dan swasta. Setiap bulan pemerintah memberikan biaya hidup sebesar Rp 650.000, sedangkan biaya kuliah ditanggung pemerintah.
”Mahasiswa yang ditanggung beasiswa Bidikmisi merupakan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu yang kuliah di jenjang diploma hingga sarjana,” kata Intan.
Perluasan akses PT juga menyasar masyarakat di daerah 3T agar menikmati kuliah di perguruan tinggi yang berkualitas. Melalui beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (Adik), lulusan SMA/SMK/MA dari Papua dan Papua Barat serta daerah 3T lainnya dibiayai kuliah oleh pemerintah.
Peserta beasiswa Adik direkrut dari lulusan SMA/SMK/MA berprestasi di daerah masing-masing. Mereka dapat memilih bidang kuliah sesuai minat di perguruan tinggi mitra. Prestasi mahasiswa terus membaik, sebanyak 31 persen mahasiswa memiliki IPK di atas 3,00.
”Mahasiswa penerima beasiswa Adik berasal dari sekolah di daerah 3T yang masih tertinggal kemajuan pendidikannya. Kita perlu berpihak kepada calon mahasiswa dari daerah 3T untuk meningkatkan sumber daya
manusia yang lebih baik bagi daerah 3T. Mereka bukan saja mengalami masalah akademik, melainkan juga penyesuaian sosial dan budaya. Karena itu, perguruan tinggi yang menerima mahasiswa Adik kami minta untuk mendampingi mereka agar berhasil menuntaskan studi,” ujar Intan.
Pada 2018, beasiswa Adik Papua dan Papua Barat untuk 4.243 mahasiswa. Adapun untuk daerah 3T lainnya sekitar 1.500 mahasiswa.
Kuliah daring
Peningkatan akses kuliah, ujar Nasir, tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi keharusan. Karena itu, kuliah daring yang dinamakan Sistem Pembelajaran Daring (Spada) Indonesia sebagai rintisan pembelajaran era digital harus ditingkatkan. Saat ini mahasiswa baru mencakup 6.927 orang. Perguruan tinggi penyelenggara sebanyak 51 institusi dan perguruan tinggi mitra 116 institusi.
Dalam peresmian Indonesian Research and Education Network (IdREN) beberapa waktu lalu, Nasir mengatakan, perguruan tinggi menghadapi masalah biaya kuliah semakin mahal, jumlah dosen terbatas, sedangkan jumlah mahasiswa bertambah. ”Mengatasi masalah di perguruan tinggi tidak bisa dengan cara konvensional. Karena itu, pemanfaatan TIK untuk meningkatkan produktivitas, tetapi tetap mengedepankan mutu akan jadi solusi,” ujarnya. (ELN)
