Operasi BisKita Trans Pakuan Menanti Perampungan Berkas
Operasional BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor direncanakan dimulai besok Senin.
Oleh
Stefanus Ato
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Layanan angkutan umum BisKita Trans Pakuan dengan sistem buy the service atau BTS yang direncanakan beroperasi Senin (17/1/2022) masih menunggu rampungnya sejumlah persoalan administrasi. Persoalan tersebut diupayakan selesai secepatnya.
”Saya belum bisa pastikan karena masih ada masalah administrasi yang diselesaikan. Kami coba kejar hari ini, tetapi kalau tidak, barangkali akan tertunda sebentar,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (16/1/2022) malam.
Bima tak menyebut detail persoalan administrasi yang masih diselesaikan untuk kembali beroperasinya BisKita Trans Pakuan. Namun, ia memastikan itu hanya persoalan administratif sehingga pekan ini BisKita Trans Pakuan bakal kembali mengaspal.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, di Kota Bogor anggaran layanan transportasi umum BisKita Trans Pakuan dengan sistem program BTS bersumber dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Seperti kota lain, Kota Bogor perlu menyesuaikan layanan dan sistem lelang, terutama terkait beberapa persyaratan lelang dari BPTJ dengan Dirjen Perguhubungan Darat.
”Ada yang harus disamakan antara persyaratan komponen lelang di Kota Bogor dan dirjen. Ada keterlambatan lelang. Rencananya hari ini final dokumen lelangnya dan diharapkan paling telat besok sudah selesai. Jadi di Kota Bogor paling telat Senin sudah bisa beroperasi kembali,” kata Budi dalam keterangan pers daring, Sabtu (15/1/2022).
Dirjen Hubdar memastikan sudah menyiapkan anggaran transportasi publik sesuai standar pelayanan minimum untuk memenuhi operasional selama setahun. Tidak hanya itu, kontrak lelang saat ini sudah multiyears contract atau kontrak tahun jamak hingga tiga tahun dan bisa diperpanjang tiga tahun lagi. Kontrak tahun jamak ini untuk mendukung iklim investasi.
Menurut Budi, agar BTS terus berkelanjutan jangka panjang, perlu perbaikan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Penting pula untuk mempertahankan head way atau jarak satu bus dengan bus selanjutnya sekitar 15 menit, kepastian investor, dan tarif tiket yang terjangkau masyarakat.