Bendungan Way Sekampung Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada Kamis (2/9/2021). Bendungan itu diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga kesejahteraan petani meningkat.
Oleh
VINA OKTAVIA
·3 menit baca
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS – Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu, Lampung, Kamis (2/9/2021). Bendungan yang dibangun dengan biaya Rp 1,78 triliun itu diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.
”Alhamdulillah Bendungan Way Sekampung yang dibangun sejak 2016 hari ini telah selesai dan siap difungsikan,” ujar Presiden Jokowi.
Saat acara tersebut, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Selain itu, hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, anggota Komisi V DPR Tamanuri, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Bupati Pringsewu Sujadi.
Menurut Presiden, Bendungan Way Sekampung dengan kapasitas 68 juta meter kubik memiliki banyak manfaat bagi petani dan masyarakat. Setelah diresmikan, bendungan mampu mengairi 55.000 hektar lahan yang ada dan 17.000 hektar daerah irigasi baru.
Selain itu, bendungan dengan luas 800 hektar itu juga dapat menyuplai kebutuhan air baku untuk Kabupaten Pringsewu, Kota Metro, dan Bandar Lampung. Fungsi lainnya, bendungan bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata dan pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 5,4 MegaWatt (MW).
Dia berharap, pengoperasian Bendungan Way Sekampung mampu menjaga ketersediaan air di Lampung. Sebagai salah satu daerah lumbung padi nasional, intensitas tanam dan produksi padi di Lampung harus terus ditingkatkan. Dengan demikian, kesejahteraan petani juga diharapkan ikut meningkat.
Presiden menambahkan, bendungan ini juga akan mendukung produktivitas pertanian jika disambung sistem irigasi yang tertata dengan baik. Presiden Jokowi pun meminta jajaran terkait untuk mengoptimalkan fungsi bendungan tersebut agar dapat memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat di sekitar bendungan.
”Kita berharap bendungan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat Pringsewu dan sekitarnya dalam rangka mendukung produktivitas petani, membantu masyarakat yang kesulitan air bersih, serta mengurangi kerugian masyarakat akibat adanya banjir,” ucap Presiden.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Alexander Leda mengatakan, pembangunan bendungan sempat terkendala karena sejumlah pekerja terpapar Covid-19. Meski demikian, pembangunan bendungan bisa diselesaikan tepat waktu berkat kerja sama semua pihak. Sedikitnya ada sekitar 8.000 pekerja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional itu.
Bendungan itu diharapkan membuat petani mampu mengolah lahan pertaniannya dengan lebih optimal. Jika biasanya petani hanya bisa menanam 1-2 kali dalam setahun, sistem pengairan bendungan memungkinkan petani bisa menanam padi hingga tiga kali dalam setahun. Dengan begitu, produksi padi petani juga akan meningkat.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Wan Abbas Zakaria mengatakan, pembangunan infrastruktur bendungan dapat meningkatkan indeks penanaman padi, terutama pada musim kemarau. Potensi peningkatan produksi padi di Lampung bisa mencapai 500.000 ton per tahun.
Selain pembangunan infrastuktur, petani juga membutuhkan kebijakan stabilitas harga. Selama ini, petani kerap merugi karena saat tanam harga jual padi anjlok, sementara harga benih dan pupuk cenderung naik.
Dia menambahkan, petani juga harus didampingi agar dapat memperkuat kelembagaan. Petani harus dilatih agar mampu mengatur, menyimpan, dan mengolah padi menjadi beras. Kelompok tani juga harus didorong untuk membangun industri pengolahan gabah secara mandiri. Dengan kelembangaan yang kuat, bukan tak mungkin petani bisa mengekspor beras secara mandiri.
Secara terpisah, Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan Lampung Jiwa Shofari menuturkan, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi jaringan irigasi sekunder, tersier, dan kuarter. Menurut dia, kondisi jaringan irigasi yang rusak membuat banyak air yang terbuang dan tidak masuk ke area persawahan.