PT Sarana Multigriya Finansial berkomitmen memperluas penyaluran subsidi perumahan. SMF juga tengah memonitor investasi pemerintah ke Perumnas agar lebih optimal dalam penyediaan perumahan rakyat.
Oleh
BM Lukita Grahadyarini
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) merealisasikan pendanaan sebesar Rp 1,9 triliun pada semester I (Januari-Juni) 2021 untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah bersubsidi. Dana itu merupakan dana pendampingan untuk perbankan dalam penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
PT SMF (Persero) merupakan lembaga pembiayaan sekunder perumahan yang dibangun pemerintah untuk penyediaan dana jangka panjang bagi sektor perumahan. Mitra SMF mencakup perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lain.
Tahun 2021, pemerintah menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 157.500 unit. Porsi pembiayaan pemerintah untuk FLPP itu bersumber dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebesar 75 persen dan PT SMF sebesar 25 persen.
Direktur SMF Heliantopo mengemukakan, pendanaan SMF untuk penyaluran FLPP sampai Juni 2021 sebesar Rp 1,9 triliun untuk 54.208 unit. Adapun, total realisasi penyaluran FLPP oleh pemerintah hingga Juni 2021 sejumlah 101.530 unit atau 64,46 persen dari target 157.500 unit tahun ini.
Menurut Heliantopo, PT SMF siap dengan rencana peningkatan porsi pendanaan PT SMF untuk FLPP yang semula 25 persen menjadi 30-40 persen. Rencana perubahan porsi pendanaan itu kini masih dalam pembahasan pemerintah. PT SMF memperoleh dukungan penyertaan modal negara, di samping penjaminan surat utang. Dana itu akan dipadukan.
”Kami menunggu arahan pemerintah,” kata Heliantopo, dalam Konferensi pers kinerja PT SMF semester I Tahun 2021, secara daring, Kamis (9/8/2021).
Sementara itu, total penyaluran pinjaman SMF per Juni 2021 sebesar Rp 3,66 triliun atau turun -14,75 persen dari Juni 2020 sebesar Rp 4,2 triliun. Distribusi penyaluran dana SMF secara kumulatif masih didominasi untuk wilayah Indonesia bagian barat, yakni 84,3 persen. Adapun penyaluran di Indonesia bagian tengah 15,03 persen dan wilayah timur 0,67 persen.
Heliantopo mengemukakan, penurunan penyaluran pinjaman SMF hingga pertengahan tahun 2021 dipengaruhi banyak faktor, antara lain lembaga penyalur KPR seperti perbankan yang saat ini memiliki likuiditas tinggi. Oleh karenanya, kebutuhan pembiayaan dari SMF belum besar. SMF juga berencana melakukan sekuritisasi pada semester II-2021.
Pendapatan SMF per semester I-2020 tercatat tumbuh 7,22 persen secara tahunan, dari Rp 1,12 triliun per Juni 2020 menjadi Rp 1,2 triliun per juni 2021. Adapun laba bersih sebesar Rp 310 miliar, atau tumbuh 27,57 persen dibandingkan Juni 2020 yang sebesar Rp 243 miliar.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengemukakan, tantangan penyediaan perumahan di tengah pandemi Covid-19, antara lain pemulihan ekonomi masih tertahan. Hambatan pemulihan ekonomi menyebabkan likuiditas bank berlebih karena dana pihak ketiga di perbankan mengalami kenaikan. Meski demikian, tren KPR masih tumbuh positif.
Hambatan pemulihan ekonomi menyebabkan likuiditas bank berlebih karena dana pihak ketiga di perbankan mengalami kenaikan. Meski demikian, tren KPR masih tumbuh positif.
Di sisi lain, masih ada ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 berakhir sehingga berdampak pada pengembang, konsumen, dan perbankan. Pengembang saat ini memiliki fokus menjual stok rumah, sedangkan konsumen menahan konsumsi. Perbankan dalam penyaluran KPR juga cenderung hati-hati. Namun, pihaknya berkomitmen untuk perluasan penyaluran subsidi perumahan.
”Kami konsisten dengan penyaluran FLPP di tengah pandemi Covid-19 dan memang demand-nya ada,” kata Ananta.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengemukakan, pihaknya memperoleh penugasan khusus dari pemerintah untuk melaksanakan investasi kepada Perum Perumnas sejak November 2020 senilai total Rp 650 miliar. Pencairan telah berjalan dua tahap, yakni Rp 200 miliar tahun 2020 dan per Juli 2021 Rp 450 miliar.
Pihaknya memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah terhadap Perumnas untuk secara berkala dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Tujuannya, memastikan Perumnas bisa bangkit dan sehat kembali.
”Dengan dana itu, Perum Perumnas diharapkan bisa memperbaiki kembali kinerja sehingga bisa berdiri di kaki sendiri, bisnisnya bisa berjalan lagi dan leverage (usaha) bisa kembali lagi, sehingga bisa meminjam uang kepada capital market atau pihak perbankan,” kata Ananta.
Heliantopo menambahkan, dana pembiayaan Rp 650 miliar itu merupakan pinjaman yang akan dikembalikan. Pembiayaan itu untuk mengembalikan dan memperbaiki kinerja Perum Perumnas. Mekanismenya, penggunaan dana dari pemerintah itu akan dievaluasi oleh SMF dan dilaporkan secara periodik ke pemerintah.
Pembiayaan itu untuk mengembalikan dan memperbaiki kinerja Perum Perumnas. Mekanismenya, penggunaan dana dari pemerintah itu akan dievaluasi oleh SMF dan dilaporkan secara periodik ke pemerintah.
Direktur SMF Trisnadi Yulrisman menambahkan, SMF juga telah bersinergi dengan Kementerian Pariwisata untuk pembiayaan dana bergulir terhadap masyarakat pemilik homestay melalui lembaga penyalur, yakni BUMDes. Desa wisata yang dituju yakni pada lima target destinasi wisata super-prioritas, yakni Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo. Saat ini, terdapat empat target desa wisata.
”Walau dalam masa pandemi, kami terus melakukan penyaluran pembiayaan homestay,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Pemasaran Perum Perumnas Tambok Setyawati mengemukakan, proyek Perumnas yang berjalan tahun ini sebanyak 142 proyek. Potensi MBR yang belum memiliki rumah sebesar 7,6 juta orang per tahun 2020. Pihaknya berharap insentif fiskal berupa pembebasan PPN dapat dilanjutkan agar mendorong daya beli.
”Tantangan saat ini adalah memperoleh lahan murah dengan harga bagus,” katanya (Kompas, 2/8/2021).