KKP Diminta Menyiapkan Peta Jalan ”Shrimp Estate”

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Petambak menggotong keranjang berisi udang vaname hasil budi daya dengan teknologi semiintensif skala rumah tangga di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah mengembangkan kluster udang atau shrimp estate dengan anggaran Rp 250 miliar pada 2022 menuai sorotan. Pemerintah diminta menyiapkan peta jalan dan target pengembangan shrimp estate yang jelas agar tidak memboroskan anggaran.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muslim, mengatakan,  program shrimp estate senilai Rp 250 miliar untuk area 100 hektar akan menghabiskan 33 persen dari pagu anggaran sektor perikanan budidaya tahun 2022.

”Kami menilai shrimp estate ini perlu direncanakan dengan matang, termasuk potensi kegagalan dan pemborosan anggaran. Apakah sudah ada kajian Amdal terkait dampak ekosistem, lingkungan, model kerja, serta apakah sudah memperhitungkan dampak ekonomi dan sosialnya,” kata Muslim saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung DPR Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Sementara anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Slamet, menilai, program shrimp estate dan kampung-kampung budidaya harus memiliki target jelas dan fungsi pengawasan. Pemerintah perlu menjelaskan indikator-indikator keberhasilan untuk memudahkan pengawasan. ”Kami tidak ingin pengalaman kegagalan program sebelumnya terulang,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Slamet Ariyadi, mengemukakan, pengembangan kluster udang sebaiknya memanfaatkan tambak-tambak yang sudah ada ketimbang membuka tambak baru. Pembukaan tambak baru dinilai belum jelas hasilnya sehingga dikhawatirkan justru membuang anggaran yang sudah minim.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Tumpukan udang vaname hasil budi daya.

Menanggapi hal tersebut, Trenggono menjelaskan, pihaknya sedang menyiapkan rencana induk pengembangan shrimp estate hingga 2024. Langkah yang dilakukan, antara lain, mengevaluasi dan revitalisasi tambak-tambak udang. Tambak yang rusak akan direvitalisasi agar lebih efisien.

”Revitalisasi itu berarti negara harus hadir menyiapkan instalasi pengolahan limbah, tandon, irigasi, pakan, perbenihan, dan laboratorium. Ini model yang akan kita buat,” kata Trenggono.

Ia menambahkan, hasil tambak menjadi milik pengelola tambak setelah dikurangi biaya infrastruktur, seperti listrik dan instalasi pengolahan air limbah (ipal), perbenihan, dan pakan. Dari kajian, ongkos produksi udang yang efisien berkisar Rp 32.000 per kg, sedangkan saat ini masih ada biaya produksi udang yang mencapai Rp 40.000-Rp 50.000 per kg.

Baca Juga: Revitalisasi Tambak dan Bahan baku Pakan Jadi Tantangan

Tambahan anggaran

Sementara itu, Komisi IV DPR menyetujui usulan tambahan anggaran KKP tahun 2022 sebesar Rp 8,04 triliun menjadi Rp 14 triliun guna mendorong kegiatan prioritas kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Per 1 Juni 2021, realisasi anggaran KKP sekitar 24,07 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 6,5 triliun. Dari belanja tersebut, program budidaya perikanan hanya berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 193 miliar dari pagu Rp 1,1 triliun.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Petambak menunjukkan udang vaname hasil budi daya.

Secara terpisah, Koordinator Nasional Destructive Fishing Wacth (DFW) Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan program unggulan sektor perikanan. ”Serapan rendah ini ironis dan tidak sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan sektor budidaya,” kata Abdi.

Benih lobster

Terkait lobster, Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-P Sudin menyoroti masih maraknya praktik penyelundupan benih lobster. Terakhir, terjadi upaya penyelundupan benih lobster dari pesisir barat Lampung ke Palembang. Ada indikasi keterlibatan oknum dalam praktik penyelundupan tersebut.

Menurut Sudin, larangan ekspor benih bening lobster perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan. Selain itu, diperlukan pula bantuan alat usaha serta pembinaan dan pendampingan terhadap nelayan dan pembudidaya lobster.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Yessy Melania, menambahkan, pemerintah perlu mendorong pengembangan budidaya lobster di Indonesia sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.