Pemulihan Ekonomi 2023 Tak Hanya Tergantung APBN

Kebijakan ekonomi makro tahun 2023 mendorong pemulihan dari sumber pertumbuhan yang tak hanya tergantung APBN. Strategi seperti itu mesti ditopang kejelasan arah program dan sektor yang diprioritaskan.

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan pers terkait hasil sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi tema rencana kerja pemerintah tahun 2023. Salah satu kebijakan prioritas adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diinginkan 0-1 persen pada 2024 .

Di sisi ekonomi makro, kebijakan akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tak hanya tergantung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN tetap akan mendukung, tetapi peranan sumber pertumbuhan selain APBN, seperti dari perbankan dan pasar modal, menjadi penting.

”Seperti diketahui, perbankan saat ini, dengan dana pihak ketiga mencapai Rp 7.250 triliun dan loan to deposit ratio (rasio total pinjaman dan simpanan) hanya 77 persen, memiliki ruang untuk memulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan pers terkait hasil sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

KOMPAS/PRIYOMBODO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Bursa Efek Indonesia di Sudirman Central Business District, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Sri Mulyani menuturkan, pertumbuhan kredit saat ini sudah mulai pulih dari yang awalnya mengalami kontraksi tahun lalu sekarang sudah tumbuh 5,2 persen. Pemerintah berharap pertumbuhan kredit perbankan ini akan terakselerasi.

Baca juga : Buka Perdagangan BEI 2022, Presiden Jokowi Ingatkan Barengi Optimisme dengan Kerja Keras

Sumber pertumbuhan juga diharapkan berasal dari pasar modal. Besaran (size) dari pasar saham yang mencapai Rp 7.231 triliun dan selama ini naik 3,77 persen serta pasar obligasi yang mencapai Rp 4.718 triliun dengan kenaikan 9,65 persen dinilai dapat menjadi sumber bagi pemulihan ekonomi. ”Perusahaan-perusahaan bisa melakukan IPO, right issue, ataupun mengeluarkan obligasinya. (Hal) Ini karena investor domestik kita sekarang sudah mencapai 7,5 juta investor,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi menekankan agar pemulihan ekonomi didasarkan pada produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi hanya bisa muncul dari perbaikan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kualitas birokrasi serta regulasi.

KOMPAS/AGNES THEODORA

Tangkapan layar paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengenai strategi reformasi kesehatan dalam acara Kompas100 CEO Forum, Kamis (21/1/2021).

Pemerintah juga mengidentifikasi pusat-pusat atau tren baru dari pertumbuhan ekonomi yang berasal dari, pertama, sisi pola hidup normal baru sesudah pandemi Covid-19 yang terutama berbasis kesehatan. Terkait hal itu, reformasi di bidang kesehatan, baik menyangkut industri alat kesehatan maupun dari sisi penyelenggaraan jasa kesehatan, menjadi sangat penting untuk ditingkatkan.

”Kemudian, yang kedua, reformasi di bidang investasi dan perdagangan. Transformasi di sektor manufaktur, baik itu industri mesin, elektronika, alat komunikasi, kimia, dan hilirisasi mineral, sangat penting untuk menjadi roda atau lokomotif bagi pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Transformasi di sektor manufaktur, baik itu industri mesin, elektronika, alat komunikasi, kimia, dan hilirisasi mineral, sangat penting untuk menjadi roda atau lokomotif bagi pemulihan ekonomi.

Dan, ketiga, hal yang perlu terus ditingkatkan adalah kesadaran ekonomi hijau di mana nilai ekonomi yang berasal dari karbon dan teknologi energi terbarukan akan diandalkan menjadi sumber pertumbuhan baru. ”(Hal) Ini akan didukung oleh APBN untuk tahun 2023, di mana kita berharap pertumbuhan ekonomi ada dalam kisaran 5,3 hingga 5,9 (persen),” kata Sri Mulyani.

Lokomotif pertumbuhan dalam hal ini akan didominasi oleh konsumsi yang kembali tumbuh di atas 5 persen. Sebagai perbandingan, selama Covid-19 di tahun 2021, pertumbuhan konsumsi hanya 2 persen. “Jadi kalau terjadi suatu kegiatan normal yang baru, kita berharap pulihnya konsumsi akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi,” katanya.

Investasi di tahun 2022 yang diperkirakan tumbuh 6,1 persen, lebih baik dibandingkan masa pandemi tahun 2021 yang turun sampai di 3,8 persen. Ekspor Indonesia diperkirakan tidak akan setinggi tahun 2021, pada kisaran 6-6,7 persen. ”Kita akan melihat bahwa komposisi pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh industri manufaktur yang diharapkan tumbuh di atas (pertumbuhan) GDP (produk domestik bruto) kita, yaitu bisa tumbuh di kisaran 5,3-5,8 persen. Sektor perdagangan juga tumbuh di 4,9-5,5 persen,” ujar Sri Mulyani.

Waspadai inflasi dunia

Dia menuturkan, angka-angka tersebut adalah lingkungan makro yang dihadapi Indonesia. Lingkungan kedua yang harus diwaspadai dan telah disampaikan kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan kabinet adalah lonjakan inflasi dunia, terutama di negara-negara maju. Seperti diketahui, inflasi di Amerika Serikat mencapai 7,5 persen pada Februari 2022 dan akan mendorong kenaikan suku bunga serta pengetatan likuiditas.

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Inflasi Januari 2022

Hal seperti ini akan memberikan dampak rambatan yang harus diwaspadai, yaitu dalam hal bentuk aliran modal yang akan mengalami pengaruh negatif dari pengaruh kenaikan suku bunga. Selain itu juga dari sisi yield atau imbal hasil surat berharga yang dalam hal ini akan mendorong biaya untuk surat utang negara.

Baca juga : Tantangan Global pada Tahun 2022 Menanti

”Lingkungan ini harus diwaspadai karena negara-negara emerging inflasinya juga sudah meningkat. Sekarang ini inflasi Argentina mencapai 50 persen, Turki mencapai 48 persen, kemudian Brasil 10,4 persen, Rusia 8,7 persen, dan Meksiko 7,1 persen. Kenaikan inflasi yang tinggi tentu akan bisa mengancam proses pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat akan tergerus. Ini yang akan diwaspadai,” kata Sri Mulyani.

Ketika dimintai pandangan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan bahwa dorongan pemulihan dari sumber-sumber pertumbuhan yang tak hanya tergantung APBN adalah strategi bagus karena mempertimbangkan kapasitas fiskal yang terbatas. Apalagi, kebijakan fiskal tahun 2022, 2023, dan seterusnya cenderung lebih ketat sehingga diharapkan belanja-belanja semaksimal mungkin dapat dibiayai dari luar APBN.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pengunjung mencari informasi seputar produk investasi yang ditawarkan sejumlah perusahaan jasa investasi dalam pameran Indonesia Financial Expo and Forum 2014 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (29/9/2014).

Namun, menurut Faisal, hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pembiayaan non-APBN, seperti dari potensi kredit perbankan atau saham dan obligasi di pasar modal, adalah kejelasan arah program dan sektor yang diprioritaskan. ”Pembiayaan itu akan mengikuti program atau direction-nya. Jadi, (sektor) mana yang mau diprioritaskan pembiayaannya dan baru kemudian didetailkan; mana yang kemudian bisa melalui non-APBN dan mana yang harus melalui APBN,” kata Faisal.

Pembiayaan itu akan mengikuti program atau direction-nya. Jadi, (sektor) mana yang mau diprioritaskan pembiayaannya dan baru kemudian didetailkan; mana yang kemudian bisa melalui non-APBN dan mana yang harus melalui APBN.

Selanjutnya, ketika sudah ada kejelasan mengenai sektor yang harus dibiayai dengan sumber-sumber non-APBN, intervensi pemerintah pun sering kali dibutuhkan walaupun tidak dalam bentuk dana. Dukungan dari pemerintah tetap harus ada, semisal intervensi dari sisi kebijakan atau insentif.

Faisal mencontohkan, pemerintah ingin menyalurkan kredit kepada usaha kecil menengah (UKM) melalui kredit usaha rakyat (KUR) lewat dana perbankan. Sementara itu, hambatan KUR selama ini adalah cakupannya tidak bisa meluas karena banyak UKM yang tidak bankable atau punya risiko tinggi.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Proyek pemasangan gorong-gorong di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan anggaran dari APBN, Sabtu (12/12/2020), .

Pemerintah dari tahun lalu menggalakkan program penjaminan melalui Jamkrindo dan Askrindo. ”Nah, berarti perlu ada insentif untuk mendorong sistem penjaminan tersebut supaya KUR jadi lebih efektif. Jadi, hal-hal seperti itu yang harus juga dilihat,” kata Faisal.

Banyak aspek yang tetap harus dibiayai APBN. Proyek-proyek atau program-program bersifat kebutuhan publik atau menyasar hal-hal yang tidak berorientasi profit tidak semuanya dapat dibiayai oleh sumber non-APBN.

Pada tataran tertentu, Faisal berpendapat, banyak aspek yang tetap harus dibiayai APBN karena tidak memungkinkan dibiayai sumber lain. Proyek-proyek atau program-program bersifat kebutuhan publik atau menyasar hal-hal yang tidak berorientasi profit tidak semuanya dapat dibiayai oleh sumber non-APBN. Sebagai contoh adalah infrastruktur untuk membangkitkan ekonomi di daerah terpencil.