KPU memperkenalkan 18 bendera parpol peserta Pemilu 2024 ke khalayak ramai di berbagai pelosok Tanah Air. Tak hanya menyosialisasikan pemilu, kirab itu juga digelar untuk mengedukasi pemilih dari Sabang sampai Merauke.
Oleh
IQBAL BASYARI
·4 menit baca
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Mobil bak terbuka memuat bendera partai peserta pemilu saat Kirab Pemilu 2024 melintas di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa timur, Selasa (9/5/2023).
Keramaian tawar-menawar antara penjual dan pembeli di Pasar Senin, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Senin (18/9/2023) pagi, mendadak semakin riuh saat Sura dan Sulu melintasi lorong-lorong lapak para pedagang. Maskot Pemilihan Umum 2024 itu ”menggerebek” pasar demi menyebarkan informasi mengenai pemilu serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Sura dan Sulu juga turun ke Pasar Senin demi mengenalkan 18 partai politik yang akan berlaga pada Pemilu 2024.
Didampingi sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat, Sura dan Sulu membagikan stiker, mug, kipas, dan gantungan kunci kepada para pedagang dan pengunjung Pasar Senin. Bahan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat itu memuat informasi mengenai Pemilu 2024, di antaranya tanggal pemungutan suara, tanda gambar dan nomor urut 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, serta pengecekan daftar pemilih.
”Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan pemilu, tentu harapan kami semuanya, Bapak-Ibu hadir karena pemilu ini adalah tanggung jawab kita semua,” ujar anggota KPU Pesisir Barat, Zairi Opani, menggunakan pengeras suara saat berkeliling ke lapak-lapak pedagang pasar.
Seusai berkeliling pasar, tim melanjutkan perjalanan ke SMA Negeri 1 Pesisir Selatan untuk menyosialisasikan pemilu kepada siswa kelas XII yang menjadi pemilih pemula di Pemilu 2024. Selanjutnya, rombongan mengarak bendera 18 parpol peserta pemilu di atas mobil bak terbuka mengelilingi pekon-pekon atau rumah-rumah warga di sekitar Kecamatan Pesisir Selatan sambil berorasi soal kepemiluan.
ARSIP KPU PESISIR BARAT
Tim Kirab Pemilu 2024 KPU Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menggelar sosialisasi di Pasar Senin, Senin (18/9/2023). KPU menggelar kirab pemilu selama 286 hari melintasi 306 kabupaten/kota untuk menyosialisasikan Pemilu 2024.
Kunjungan ke pasar tradisional, sekolah, dan rumah warga tersebut merupakan rangkaian kirab pemilu hari keenam di Pesisir Barat. Setelah menerima estafet Kirab Pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Kaur, Rabu (13/9/2023), tim KPU Pesisir Barat melanjutkan sosialisasi Pemilu 2024 di daerahnya.
Gelaran Kirab Pemilu 2024 menjadi salah satu gebrakan dan inovasi KPU periode 2022-2027 untuk menyosialisasikan pemilu sekaligus sarana pendidikan politik untuk masyarakat pemilih. Sosialisasi melalui kirab ke berbagai pelosok Tanah Air ini disebut baru pertama dilakukan dalam sejarah pemilu di Indonesia.
Kirab pemilu telah dimulai pada Rabu (14/2/2023) atau tepat setahun sebelum pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Menurut rencana, kirab akan berakhir di Jakarta pada November mendatang.
Ada tujuh rute dengan total 306 kabupaten/kota yang dilalui selama kirab yang berlangsung selama 286 hari tersebut. Kirab berlangsung selama enam hingga tujuh hari di sebuah daerah sebelum dilanjutkan ke kabupaten/kota berikutnya.
Jalur I Provinsi Aceh dimulai dari Banda Aceh akan melewati 44 kabupaten/kota. Kemudian Jalur II Provinsi Kepulauan Riau berawal di Kota Batam, Jalur III Kalimantan Barat dimulai di Pontianak, dan Jalur IV Provinsi Kalimantan Utara yang dimulai di Tanjung Selor masing-masing berlangsung selama 43 hari.
Adapun Jalur V Kabupaten Kepulauan Morotai yang dimulai di Pulau Morotai akan melewati 44 kabupaten/kota. Selanjutnya Jalur VI Nusa Tenggara Timur berawal di Kupang dijadwalkan melewati 45 kabupaten/kota, serta Jalur VII Papua dimulai di Jayapura dan melewati 44 kabupaten/kota.
Kirab pemilu akan mengarak mobil yang berisi 18 bendera parpol nasional berkeliling ke sejumlah tempat, seperti perumahan warga, pasar, sekolah, dan lembaga pemasyarakatan. Mobil-mobil tersebut dilengkapi tulisan ajakan untuk mencoblos di tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Khusus untuk Aceh, KPU tak hanya mengenalkan 18 parpol nasional, tetapi juga enam partai lokal.
Bendera parpol peserta pemilu diarak melintasi bukit, melewati lembah, bahkan samudra. Ketika kirab harus berpindah dari satu pulau ke pulau lain, estafet dilakukan di atas kapal laut antarpulau. Di atas kapal, para petugas tetap bekerja mengedukasi para penumpang kapal.
Kirab pemilu yang dilakukan dari daerah ke daerah menjadi simbol bahwa pemilu tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi justru dimulai dan dilaksanakan di daerah
Selain mengarak bendera parpol, kirab di sejumlah daerah juga menampilkan budaya dan kearifan lokal. KPU setempat turut menggelar pameran, pasar seni, serta parade kesenian dan budaya. Parade biasanya ditampilkan saat estafet dari satu daerah ke daerah selanjutnya. Ini salah satunya dilakukan saat bendera parpol diserahkan dari KPU Blitar ke KPU Kediri, Jawa Timur. Saat itu, bendera parpol diserahkan di atas kepala reog.
”Kirab pemilu yang dilakukan dari daerah ke daerah menjadi simbol bahwa pemilu tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi justru dimulai dan dilaksanakan di daerah,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
Pendidikan pemilih
Anggota KPU, August Mellaz, mengatakan, kirab pemilu tidak hanya menjadi sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kirab pemilu yang menampilkan tanda gambar parpol peserta pemilu juga menjadi sarana untuk mengenalkan parpol peserta pemilu. Sebab, parpol juga memiliki keterbatasan untuk menyosialisasikan diri ke seluruh daerah di Indonesia.
Di sisi lain, kirab membutuhkan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya pemerintah daerah. Hal ini mengingat KPU memiliki keterbatasan anggaran untuk menggelar kirab sehingga perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Anggota KPU, August Mellaz (kiri), berbincang dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
”Kirab pemilu menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa dilaksanakan hanya oleh KPU, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Mellaz.
Lebih jauh, lanjut Mellaz, kirab pemilu menjadi sarana menunjukkan bahwa pemilu bukan hanya peristiwa politik dan ekonomi, melainkan juga peristiwa kebudayaan. Oleh karena itu, pendekatan budaya dipilih karena bisa mewadahi kelompok-kelompok yang tak terlalu menyukai hal-hal politik. ”Semua kelompok bisa dipersatukan melalui budaya,” katanya.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, sosialisasi yang dimulai dari daerah-daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar merupakan langkah yang baik. Sebab, akses informasi mengenai pemilu di daerah 3T masih relatif terbatas lantaran infrastruktur yang belum memadai.
Namun, menurut Mita, kirab sebaiknya tak sekadar menginformasikan pelaksanaan pemilu, tetapi juga bisa meningkatkan kesadaran kritis pemilih. Dengan demikian, pemilih akan lebih memahami dan menjaga hak-haknya agar tidak dirugikan dalam proses pelaksanaan pemilu.