Lantik KSAL Baru, Presiden: Kedaulatan Laut Harus Ditegakkan
Menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia menjadi tugas utama Muhammad Ali setelah dilantik menjadi Kepala Staf TNI AL sekaligus mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Laksamana.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
NINA SUSILO
Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jabatan dalam pelantikan Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Rabu (28/12/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksamana Madya Muhammad Ali, Rabu (28/12/2022) pagi dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KSAL. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1989 itu juga mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat menjadi laksamana. Selain mendapat tugas utama menjaga kedaulatan wilayah laut, KSAL baru itu juga diberi tanggung jawab untuk menanggulangi penyelundupan dan aktivitas ilegal lain di perairan Indonesia.
Presiden Joko Widodo melantik Muhammad Ali sebagai KSAL menggantikan Laksamana Yudo Margono yang kini menjabat Panglima TNI. Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi.
Dalam pelantikan ini, Presiden menyematkan tanda jabatan. Selain itu, Muhammad Ali langsung mendapatkan kenaikan pangkat dari laksamana madya menjadi laksamana.
Hadir pula dalam acara ini Wakil Presiden Ma’ruf Amin; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Pertahanan Prabowo Subianto; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Panglima TNI Laksamana Yudo Margono; dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman (kanan), Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo (tengah), dan Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Aan Kurnia (kiri) berbincang sembari menanti pelantikan KSAL yang baru Muhammad Ali di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Seusai pelantikan, Presiden menjelaskan, dua pertiga wilayah Indonesia adalah perairan. Karena itu, kedaulatan Indonesia di laut terutama terkait pulau-pulau terluar ataupun wilayah perbatasan seperti Laut China Selatan menjadi tanggung jawab KSAL yang baru, Muhammad Ali. Untuk itu, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga perlu diperkuat.
Presiden juga menyampaikan rekam jejak Muhammad Ali menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan sosok KSAL. ”Beliau ini, kan, pernah di Gubernur AAL, pernah di Pangko Armada, pernah di Pangkogabwilhan. Ini pengalaman, rekam jejak selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik,” ujar Presiden.
Iklan
Ali, yang pernah menjadi ajudan Wakil Presiden Boediono pada tahun 2012-2014, adalah lulusan Akademi Angkatan Laut 1989. Lahir pada 9 April 1967, dia menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 sejak 2 Agustus 2021.
Kedaulatan Indonesia di laut terutama terkait pulau-pulau terluar ataupun wilayah perbatasan seperti Laut China Selatan menjadi tanggung jawab KSAL yang baru, Muhammad Ali.
Di awal karier di TNI AL, dia pernah menjadi Komandan KRI Nanggala 402 dan Komandan Satuan Kapal Selam. Selain itu, dia pernah menjabat Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL), Koordinator Staf Ahli KSAL, Panglima Komando Armada I, dan Asisten Perencanaan KSAL.
Dalam keterangannya seusai pelantikan, Ali mengatakan akan menjalankan pesan Presiden Jokowi untuk menegakkan kedaulatan ataupun menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia terutama di wilayah perbatasan di mana pun, tidak hanya di Laut China Selatan.
Dijelaskan bahwa potensi kerawanan di laut terdiri atas beberapa kelompok. Di akhir tahun seperti saat ini, cuaca yang kurang bersahabat perlu diperhatikan. Selain itu, masih ada kerawanan lain seperti penyelundupan dan kegiatan ilegal lain.
”Bapak Presiden juga menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut lainnya,” katanya.
Selain itu, Ali mengatakan akan melanjutkan program yang sudah dimulai KSAL sebelumnya, Yudo Margono. ”Beliau sudah banyak mengembangkan atau membangun kekuatan Angkatan Laut dan ini saya teruskan kebijakan beliau, dan mungkin ada sedikit pengembangan,” ucapnya.
Untuk memperkuat alutsista TNI AL, KSAL mengatakan, Presiden Jokowi meminta industri perkapalan dalam negeri diutamakan. Karena itu, kapal-kapal perang RI akan sebanyak mungkin produk dalam negeri.
”Sekarang ini TNI Angkatan Laut sudah mungkin 70 persen menggunakan produk dalam negeri kapal-kapalnya,” kata Ali.
Ia pun berharap ada peningkatan anggaran pada tahun mendatang untuk memodernisasi alutsista. Adapun terkait pemenuhan kekuatan esensial minimal (MEF), menurut Ali, sangat berkaitan dengan Kementerian Pertahanan. Karena itu, kendati mengikuti program Kemenhan, TNI AL berupaya untuk memenuhi apa yang direncanakan dalam program MEF tersebut.
