Tumbuhkan Daya Pikat Kendaraan Listrik
Saat ini dinilai menjadi waktu yang tepat untuk memulai beralih dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik. Kendati menarik, harga yang mahal masih "mencekik". Diperlukan upaya besar untuk memikat warga agar mau beralih.
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Komplek Taman Wisata Candi Prambanan, Yogyakarta, Rabu (7/9/2022). Penempatan SPKLU di kawasan wisata juga menjadi salah satu fasilitas ketika menuju konvergensi energi bahan bakar kendaraan. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 30-9-2022
JAKARTA, KOMPAS - Gaung peralihan dari kendaraan dengan mesin pembakaran dalam atau berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik terus menguat, termasuk di Indonesia. Rencana itu tak terlepas dari peta jalan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Akselerasi dibutuhkan jika melihat dinamika harga minyak mentah dunia yang bergejolak pada 2022.
Akan tetapi, daya pikat agar mau beralih ke kendaraan listrik mesti terus ditumbuhkan. Sebab, kendati dipastikan lebih hemat dari sisi operasional, harga pembelian kendaraan di awal masih relatif mahal. Berbagai insentif perlu diperbanyak sehingga diharapkan pasar tumbuh, sambil menunggu pengembangan industri dalam negeri yang inisiasinya sudah dimulai pada baterai.
Pemerintah telah menerbitkan regulasi dalam rangka percepatan peralihan itu. Utamanya lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan, yang menjadi landasan percepatan. Sejumlah aturan turunan dari berbagai kementerian pun telah diterbitkan.
Salah satunya yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk KBLBB. Regulasi itu di antaranya mengatur terkait Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Baca juga: Perencanaan Perjalanan hingga Kebutuhan SPKLU
Data populasi kendaraan listrik dan sebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia. Jumlah SPKLU secara Nasional sd. Juli 2022 sebanyak 346 unit
Menurut data Kementerian ESDM, hingga Juli 2022, telah dibangun 346 unit SPKLU di 295 lokasi dan 369 unit SPBKLU di 369 lokasi. Adapun SPKLU yang dibangun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), ditargetkan mencapai 260 unit pada akhir 2022. SPKLU dan SPBKLU akan terus bertambah guna memfasilitasi kebutuhan penggguna kendaraan listrik.
"(Maka) ini adalah yang waktu yang tepat beralih ke kendaraan listrik karena instrumen regulasi sudah ada. Keseriusan badan usaha dalam mendukung program percepataan KBLBB juga telah terlihat dengan banyaknya pengajuan pembangunan infrastruktur KBLBB," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, lewat wawancara tertulis dengan Kompas, akhir September 2022.
Menurut Dadan, selain pembuatan regulasi dan peta jalan kendaraan listrik serta infrastrukturnya, Kementerian ESDM juga memberi insentif tarif pengisian listrik untuk kendaraan listrik. Di samping itu, adanya kemudahan perizinan badan usaha kendaraan listrik dan badan usaha pengisian listrik untuk kendaraan listrik.
Baca juga: Ekosistem Kendaraan Listrik Perlu Dibangun Secara Holistik
Kendaraan listrik yang digunakan Jelajah Energi dan Vakansi saat melintasi tiba di Cirebon, Jawa Barat, Senin (5/9/2022). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 25-9-2022
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga sepakat, saat ini adalah saktu yang tepat beralih dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik. Ia menyebutkan, saat ini, konsumsi minyak Indonesia 1,5 juta barel per hari. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, kebutuhan akan meningkat menjadi lebih dari 2 juta barel per hari pada 2030. Sementara produksi minyak dalam negeri saat ini 660.000 barel per hari dan trennya menurun. Maka, beralih ke kendaraan listrik dapat membantu menekan kebutuhan impor minyak.
Dari perbandingan kendaraan BBM dan listrik, rata-rata harga bensin yang sekitar Rp 15.000 per liter setara dengan 1,5 kWh listrik, sekitar Rp 2.300. "Jadi, ini pergeseran dari energi yang impor ke energi berbasis domestik. Dari energi mahal menjadi energi murah. Dari energi dengan emisi tinggi ke energi emisi rendah," kata Darmawan.
Perbanyak insentif
Sementara itu, berdasarkan analisis Kompas terhadap 69 jenis mobil, baik bermesin bakar, listrik, maupun hibrida dengan harga kurang dari Rp 1 miliar menunjukkan bahwa biaya operasional harian kendaraan listrik jauh lebih rendah ketimbang BBM. Akan tetapi, harga mobil listrik masih terbilang mahal sehingga memengaruhi biaya kepemilikan mobil listrik. (Kompas, 6/10/2022)
Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021, yang di dalamnya antara lain mengatur Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0 persen pada kendaran listrik baterai. Akan tetapi, insentif itu belum cukup untuk membuat harga dirasa terjangkau masyarakat. Saat ini, harga mobil listrik umumnya masih di atas Rp 500 juta.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengemukakan, dari sisi konsumen, yang paling utama ialah benefit apa yang didapat jika beralih ke kendaraan listrik. Maka, insentif baik fiskal maupun nonfiskal perlu terus diberikan Ia juga menilai ironis jika masyarakat diminta beralih, tetapi mobil listrik masih masuk kategori barang mewah.
Baca juga: Menjelajah dari Jakarta ke Yogyakarta dengan Mobil Listrik
Sejumlah Wuling Air EV dipamerkan di lahan parkir Stasiun BNI Sudirman, Jakarta, Senin (19/9/2022). Melalui Wuling Air EV, Wuling ingin memprakarsai mobil listrik yang terjangkau, mendukung green energy dan jadi solusi untuk masalah lalu lintas perkotaan.
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, semakin banyak pabrikan manufaktur memproduksi di Indonesia, harga mobil bisa semakin murah. Di samping itu, juga dapat menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Akan tetapi, ketertarikan untuk berinvestasi tergantung dari market Indonesia. Apabila saat ini sekitar 1.000 unit penjualan mobil listrik per tahun di Indonesia, market baru akan terbentuk dan menjadi pasar menarik, misalnya pada 10.000 unit per tahun.
"Market harus kita bentuk dulu. Di antaranya pemerintah yang menggunakan semua mobil dinas dengan kendaraan listrik, yang sudah keluar aturan (instruksi presiden) nya. BUMN juga. Jadi, harus dipaksa gunakan kendaran listrik. Lalu, mulai bangun kerja sama produsen mobil listrik yang ada dengan yang konvensional. Kemudian, insentif," katanya.
Belum banyak varian
Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Firdausi Manti, mengatakan, harga mobil listrik saat memang ini masih mahal (di atas Rp 500 juta). Hanya ada satu varian yang harganya berkisar 200-300 juta dan itu pun belum memungkinkan fast charging.
"Pemerintah berharap investor asing berinvestasi di sini untuk menambah varian, sehingga akan lebih banyak pilihan. Saat ini, varian masih sedikit, (mayoritas) premium dan masih mahal," kata Firdausi dalam bincang Menjawab Tantangan Kendaraan Listrik dalam Penurunan Emisi, pada Indonesia Electric Motor Show 2022, di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022).
Pemerintah, kata Firdausi, juga tengah memikirkan insentif potongan harga kendaraan listrik. "Sedang didiskusikan, digodok, agar bagaimana ini bisa diberikan. Sebab, di negara luar juga diberikan insentif-insentif seperti itu. Di Thailand misalnya ada potongan Rp 60-70 juta," katanya.
Baca juga: Mendorong Peralihan Penggunaan Sepeda Motor Listrik
Mobil listrik jenis Toyota C+Cipod dari PT Toyota Astra Motor yang ditempatkan di pulau Samosir, dalam Danau Toba Sumatera Utara mulai Selasa (19/7/2022).
Adapun Kementerian ESDM akan fokus pada program konversi dari sepeda motor BBM menjadi listrik. Koordinator Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wahyudi Joko Santoso menuturkan, tahun 2021 sudah dikonversi sebanyak 100 unit, sedangkan hingga akhir 2022 ditargetkan jumlahnya mencapai 1.000 unit.
Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Makmur, menuturkan, pembeli mobil listrik rata-rata untuk mobil kedua dan ketiga. Mereka ialah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang teknologi.
Dalam terus mengembangkan mobil listrik, menurutnya, kolaborasi sangatlah dibutuhkan, seperti untuk dukungan infrastruktur, regulasi, dan kebijakan. "Kami berinisiatif membantu pemerintah menyiapkan charging station. Kami siapkan charging staton di partners, seperti di hotel-hotel, rest area, kafe, restoran, dan tempat outdoor," katanya.
