Apeksi: Roh Otonomi Daerah Jadi Semangat Utama Percepatan Ekonomi
Roh otonomi daerah dan kearifan lokal mesti menjadi semangat utama dalam upaya percepatan dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Para wali kota berfoto bersama di sela-sela Rakernas Apeksi XV di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (8/8/2022). Rakernas Apeksi ini digelar pada 7-10 Agustus 2022 dan diikuti oleh 95 dari 98 pemerintah kota di Indonesia.
PADANG, KOMPAS — Roh otonomi daerah dan kearifan lokal mesti menjadi semangat utama dalam upaya percepatan dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Jangan sampai target pemulihan ekonomi membuat kewenangan kepala daerah digerus oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut menjadi salah satu poin yang terungkap pada hari pertama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (8/8/2022).
Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya Sugiarto di Padang mengatakan, pemerintah kota bakal menaati semua permintaan pemerintah pusat. Namun, ada catatan besar, yakni roh dari otonomi daerah dan kearifan lokal mesti menjadi semangat utama.
Baca juga: Apeksi Bahas Pemulihan Ekonomi hingga Penundaan Penghapusan Tenaga Honorer
Menurut Bima, tuntutan pemerintah pusat kepada pemerintah kota untuk menumbuhkan dan memulihkan ekonomi serta investasi juga mesti mempertimbangkan kondisi yang ada di daerah. Perizinan dan sebagainya harus menimbang konstelasi lokal.
”Kewenangan daerah amanat dari reformasi. Jangan sampai hanya pertumbuhan ekonomi yang dikejar, tetapi kemudian kewenangan kita digerus. Akan berbalik lagi semuanya menjadi desentralisasi,” kata Bima, Senin.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memberikan sambutan di depan peserta Rakernas Apeksi XV di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (8/8/2022). Rakernas Apeksi ini digelar pada 7-10 Agustus 2022 dan diikuti oleh 95 dari 98 pemerintah kota di Indonesia.
Sebelumnya, Bima menjelaskan, pemerintah kota (pemkot) dituntut bergerak cepat untuk memulihkan ekonomi. Namun, di saat yang sama, ada tsunami regulasi. Ada berbagai macam langkah reformasi birokrasi, undang-undang (UU), dan turunannya harus diakselerasi.
Selain itu, ada pula tuntutan untuk menggenjot infrastruktur dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan. ”Agak susah ini. Ekonomi growth, pertumbuhan tinggi, tetapi konsentrasi juga pada perubahan iklim, pengolahan sampah, dan lain-lain,” ujar Wali Kota Bogor itu.
Pemerintah pusat juga meminta pemkot bergerak kencang mengikuti arahan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Ke depan bakal ada reward dan punishment kepada pemerintah kota.
Baca juga: Ketua Apeksi Bima Arya Bicara tentang Jejaring Kota
Selanjutnya, di tengah masalah tersebut, wali kota juga harus menyiapkan suksesi. Hal ini tidak mudah karena wali kota sebelum pandemi tidak dihadapkan pada tantangan yang begitu berat dan kompleks seperti saat ini.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kiri), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (dua dari kiri), Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi (dua dari kanan), dan Wali Kota Padang Hendri Septa (kanan) memukul tambua tansa dalam acara pembukaan Rakernas Apeksi XV di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (8/8/2022). Rakernas Apeksi ini digelar pada 7-10 Agustus 2022 dan diikuti oleh 95 dari 98 pemerintah kota di Indonesia.
”Pemulihan ekonomi itu tidak mudah. Ini berdasarkan curhatan teman-teman wali kota dan komisariat ketika ada regulasi yang abu-abu, tidak lengkap, tumpang tindih, para menteri tidak melakukan tugas untuk membuat aturan turunannya atau ketika menteri tidak bekerja, beban di kita semua,” ujarnya.
Bima melanjutkan, Apeksi akan meminta langsung kepada Menteri Dalam Negeri yang akan menghadiri Rakernas Apeksi pada Selasa (9/8/2022) agar tidak hanya para wali kota yang bekerja keras, tetapi juga para menteri.
”Saya yakin para wali kota berjuang. Kami akan sampaikan ke pemerintah pusat, Apeksi akan fight, tetapi sama-sama dengan pemerintah pusat. Jangan sampai kita di depan, mereka rebahan atau jalan-jalan,” kata Bima.
Terakhir, Bima bakal menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa wali kota akan bekerja keras, tetapi targetnya juga mesti realistis. Tidak semua tuntutan tersebut bisa terlaksana. Sebagai contoh adalah kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Kita kerja keras, tetapi tolong targetnya realistis.
”Kami akan sampaikan ke pemerintah pusat, kita kerja keras, tetapi tolong targetnya realistis. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak-Ibu dan teman-teman semua. Apakah penghapusan honorer pada September 2023 realistis atau tidak?”
”Tidak,” jawab para wali kota secara serentak. ”Maka, akan kita suarakan itu, dan bagaimana tahapan-tahapannya,” ujar Bima.
Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, melalui Apeksi, Pemkot Padang hendak menyampaikan ke presiden dan kementerian agar ada semacam aturan baku terhadap dunia pendidikan.
Contohnya, hal yang selalu menjadi persoalan di Padang setiap tahun ialah siswa lebih memilih sekolah di SD dan SMP Negeri. Hal itu menjadi beban mental bagi pemkot karena SD dan SMP swasta hampir kolaps karena kekurangan siswa.
”Bagaimana jalan keluarnya? Ini hendak kami sampaikan ke Menteri, mungkin ada aturan atau ajakan apa yang bisa kami harapkan ke Kemendikbud melalui Apeksi,” kata Hendri.
Terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer, Hendri mengatakan, anggota Apeksi terdiri atas kota besar, sedang, dan kecil. Tidak semua mempunyai kekuatan APBD yang sama. Oleh karena itu, mesti ada formula agar semua kota bisa memberdayakan tenaga honorer yang dihapuskan itu.
Wali Kota Padang Hendri Septa ketika dijumpai di sela-sela Rakernas Apeksi XV di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (8/8/2022).
Hendri pun meminta arahan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangan agar pemkot dibantu. Dengan APBD Kota Padang yang hampir 80 persen untuk gaji pegawai dan 20 persen untuk pembangunan, kebijakan tersebut berat.
”Kalau tenaga honorer dihapus dan dijadikan pegawai tetap, APBD kami diserap. Ini 80 persen untuk belanja gaji pegawai, 20 persen untuk pembangunan, hibah, dan lain-lain. Apa yang bisa kami bangun? Itu yang kami harapkan ke pemerintah pusat untuk membantu daerah yang dalam kondisi terpuruk akibat Covid-19,” ujarnya.
Ketersediaan pangan
Adapun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengingatkan agar menjaga stok pangan dan stabilitas harga di tengah konflik Rusia-Ukraina yang memicu harga energi dan pangan dunia meningkat tajam. Banyak negara juga melarang ekspor pangan, terutama gandum.
”Pangan akan sangat menentukan stabilitas negeri kita. Harus tetap waspada terhadap ketersediaan bahan pokok dan harga terjangkau,” kata Zulkifli.
Suasana acara pembukaan Rakernas Apeksi XV di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (8/8/2022). Rakernas Apeksi ini digelar pada 7-10 Agustus 2022 dan diikuti oleh 95 dari 98 pemerintah kota di Indonesia.
Meskipun dalam kondisi sulit, kata Zulkifli, patut disyukuri ekonomi Indonesia tumbuh 5,44 persen. Sementara sektor perdagangan tumbuh 4,42 persen. Surplus perdagangan tertinggi dalam sejarah mencapai 24,89 miliar dollar AS. ”Tentu ini perannya wali kota, bupati, gubernur, dan pemerintah daerah,” ujar Zulkifli.
Zulkifli juga mengajak pemkot untuk bekerja sama memajukan perdagangan Indonesia. Beberapa peran pemkot antara lain memantau perkembangan harga dan stok bahan pokok setiap hari, optimalisasi transformasi digital, kolaborasi pengawasan, dan peningkatan ekspor.
Rangkaian Rakernas Apeksi XV di Padang berlangsung 7-10 Agustus 2022 dan diikuti oleh 95 dari 98 pemerintah kota di Indonesia. Rakernas Apeksi XV ini untuk pertama kali diadakan kembali sejak pandemi Covid-19. Rakernas terakhir dilakukan pada 2019 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Selain rapat kerja mulai 8 Agustus, rakernas juga diisi dengan kegiatan Indonesia City Expo, Youth City Changers, City Tour, Peresmian Tugu Apeksi, Ladies Program, Tanam Pohon Kebun Apeksi, Bersih-bersih Pantai, Pawai Budaya Nusantara, Lomba Marandang dan Teh Talua, serta Seminar Nasional Lingkungan Hidup.
